Kepala BPJN Kalbar Dedy Mandarsyah Klarifikasi LHKPN di KPK
Kepala BPJN Kalimantan Barat, Dedy Mandarsyah, menjalani klarifikasi LHKPN di KPK terkait aset yang diduga belum dilaporkan, termasuk properti dan bisnis keluarga, meskipun ia mengklaim telah melaporkan semua hartanya.
Dedy Mandarsyah, Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Kalimantan Barat, berada di Gedung Merah Putih KPK pada Kamis, 30 Januari, untuk memberikan klarifikasi terkait Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Pihak KPK memanggilnya untuk memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai harta kekayaannya. Klarifikasi ini terjadi setelah muncul sorotan publik atas kasus penganiayaan yang melibatkan orang yang bekerja untuk keluarga Dedy Mandarsyah.
Dedy Mandarsyah sendiri menyatakan bahwa ia telah melaporkan seluruh asetnya dalam LHKPN. "Enggak ada (yang belum dilaporkan), semuanya sudah saya laporkan," tegasnya usai menjalani klarifikasi. Namun, pernyataan ini tampaknya berbeda dengan temuan KPK. Sebelumnya, Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan, menyatakan adanya aset yang diduga milik Dedy Mandarsyah namun belum dilaporkan dalam LHKPN. Salah satu aset yang dipermasalahkan adalah sebuah SPBU dan butik, yang diklaim Dedy sebagai milik orangtuanya.
KPK telah menganalisis LHKPN Dedy Mandarsyah dan menemukan beberapa aset yang belum dilaporkan. Proses pemeriksaan masih berlangsung, sehingga KPK belum dapat memberikan keterangan lebih rinci mengenai temuan tersebut. Pahala Nainggolan, ketika dimintai konfirmasi lebih lanjut, hanya menyatakan bahwa tindak lanjut KPK akan bergantung pada hasil klarifikasi. "Tergantung pada hasilnya saja," ujarnya singkat. KPK berjanji akan menindaklanjuti temuan ini sesuai prosedur.
Kasus ini mencuat ke publik seiring dengan sorotan atas kasus penganiayaan yang dilakukan oleh Fadilah alias Datuk, seorang yang bekerja untuk keluarga Dedy Mandarsyah, terhadap seorang dokter koas bernama Muhammad Luthfi Hadhyan. Diduga, penganiayaan tersebut dipicu oleh protes putri Dedy, Lady, terkait jadwal piket yang dibuat Luthfi. Peristiwa ini turut menyoroti kehidupan pribadi Dedy Mandarsyah dan keluarganya ke publik.
Dalam LHKPN terbarunya yang dilaporkan pada 14 Maret 2024 untuk periode 2023, Dedy Mandarsyah melaporkan total kekayaan sebesar Rp9.426.451.869,00. Laporan tersebut merinci aset berupa properti, kendaraan, harta bergerak lainnya, serta simpanan kas. Menariknya, laporan tersebut tidak mencantumkan adanya utang.
Klarifikasi LHKPN ini menjadi sorotan publik, mengingat posisi Dedy Mandarsyah sebagai pejabat publik. Transparansi aset pejabat negara merupakan hal penting dalam upaya pencegahan korupsi. Publik menantikan hasil investigasi KPK dan langkah-langkah selanjutnya yang akan diambil. Proses ini akan menentukan kelanjutan kasus dan dampaknya terhadap kepercayaan publik terhadap integritas pejabat pemerintah.
Kesimpulannya, kasus klarifikasi LHKPN Dedy Mandarsyah di KPK menyoroti pentingnya transparansi aset pejabat publik dan proses penegakan hukum yang adil dan transparan. Proses klarifikasi yang masih berlangsung akan menentukan konsekuensi dari temuan KPK terkait aset yang belum dilaporkan. Publik menantikan kejelasan dan transparansi penuh dari proses ini.