Kemenekraf Strategi Basmi Pembajakan Film: Kolaborasi Jadi Kunci
Kemenekraf bersama BPI merumuskan strategi pemberantasan pembajakan film Indonesia melalui diskusi dan kolaborasi dengan asosiasi industri film, menanggapi kerugian besar akibat pembajakan yang mencapai 70% penonton online.
Jakarta, 22 Januari 2024 - Kementerian Ekonomi Kreatif (Kemenekraf) dan Badan Perfilman Indonesia (BPI) menggelar diskusi untuk merumuskan strategi ampuh memberantas pembajakan film di Indonesia. Pertemuan ini menjadi langkah penting dalam melindungi industri film nasional dari praktik ilegal yang merugikan banyak pihak.
Pada Selasa (21 Januari 2024), Menteri Ekonomi Kreatif, Teuku Riefky Harsya, bertemu dengan perwakilan BPI dan berbagai asosiasi terkait. Diskusi kelompok terfokus ini membahas strategi konkret untuk melawan maraknya pembajakan film Indonesia. Salah satu poin penting yang diangkat adalah dampak negatif pembajakan, tidak hanya bagi industri film itu sendiri, tetapi juga terhadap perekonomian negara.
Dalam siaran pers Kemenekraf, Rabu (22 Januari 2024), BPI menekankan kerugian besar yang diderita akibat pembajakan. Hal ini mendorong pentingnya kolaborasi erat antara pemerintah dan seluruh pelaku industri film untuk mencari solusi efektif.
Menteri Riefky Harsya menekankan pentingnya sinergi dalam pemberantasan pembajakan. "Kita butuh kolaborasi erat dengan BPI dan 65 asosiasinya untuk langkah-langkah konkret," tegasnya. Ia menambahkan, Kemenekraf siap mendukung langkah-langkah yang diusulkan oleh komunitas industri film, baik melalui jalur kepolisian maupun Kominfo.
Data dari Asosiasi Video Streaming Indonesia (AVISI) cukup mengkhawatirkan. Sekitar 70 persen warganet Indonesia menonton film nasional secara ilegal. Lebih mengejutkan lagi, sekitar 80 persen dari mereka sadar bahwa tindakan ini merugikan banyak pihak. Angka ini menunjukkan tantangan besar yang dihadapi industri film Indonesia.
Hermawan Sutanto, Ketua AVISI, mengapresiasi langkah Kemenekraf dalam menggelar diskusi ini. "Ini PR berat. Kami berterima kasih atas FGD ini, yang menunjukkan bahwa pelaku industri menjadi prioritas pemerintah," ujarnya. Pernyataan ini menunjukkan besarnya harapan pelaku industri terhadap upaya pemerintah dalam melindungi karya anak bangsa.
Sebagai tindak lanjut, Menteri Riefky Harsya merencanakan pertemuan berikutnya dengan para pelaku industri film. Tujuannya adalah untuk merumuskan langkah-langkah konkret dan terukur dalam memberantas pembajakan film nasional secara efektif dan berkelanjutan. Kolaborasi dan komitmen bersama menjadi kunci keberhasilan upaya ini.
