Kapolri Dorong Sinergi Perangi Kejahatan Siber: Promensisko TPPU-TPPT Jadi Kunci
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menekankan pentingnya sinergi antar lembaga dalam memberantas kejahatan siber, khususnya penipuan dan judi online, melalui Program Promensisko TPPU-TPPT.
Jakarta, 8 Mei 2024 - Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, Kapolri, menegaskan komitmen Kementerian/Lembaga untuk bersinergi melawan kejahatan siber melalui Program Mentoring Berbasis Risiko Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (Promensisko TPPU-TPPT). Inisiatif ini diyakini sebagai langkah krusial dalam melindungi masyarakat dan perekonomian nasional dari ancaman kejahatan digital yang semakin meningkat.
Acara yang dihadiri oleh pejabat tinggi Polri, PPATK, Kementerian Komunikasi dan Digital, Kejaksaan Agung, Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, dan OJK di Gedung PPATK, Jakarta, Kamis lalu, menunjukkan keseriusan pemerintah dalam mengatasi masalah ini. Kerjasama antar lembaga dinilai sangat penting untuk memperkuat upaya pencegahan dan penindakan kejahatan siber secara efektif.
Kapolri menekankan urgensi sinergi ini, mengingat maraknya penipuan dan perjudian online di Indonesia. "Saat ini penipuan dan perjudian online menempati posisi teratas kejahatan siber yang ada di Indonesia," ungkap Kapolri. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya peran serta semua pihak untuk menciptakan ruang siber yang aman dan kondusif bagi masyarakat.
Sinergi Antar Lembaga: Kunci Pemberantasan Kejahatan Siber
Kapolri menjelaskan bahwa sinergi antar lembaga menjadi kunci utama dalam menciptakan ruang siber yang aman. Kerjasama yang erat antara Polri, PPATK, dan lembaga terkait lainnya akan mempermudah proses identifikasi, penyelidikan, dan penuntasan kasus kejahatan siber. Hal ini akan memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan dan melindungi masyarakat dari kerugian finansial maupun non-finansial.
Dengan adanya Promensisko TPPU-TPPT, diharapkan akan terjadi peningkatan koordinasi dan pertukaran informasi antar lembaga. Sistem ini akan membantu dalam melacak aliran dana hasil kejahatan siber, sehingga pelaku dapat diadili dan aset hasil kejahatan dapat disita. Langkah ini juga akan membantu mencegah kerugian ekonomi nasional yang diakibatkan oleh kejahatan siber.
Selain itu, sinergi ini juga akan meningkatkan kapasitas dan kemampuan aparat penegak hukum dalam menghadapi kejahatan siber yang semakin canggih. Dengan pelatihan dan peningkatan kemampuan, aparat penegak hukum akan lebih siap dalam menghadapi tantangan kejahatan siber di masa depan.
Pentingnya kolaborasi antar lembaga juga ditekankan untuk mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan siber. Dengan adanya kerjasama yang baik, informasi dan edukasi mengenai keamanan siber dapat disebarluaskan secara efektif kepada masyarakat.
Mencegah Aliran Dana ke Luar Negeri
Kapolri juga menyoroti masalah aliran dana hasil kejahatan siber ke luar negeri. "Sekaligus juga untuk mencegah mengalirnya dana masyarakat ke luar negeri, seperti yang terjadi pada tindak pidana penipuan dan perjudian online," tegasnya. Hal ini menunjukkan bahwa kejahatan siber tidak hanya berdampak pada individu, tetapi juga pada perekonomian nasional.
Promensisko TPPU-TPPT diharapkan dapat menjadi solusi untuk mencegah aliran dana ilegal ke luar negeri. Dengan adanya kerjasama antar lembaga, proses pelacakan dan pemblokiran aliran dana hasil kejahatan siber dapat dilakukan secara lebih efektif. Langkah ini akan membantu melindungi aset negara dan mencegah kerugian ekonomi yang lebih besar.
Program ini juga menekankan pentingnya edukasi dan literasi digital bagi masyarakat. Masyarakat perlu dibekali dengan pengetahuan dan keterampilan untuk melindungi diri dari kejahatan siber. Dengan demikian, masyarakat dapat berperan aktif dalam mencegah kejahatan siber dan menciptakan ruang siber yang aman.
Kesimpulannya, Promensisko TPPU-TPPT merupakan langkah strategis dalam memerangi kejahatan siber di Indonesia. Sinergi antar lembaga dan peningkatan literasi digital masyarakat menjadi kunci keberhasilan program ini dalam melindungi masyarakat dan perekonomian nasional dari ancaman kejahatan siber.
