DPRK Banda Aceh Desak Peningkatan Keahlian Dokter Puskesmas

DPRK Banda Aceh mendesak pemerintah kota untuk meningkatkan keahlian dokter dan tenaga medis di puskesmas guna meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, khususnya dalam penanganan pasien gawat darurat.

Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Banda Aceh mendesak Pemerintah Kota Banda Aceh untuk segera meningkatkan keahlian para dokter dan tenaga medis di puskesmas. Desakan ini muncul setelah DPRK menerima keluhan langsung dari para dokter puskesmas terkait kekurangan tenaga medis profesional dan peralatan medis yang memadai.

Ketua DPRK Banda Aceh, Irwansyah, mengungkapkan bahwa keluhan tersebut disampaikan langsung oleh para dokter puskesmas dalam sebuah audiensi. Keluhan tersebut meliputi kurangnya tenaga medis profesional, khususnya pengemudi ambulans yang terlatih untuk menangani pasien gawat darurat, serta keterbatasan alat medis di ambulans, seperti alat pengecek detak jantung.

Selain itu, para dokter juga menyampaikan kebutuhan akan peningkatan kompetensi dan sertifikasi untuk meningkatkan kemampuan mereka. Hal ini dinilai sangat penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di puskesmas-puskesmas Kota Banda Aceh. Irwansyah menekankan pentingnya peningkatan keahlian ini demi kemajuan ilmu kedokteran dan peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat.

Permasalahan Keterbatasan Tenaga Medis dan Peralatan

Salah satu permasalahan utama yang diungkapkan para dokter puskesmas adalah kurangnya tenaga medis yang memiliki sertifikasi Advanced Trauma Life Support (ATLS) dan Advanced Cardiac Life Support (ACLS), yang sangat dibutuhkan dalam penanganan pasien gawat darurat. Irwansyah menyebutkan bahwa saat ini hanya satu puskesmas di Banda Aceh yang memiliki tenaga medis bersertifikasi ATLS dan ACLS, sementara sepuluh puskesmas lainnya masih kekurangan tenaga medis bersertifikasi tersebut.

Kurangnya peralatan medis di ambulans juga menjadi kendala dalam memberikan pelayanan gawat darurat. Peralatan yang kurang memadai dapat menghambat penanganan pasien dan berpotensi membahayakan keselamatan pasien. Oleh karena itu, DPRK Banda Aceh juga mendesak pemerintah untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas peralatan medis di ambulans puskesmas.

Irwansyah menambahkan bahwa tenaga medis merupakan ujung tombak pelayanan kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, kesejahteraan dan peningkatan kapasitas mereka harus menjadi prioritas pemerintah. Pemerintah perlu memastikan bahwa para tenaga medis mendapatkan pelatihan dan sertifikasi yang memadai agar dapat memberikan pelayanan kesehatan yang optimal.

Solusi yang Diajukan DPRK Banda Aceh

DPRK Banda Aceh mendorong Dinas Kesehatan Banda Aceh untuk memfasilitasi proses sertifikasi ATLS dan ACLS bagi para tenaga medis di puskesmas. Pembiayaan sertifikasi ini, menurut Irwansyah, seharusnya ditanggung oleh pemerintah. Jika hal tersebut sulit dilakukan, maka pemerintah dapat memberikan izin belajar kepada para dokter dan tenaga medis secara sistematis dan sesuai ketentuan, tanpa harus memberlakukan izin cuti yang berdampak pada pemotongan penghasilan mereka.

Irwansyah menegaskan bahwa pemotongan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) akibat izin belajar tidak boleh terjadi. Hal ini penting untuk menjaga kesejahteraan para tenaga medis dan mendorong mereka untuk terus meningkatkan kemampuan profesionalitasnya.

Selain itu, DPRK Banda Aceh juga menyarankan agar Pemko Banda Aceh membantu puskesmas untuk berkolaborasi dengan rumah sakit swasta di Banda Aceh, terutama dalam hal pelayanan kepada masyarakat. Kolaborasi ini diharapkan dapat meningkatkan akses masyarakat terhadap tenaga medis profesional, khususnya dalam penanganan pasien gawat darurat. Pemerintah juga perlu memastikan agar pos-pos Public Safety Center (PSC) aktif dan ditangani oleh tenaga medis yang profesional.

Dengan adanya peningkatan keahlian dokter dan tenaga medis, serta tersedianya peralatan medis yang memadai, diharapkan pelayanan kesehatan di puskesmas-puskesmas Kota Banda Aceh dapat meningkat dan masyarakat dapat menerima pelayanan kesehatan yang lebih optimal. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat di Banda Aceh.