Kades di Cirebon Divonis Satu Bulan Penjara karena Langgar Netralitas Pilkada 2024
Kepala Desa Karanganyar, Cirebon, divonis satu bulan penjara dan denda Rp1 juta karena terbukti melanggar netralitas Pilkada 2024 dengan sengaja melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon.
Kades di Cirebon Divonis Satu Bulan Penjara karena Netralitas Pilkada
Pengadilan Negeri (PN) Sumber, Cirebon, Jawa Barat, menjatuhkan vonis satu bulan penjara kepada S, Kepala Desa Karanganyar, atas pelanggaran netralitas Pilkada 2024. Vonis dibacakan pada Jumat, 17 Januari 2025, dalam Putusan PN Sumber Nomor 11/Pid.Sus/2025/PN Sbr. Kasus ini menjadi sorotan karena menunjukkan penegakan hukum terhadap pelanggaran netralitas dalam proses demokrasi.
Ketua Bawaslu Kabupaten Cirebon, Sadaruddin Parapat, menjelaskan S terbukti melanggar Pasal 188 Jo Pasal 71 ayat (1) UU RI Nomor 1 Tahun 2015, yang telah diubah terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2020. Ia dinilai melakukan tindakan yang secara sengaja menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden dalam Pilkada 2024. Ini merupakan pelanggaran serius yang dapat merusak integritas proses demokrasi.
Selain hukuman penjara selama satu bulan, S juga diwajibkan membayar denda sebesar Rp1 juta. Kegagalan membayar denda akan digantikan dengan hukuman kurungan satu bulan tambahan. Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap karena tidak ada banding yang diajukan oleh pihak manapun.
Proses eksekusi putusan PN Sumber telah dilaksanakan oleh Kejaksaan Negeri Kabupaten Cirebon pada Kamis, 16 Januari 2025, dengan pendampingan dari Polresta dan Bawaslu. Hal ini menunjukan sinergi antar lembaga penegak hukum dalam menjaga proses pemilu yang bersih dan adil.
Bawaslu Cirebon menilai putusan ini sebagai contoh nyata penegakan hukum terhadap pelanggaran netralitas dalam pilkada. Mereka menekankan pentingnya netralitas bagi kepala desa dan perangkat daerah lainnya dalam setiap tahapan pemilu mendatang.
Sadaruddin Parapat juga memberikan imbauan kepada seluruh kepala desa dan perangkat daerah lainnya untuk senantiasa mematuhi aturan yang berlaku dan menjunjung tinggi netralitas. Hal ini penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap proses demokrasi yang sedang berjalan. Bawaslu menegaskan tidak akan ragu menindak tegas pelanggaran serupa di masa mendatang.
Kasus ini menjadi peringatan bagi semua pihak terkait pentingnya netralitas dalam Pilkada. Netralitas adalah kunci untuk menjaga kepercayaan publik terhadap proses demokrasi yang adil dan berintegritas. Penegakan hukum yang tegas diharapkan dapat mencegah terjadinya pelanggaran serupa di masa depan.
