Fakta Unik: Pengembangan Satuan TNI, Kopassus, Marinir, dan Kopasgat Kini Dipimpin Perwira Tinggi Bintang Tiga

Pemerintah Indonesia melakukan pengembangan satuan TNI, termasuk Kopassus, Korps Marinir, dan Kopasgat, yang kini akan dipimpin perwira tinggi bintang tiga. Apa implikasinya bagi pertahanan negara dan kesejahteraan rakyat?

Pemerintah Indonesia secara strategis melakukan pengembangan satuan Tentara Nasional Indonesia (TNI), meliputi Komando Pasukan Khusus (Kopassus) Angkatan Darat, Korps Marinir Angkatan Laut, hingga Komando Pasukan Gerak Cepat (Kopasgat) Angkatan Udara. Langkah ini diambil sebagai respons proaktif terhadap dinamika situasi keamanan di tingkat regional maupun internasional yang terus berkembang. Kebijakan ini menegaskan komitmen negara dalam menjaga kedaulatan dan stabilitas.

Pengembangan satuan TNI ini, yang telah melalui kajian mendalam termasuk aspek anggaran, bertujuan untuk memperkuat kapabilitas pertahanan negara secara menyeluruh. Selain itu, inisiatif ini juga diarahkan untuk melindungi kekayaan alam Indonesia yang melimpah ruah, membentang dari Sabang hingga Merauke, dan dari Miangas sampai Pulau Rote. Kekayaan ini merupakan modal fundamental bagi kesejahteraan seluruh rakyat.

Menjelang peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia, peningkatan status pasukan elit ini juga dibarengi dengan penambahan satuan baru seperti Komando Daerah Militer (Kodam) dan brigade infanteri teritorial pembangunan. Presiden Prabowo Subianto menekankan bahwa langkah ini adalah bagian dari makna kemerdekaan sejati, yaitu terwujudnya kesejahteraan bagi seluruh warga negara melalui kekuatan pertahanan yang tangguh.

Peningkatan Status Pasukan Elit TNI

Sebagai konsekuensi langsung dari kebijakan pengembangan ini, Kopassus, Korps Marinir, dan Kopasgat, yang selama ini dikenal sebagai pasukan elit TNI, akan mengalami peningkatan status kepemimpinan. Satuan-satuan ini yang semula dipimpin oleh perwira tinggi bintang dua, kini akan dipimpin oleh perwira tinggi dengan pangkat bintang tiga. Perubahan ini mencerminkan peningkatan peran strategis dan tanggung jawab mereka dalam struktur pertahanan negara.

Selain itu, sebutan untuk pimpinan masing-masing satuan juga akan mengalami perubahan signifikan. Komandan Jenderal atau Komandan Korps akan berganti menjadi Panglima. Dengan demikian, Kopassus akan dipimpin oleh Pangkopassus, Korps Marinir oleh Pangkormar, dan Kopasgat oleh Pangkopasgat. Transformasi ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mengukuhkan posisi mereka sebagai pilar utama dalam menjaga kedaulatan dan keutuhan wilayah Indonesia.

Peningkatan status ini bukan semata untuk kepentingan pertahanan militer, melainkan juga memiliki dimensi yang lebih luas terkait perlindungan sumber daya alam nasional. Kekuatan pertahanan yang tangguh, termasuk melalui pengembangan satuan ini, menjadi esensial untuk mengamankan aset-aset strategis negara. Hal ini juga untuk mengantisipasi potensi ancaman terhadap kekayaan alam yang menjadi tulang punggung perekonomian dan kesejahteraan bangsa.

Strategi Pertahanan Non-Perang: Brigade Teritorial Pembangunan

Bersamaan dengan pengembangan satuan elit, TNI juga membentuk sejumlah Komando Daerah Militer (Kodam) baru serta brigade teritorial pembangunan. Brigade ini akan membawahi sejumlah batalyon yang memiliki fokus spesifik pada pengawalan program pembangunan prioritas pemerintah. Strategi ini merupakan bentuk pertahanan non-perang yang bertujuan langsung untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di berbagai sektor.

Setiap batalyon dalam komando brigade infanteri teritorial pembangunan dilengkapi dengan kompi-kompi khusus yang disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan. Kompi-kompi ini mencakup bidang pertanian, peternakan, perikanan, hingga kesehatan. Kehadiran kompi-kompi ini diharapkan dapat memberikan bantuan konkret kepada masyarakat, misalnya dalam menghadapi serangan hama pertanian atau meningkatkan produksi pangan secara keseluruhan.

Melalui inisiatif ini, TNI berupaya mempercepat dan memaksimalkan program ketahanan pangan nasional. Keterlibatan prajurit TNI secara langsung di sektor-sektor produktif seperti pertanian dan perikanan juga memperkuat kemanunggalan TNI dengan rakyat. Kebersamaan ini merupakan fondasi utama bagi sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta (Sishankamrata) yang kokoh dan berkelanjutan.

Sebagai contoh nyata, program TNI AD Manunggal Air telah berhasil memberikan akses air bersih kepada jutaan jiwa di seluruh pelosok negeri. Hingga akhir Mei 2025, program ini telah menjangkau 1.426.297 jiwa atau 470.662 kepala keluarga. Komitmen ini menunjukkan bahwa kehadiran prajurit TNI mampu memenuhi kebutuhan dasar warga dan mendorong program pembangunan lainnya seperti sanitasi keluarga dan penguatan ketahanan pangan berbasis desa.

Mengikis Kekhawatiran dan Memperkuat Kemanunggalan

Pembentukan satuan baru, khususnya brigade dan batalyon infanteri teritorial pembangunan, sempat memicu kekhawatiran akan kembalinya TNI ke ranah politik sipil, sebagaimana pernah terjadi di masa Orde Baru. Namun, kekhawatiran tersebut dinilai tidak memiliki alasan kuat. Sejak era reformasi, TNI telah menunjukkan profesionalisme tinggi dalam menjalankan tugasnya dan kembali ke barak, menjauh dari politik praktis.

Justru sebaliknya, program-program yang dijalankan oleh TNI, terutama yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat, mendapatkan sambutan positif. Pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, seperti akses air bersih melalui program TNI AD Manunggal Air, menjadi bukti nyata kontribusi TNI dalam pembangunan. Program ini membuka ruang bagi pengembangan inisiatif lanjutan seperti dapur sehat dan penguatan ketahanan pangan berbasis desa.

Kehadiran satuan baru ini semakin mengokohkan peran prajurit TNI dalam menyukseskan program pembangunan nasional. Mereka tidak hanya bertugas menjaga kedaulatan, tetapi juga aktif terlibat dalam upaya peningkatan kualitas hidup masyarakat secara merata dan menyeluruh. Ini memperkuat hubungan harmonis antara TNI dan rakyat, yang merupakan elemen vital dalam menjaga stabilitas dan kemajuan bangsa.