Indonesia Tegaskan Komitmen Kesetaraan Gender di Sidang CSW ke-69

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI menekankan komitmen Indonesia dalam mempercepat kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan di Komisi Status Perempuan (CSW) ke-69 di New York.

Jakarta, 14 Maret 2024 - Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) RI, Arifah Fauzi, menegaskan komitmen kuat Indonesia dalam mempercepat implementasi kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Pernyataan tersebut disampaikan dalam pertemuan tingkat menteri Komisi Status Perempuan (CSW) ke-69 di New York. Pertemuan ini menandai langkah nyata Indonesia dalam mewujudkan kesetaraan gender.

Dalam keterangan tertulis pada Jumat, Menteri Fauzi menekankan bahwa komitmen ini menjadi pendorong utama berbagai aksi nyata Indonesia. Buktinya, terlihat dari penurunan indeks kesetaraan gender dari 0,472 pada tahun 2020 menjadi 0,447 pada tahun 2023. Penurunan ini merupakan hasil dari berbagai kebijakan dan program yang dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan perempuan dalam berbagai aspek kehidupan. Hal ini menunjukkan upaya pemerintah yang signifikan dalam mengatasi kesenjangan gender.

Di forum tersebut, Menteri Fauzi memaparkan tiga pendekatan utama yang diimplementasikan pemerintah Indonesia untuk meningkatkan pemberdayaan perempuan. Ketiga pendekatan ini merupakan strategi komprehensif yang saling berkaitan dan bertujuan untuk menciptakan dampak yang berkelanjutan bagi perempuan Indonesia.

Pendekatan Utama Pemberdayaan Perempuan di Indonesia

Pendekatan pertama adalah mainstreaming pemberdayaan perempuan di semua tingkatan, mulai dari akar rumput dengan pendekatan yang melibatkan seluruh komunitas. Upaya ini telah tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Menengah Nasional sejalan dengan Visi Indonesia Emas 2045. Melalui kebijakan ini, pemerintah Indonesia berupaya meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, dukungan sosial, dan partisipasi perempuan di berbagai daerah, termasuk di tingkat desa. Hal ini memastikan bahwa pemberdayaan perempuan menjadi bagian integral dari pembangunan nasional.

Pendekatan kedua adalah terus memasukkan pemberdayaan dan kepemimpinan perempuan di semua sektor. Partisipasi perempuan dalam aksi iklim, kesehatan, pendidikan, dan sektor lainnya menunjukkan bahwa perempuan bukan hanya sebagai penerima manfaat, tetapi juga aktor dan pemimpin utama dalam perubahan sosial. Pemerintah berupaya untuk menciptakan lingkungan yang inklusif dan mendukung bagi perempuan untuk berkontribusi secara penuh dalam berbagai bidang.

Pendekatan ketiga adalah investasi dalam pemberdayaan perempuan. Alokasi anggaran menjadi kunci untuk memastikan semua strategi diimplementasikan. Pemerintah memastikan implementasi penganggaran yang responsif gender dalam Dana Desa, Program Indonesia Pintar, dan Program Keluarga Harapan. Sejak tahun 2021, Indonesia juga terus mengalokasikan Dana Alokasi Khusus Non-Fisik untuk membantu upaya pencegahan dan penanganan perempuan dan anak korban kekerasan di seluruh Indonesia. Komitmen ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam melindungi dan memberdayakan perempuan.

Dengan ketiga pendekatan ini, Indonesia menunjukkan komitmen yang kuat terhadap kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Upaya-upaya ini diharapkan dapat terus meningkatkan kesejahteraan perempuan dan menciptakan masyarakat yang lebih adil dan setara.

"Indonesia is strongly committed to gender equality and women's empowerment. This commitment is the main driver for our real action in reducing the gender inequality index from 0.472 in 2020 to 0.447 in 2023. This was a result of various policies and programs designed to improve women's welfare in various aspects of life," kata Menteri Fauzi.