DPR Dukung Penuh Pengembangan Desa Wisata Kendal: Dorong Ekonomi Kreatif dan UMKM
Anggota Komisi VII DPR, Samuel Wattimena, berkomitmen mendukung pengembangan desa wisata di Kendal, Jawa Tengah, untuk mendorong ekonomi kreatif dan UMKM, serta siap memfasilitasi kerjasama dengan Kementerian Pariwisata.
Anggota Komisi VII DPR, Samuel Wattimena, mengunjungi Kabupaten Kendal, Jawa Tengah pada Jumat, 14 Maret 2024. Dalam kunjungan tersebut, ia menyatakan komitmennya untuk mendukung pengembangan desa wisata di Kendal sebagai bagian integral dari pengembangan sektor pariwisata di wilayah tersebut. Pertemuannya dengan Bupati Kendal, Dyah Kartika Permanasari, menghasilkan kesepakatan penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lokal melalui sektor pariwisata.
Fokus utama pengembangan ini diarahkan pada desa wisata, yang dianggap sebagai pilar penting dalam pengembangan ekonomi kreatif. Samuel Wattimena menekankan bahwa Komisi VII DPR siap berperan sebagai fasilitator, menjembatani komunikasi dan kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Kendal dan Kementerian Pariwisata. Hal ini diharapkan mampu mempercepat proses pengembangan dan memastikan dukungan yang optimal dari pemerintah pusat.
Lebih lanjut, pengembangan desa wisata di Kendal diyakini akan memberikan dampak positif yang signifikan terhadap Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di sekitarnya. Dengan meningkatnya jumlah wisatawan, UMKM lokal akan mendapatkan kesempatan untuk memasarkan produk dan jasanya, sehingga berkontribusi pada peningkatan perekonomian masyarakat.
Dukungan DPR dan Pentingnya Legalitas Desa Wisata
Komisi VII DPR RI siap membantu Pemerintah Kabupaten Kendal dalam pengembangan desa wisata. Hal ini disampaikan langsung oleh Samuel Wattimena. Komisi tersebut akan berperan sebagai jembatan antara pemerintah daerah dan Kementerian Pariwisata untuk memastikan terwujudnya pengembangan yang berkelanjutan.
Bupati Kendal, Dyah Kartika Permanasari, menekankan pentingnya legalitas bagi desa wisata. Ia menjelaskan bahwa desa wisata yang belum memiliki Surat Keputusan (SK) Bupati Kendal belum bisa mendapatkan dukungan anggaran dari pemerintah daerah. Dukungan yang diberikan saat ini masih sebatas pendampingan.
Dengan adanya payung hukum berupa SK Bupati, desa wisata akan berpeluang mendapatkan akses pembiayaan yang lebih luas, mulai dari tingkat kabupaten, provinsi, hingga APBN. Hal ini akan mempercepat pengembangan dan meningkatkan kualitas desa wisata di Kendal.
Pemkab Kendal sendiri menyatakan kesiapannya untuk berkolaborasi dengan Komisi VII DPR dan mendukung penuh program-program yang telah disiapkan untuk pengembangan desa wisata.
Potensi Pariwisata Kendal dan Peran Pendidikan
Kabupaten Kendal memiliki potensi wisata yang beragam dan lengkap. Hal ini menjadi dasar bagi komitmen pengembangan desa wisata yang lebih serius. Pemerintah daerah menyadari pentingnya pengembangan sektor ini untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.
Selain dukungan infrastruktur dan pendanaan, Samuel Wattimena juga menyoroti pentingnya peran pendidikan masyarakat dalam pengembangan desa wisata. Pengembangan sumber daya manusia (SDM) yang terampil dan berwawasan luas sangat krusial untuk keberhasilan program ini. Kesiapan masyarakat dalam mengelola dan mengembangkan desa wisata akan menentukan keberlanjutan program.
Dengan dukungan dari berbagai pihak, termasuk Komisi VII DPR dan Pemerintah Kabupaten Kendal, pengembangan desa wisata di Kendal diharapkan dapat berjalan dengan lancar dan memberikan dampak positif yang signifikan bagi masyarakat setempat. Pengembangan ini tidak hanya berfokus pada aspek ekonomi, tetapi juga pada aspek sosial dan budaya.
Kerjasama yang erat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat Kendal sangatlah penting untuk memastikan keberhasilan pengembangan desa wisata ini. Dengan potensi yang ada dan komitmen yang kuat dari berbagai pihak, masa depan pariwisata Kendal terlihat sangat cerah.
