Harga Pangan di Indonesia Timur Tinggi, KSP Desak Tindakan Cepat
KSP mendesak adanya solusi segera untuk mengatasi harga pangan yang tinggi di Indonesia Timur, terutama di Maluku dan Papua, yang jauh di atas Harga Acuan Pembelian (HAP).
Jakarta, 16 Mei 2024 - Kantor Staf Presiden (KSP) menyatakan keprihatinan serius atas tingginya harga komoditas pangan di Indonesia Timur. Hal ini disampaikan oleh Pelaksana Tugas Deputi II KSP, Edy Priyono, setelah mengikuti Rapat Koordinasi Badan Pangan Nasional (Bapanas) bersama para pemangku kepentingan di Jakarta. Priyono menekankan bahwa permasalahan ini bukan hal yang biasa dan membutuhkan solusi konkret dan segera.
Berdasarkan data yang dipaparkan dalam rapat koordinasi tersebut, harga cabai merah di Indonesia Timur berkisar antara Rp76.923 hingga Rp100.625 per kilogram, jauh di atas Harga Acuan Pembelian (HAP) yang ditetapkan sebesar Rp37.000 hingga Rp55.000 per kilogram. Situasi serupa juga terjadi pada cabai rawit di Papua Tengah, dengan harga mencapai Rp87.682 hingga Rp118.214 per kilogram, sementara HAP-nya hanya Rp40.000 hingga Rp57.000 per kilogram.
Bahkan, harga bawang merah di Indonesia Timur juga tergolong tinggi. Provinsi Papua Selatan mencatatkan harga tertinggi, yakni Rp64.375 per kilogram, melebihi HAP yang ditetapkan sebesar Rp36.500 hingga Rp41.500 per kilogram. Kondisi ini menunjukkan disparitas harga yang signifikan antara Indonesia Timur dengan wilayah lainnya di Indonesia.
Solusi Jangka Pendek dan Kolaborasi Antar Pihak
Menindaklanjuti arahan Presiden, KSP menekankan pentingnya kolaborasi untuk menekan harga pangan di Indonesia Timur. "Pengendalian harga, khususnya harga bahan pokok, merupakan salah satu prioritas nasional Presiden," ujar Priyono. KSP secara rutin memonitor harga pangan strategis dan melaporkan temuannya setiap minggu dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah di Kementerian Dalam Negeri.
Sebagai solusi jangka pendek, Priyono menyarankan pembentukan kemitraan strategis antara pemerintah daerah di Indonesia Timur, produsen, distributor, dan pelaku usaha. Hal ini diharapkan dapat melancarkan pasokan dan mendapatkan bantuan atau subsidi untuk biaya transportasi, mengingat tingginya biaya logistik di wilayah tersebut. "Dengan demikian, diharapkan pasokan akan lebih lancar, dan akan ada juga bantuan atau subsidi untuk transportasi dari berbagai pihak, karena biaya logistik tinggi," jelasnya.
KSP juga menegaskan perlunya kerja sama dari semua pihak terkait untuk mengendalikan dan menurunkan harga pangan bagi masyarakat di Indonesia Timur. Permasalahan ini memerlukan penanganan serius dan terintegrasi dari berbagai sektor untuk memastikan keterjangkauan dan ketersediaan pangan bagi seluruh masyarakat Indonesia, tanpa terkecuali.
Analisis Situasi dan Tantangan
Tingginya harga pangan di Indonesia Timur merupakan permasalahan kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai faktor. Faktor geografis, seperti letak geografis yang terpencil dan infrastruktur yang kurang memadai, menjadi kendala utama dalam distribusi pangan. Selain itu, keterbatasan akses terhadap teknologi pertanian modern dan rendahnya produktivitas pertanian juga turut berkontribusi pada tingginya harga.
Perlu adanya investasi yang signifikan dalam infrastruktur, pengembangan teknologi pertanian, dan peningkatan kapasitas petani lokal untuk mengatasi permasalahan ini secara berkelanjutan. Pemerintah juga perlu memperkuat sistem pengawasan dan pengendalian harga untuk mencegah praktik monopoli dan manipulasi harga yang merugikan konsumen.
Pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, serta keterlibatan aktif dari seluruh pemangku kepentingan, menjadi kunci keberhasilan dalam mengatasi permasalahan harga pangan di Indonesia Timur. Solusi yang komprehensif dan berkelanjutan diperlukan untuk memastikan akses masyarakat terhadap pangan yang terjangkau dan bergizi.
KSP berharap agar semua pihak dapat bekerja sama untuk menciptakan solusi yang berkelanjutan dan memastikan bahwa masyarakat di Indonesia Timur dapat mengakses pangan dengan harga yang terjangkau.
