Gubernur Kaltara Ikuti Retret di Akmil Magelang, Perkuat Kepemimpinan dan Integritas

Gubernur Kaltara, Zainal A. Paliwang, mengikuti retret di Akmil Magelang untuk meningkatkan kepemimpinan dan integritas dalam mengelola APBD senilai Rp1.300 triliun.

Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), Zainal A. Paliwang, baru-baru ini mengikuti kegiatan retret di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah. Kegiatan ini berlangsung dari tanggal 21 hingga 28 Februari 2025 dan diikuti oleh seluruh kepala daerah yang baru dilantik Presiden RI pada 20 Februari 2025. Retret tersebut bertujuan untuk meningkatkan kapasitas kepemimpinan dan wawasan strategis para kepala daerah dalam mengelola pemerintahan.

Bagi Gubernur Zainal, nuansa pendidikan di Akmil bukanlah hal yang asing. "Saya cukup akrab dengan nuansa pendidikan Akmil, karena sebelumnya saya juga merupakan bagian dari AKABRI sebelum dipisah menjadi TNI-Polri," ungkap Zainal dalam keterangan resmi Pemprov Kaltara. Selama retret, beliau terlihat mengenakan seragam komponen cadangan (komcad) TNI, menunjukkan kesiapannya untuk berperan aktif dalam menjaga keutuhan NKRI.

Retret ini bukan sekadar kegiatan seremonial, melainkan program penting untuk memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah. Kegiatan ini juga difokuskan pada peningkatan kapasitas manajerial dan tata kelola pemerintahan yang baik, serta penguatan karakter dan ketahanan mental para pemimpin daerah dalam menghadapi berbagai tantangan.

Pentingnya Integritas dalam Pengelolaan APBD

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya Sugiarto, menjelaskan alasan di balik kewajiban seluruh kepala daerah mengikuti retret ini. Beliau menekankan pentingnya pemahaman prinsip pemerintahan yang bersih dan profesional bagi para kepala daerah. Hal ini sangat krusial mengingat besarnya tanggung jawab dalam mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Bima Arya menambahkan, "APBN kita itu Rp3.600 triliun, APBD kita, jumlah uang yang beredar, sekitar Rp1.300 triliun. Itu harus dikelola dengan baik, prinsip pemerintahan bersih dan profesional." Angka tersebut menunjukkan betapa besarnya tanggung jawab yang diemban oleh para kepala daerah dalam mengelola keuangan daerah.

Untuk memastikan pemahaman tersebut tertanam dengan baik, retret ini menghadirkan pembekalan dari berbagai lembaga seperti KPK, Kapolri, Jaksa Agung, BPK, dan BPKP. Pembekalan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif terkait prinsip pemerintahan yang bersih dan profesional.

Para pembicara akan memberikan pemahaman mendalam tentang pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel. Materi yang diberikan juga akan mencakup pencegahan korupsi dan penegakan hukum dalam pemerintahan daerah.

Meningkatkan Kepemimpinan dan Wawasan Strategis

Selain aspek integritas dan pengelolaan keuangan, retret di Akmil juga difokuskan pada peningkatan kepemimpinan dan wawasan strategis para kepala daerah. Para peserta akan diberikan pelatihan dan pembekalan untuk meningkatkan kemampuan dalam pengambilan keputusan, penyelesaian masalah, dan strategi pembangunan daerah.

Pelatihan kepemimpinan ini diharapkan dapat menghasilkan pemimpin daerah yang lebih efektif dan efisien dalam menjalankan tugasnya. Dengan wawasan strategis yang lebih luas, para kepala daerah diharapkan mampu merumuskan kebijakan yang tepat dan terarah untuk kemajuan daerahnya.

Retret ini juga menjadi wadah untuk membangun jaringan dan kolaborasi antar kepala daerah. Dengan saling bertukar pengalaman dan pengetahuan, diharapkan akan tercipta sinergi yang lebih kuat dalam pembangunan nasional.

Dengan adanya retret ini, diharapkan para kepala daerah dapat menjalankan tugasnya dengan lebih baik dan bertanggung jawab, serta mampu membawa daerahnya menuju kemajuan yang berkelanjutan. Komitmen untuk pemerintahan yang bersih dan profesional menjadi kunci utama dalam mewujudkan hal tersebut.

Kegiatan ini juga menekankan pentingnya kolaborasi dan sinergi antar lembaga untuk memastikan pengelolaan APBD yang optimal dan akuntabel. Dengan demikian, dana APBD dapat digunakan secara efektif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.