Fakta Unik: Bulog Gandeng Polri Kawal Optimalisasi Penyaluran Beras SPHP di Seluruh Indonesia
Perum Bulog dan Polri bersinergi mengawal penyaluran beras SPHP demi stabilitas harga pangan nasional. Bagaimana kolaborasi ini memastikan beras tepat sasaran?
Perum Bulog menggandeng Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) untuk mengawal penyaluran beras Program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP). Kolaborasi ini bertujuan menjaga stabilitas harga serta ketahanan pangan nasional secara optimal dan transparan.
Direktur Utama Perum Bulog, Ahmad Rizal Ramdhani, telah bertemu langsung Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo. Pertemuan ini dilakukan untuk meminta dukungan penuh dalam distribusi beras SPHP di seluruh wilayah Indonesia.
Melalui sinergi ini, diharapkan beras SPHP dapat tersebar merata ke seluruh jaringan distribusi yang ada. Hal ini penting demi tercapainya stabilisasi harga dan ketersediaan pangan di masyarakat secara luas.
Sinergi Kunci Ketahanan Pangan Nasional
Ahmad Rizal Ramdhani menyatakan dukungan dari Polri sangat diharapkan untuk penyebaran beras SPHP yang lebih merata. Ini akan membantu stabilisasi harga dan ketersediaan pangan di seluruh wilayah Indonesia secara efektif.
Kolaborasi antara Bulog dan Polri merupakan bagian dari upaya bersama untuk menciptakan ekosistem pangan nasional yang tangguh dan berkelanjutan. Tujuannya adalah mewujudkan Indonesia sebagai lumbung pangan dunia di masa mendatang.
Bulog bersama Polri juga akan bersinergi melaksanakan pengawasan terhadap peredaran beras di pasar. Ini dilakukan guna memastikan bahwa distribusi beras berjalan tepat sasaran dan mencegah potensi penyimpangan.
Rizal mengapresiasi sambutan hangat Kapolri serta kesamaan visi dalam mendukung Astacita Presiden RI. Penguatan ketahanan pangan nasional menjadi prioritas bersama kedua lembaga untuk kesejahteraan masyarakat.
Mekanisme Penyaluran dan Target Program SPHP
Penyaluran beras SPHP dapat dilakukan melalui berbagai saluran sesuai petunjuk teknis pelaksanaan SPHP di tahun 2025. Ini termasuk pedagang eceran di pasar rakyat, Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih, serta pemerintah daerah melalui outlet pangan binaan dan gerakan pangan murah (GPM).
Selain itu, outlet BUMN seperti Bulog dan ID Food juga terlibat dalam distribusi ini secara langsung. PT Pos Indonesia, PT Perkebunan Nusantara, dan Pupuk Indonesia Holding Company turut menjadi jalur penyaluran penting. Toko ritel modern atau swalayan, serta instansi pemerintah seperti TNI dan Polri melalui koperasi atau GPM, juga menjadi bagian dari jaringan distribusi.
Program SPHP merupakan penugasan pemerintah melalui Badan Pangan Nasional (Bapanas) yang tertuang dalam Surat Kepala Bapanas Nomor 173/TS.02.02/K/7/2025. Surat tersebut diterbitkan pada tanggal 8 Juli 2025 sebagai dasar pelaksanaan program ini.
Program ini berlangsung dari periode bulan Juli sampai dengan Desember 2025 dengan target penyaluran sebesar 1,3 juta ton beras. Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo menegaskan dukungan Polri melalui penyaluran beras SPHP kepada masyarakat, termasuk melalui gerakan pangan murah dan bazar di seluruh Indonesia.
