Konservasi Terumbu Karang: Investasi Masa Depan, Bukan Pemborosan
Rektor Unhas tekankan pentingnya konservasi terumbu karang sebagai investasi ekonomi dan lingkungan jangka panjang bagi Indonesia, mengajak kolaborasi multi pihak untuk pengelolaan berkelanjutan.
Indonesia, sebagai pusat keanekaragaman hayati laut dunia, memiliki terumbu karang sebagai aset ekologis yang tak ternilai. Hal ini ditegaskan oleh Rektor Universitas Hasanuddin (Unhas), Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, MSc, dalam seminar 'Optimalisasi Program Adopsi Karang sebagai Solusi Konservasi Berkelanjutan' di Makassar, Kamis (27/2). Seminar ini membahas pentingnya konservasi terumbu karang, bukan hanya sebagai tanggung jawab lingkungan, tetapi juga sebagai investasi masa depan.
Prof. Jamaluddin menjelaskan bahwa Indonesia, sebagai bagian dari Coral Triangle, memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga kelestarian terumbu karang. Ia menekankan kapasitas resiliensi terumbu karang Indonesia yang luar biasa, mengajak semua pihak untuk berkomitmen dan berkolaborasi dalam pengelolaan berkelanjutan. "Kita harus memahami pentingnya terumbu karang sebagai aset bangsa," tegasnya. "Terumbu karang kita memiliki kapasitas resiliensi yang luar biasa, dan kita harus memiliki semangat membela serta mengelolanya secara berkelanjutan."
Lebih lanjut, Rektor Unhas menyatakan bahwa pengelolaan terumbu karang bukanlah pemborosan, melainkan investasi strategis untuk masa depan ekonomi dan lingkungan Indonesia. Ia mendorong gerakan konservasi yang lebih masif dan terencana, dengan pengelolaan kawasan konservasi laut yang efektif, termasuk memilih spesies karang yang lebih resilien untuk keberlanjutannya. Perubahan iklim yang mengancam ekosistem laut juga menjadi sorotan, menekankan perlunya riset dan inovasi dalam pengelolaan terumbu karang.
Konservasi Terumbu Karang: Kolaborasi Multipihak untuk Keberlanjutan
Prof. Jamaluddin juga menyoroti peran strategis ilmu kelautan dalam memahami keseimbangan ekologi dan menemukan solusi berbasis sains untuk meningkatkan ketahanan ekosistem laut. Ia menekankan pentingnya memilih dan membudidayakan jenis karang yang lebih resilien agar dapat bertahan menghadapi perubahan lingkungan. "Pendekatan berbasis penelitian akan membantu kita dalam mengelola kawasan konservasi secara lebih efektif," ujarnya.
Kolaborasi multipihak antara pemerintah daerah, akademisi, dan pelaku industri juga menjadi kunci keberhasilan konservasi terumbu karang. Menurut Prof. Jamaluddin, pendekatan ini memastikan kebijakan yang diterapkan tidak hanya berorientasi pada perlindungan lingkungan, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat pesisir. "Konservasi yang baik bukan hanya menjaga ekosistem, tetapi juga menciptakan kesejahteraan. Jika kita mampu mengelola terumbu karang dengan baik, maka sektor perikanan, pariwisata, dan ekonomi biru secara keseluruhan akan ikut berkembang," katanya.
Seminar ini juga menghadirkan Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Banggai, Ismed Wardana, yang memaparkan inovasi 'Akar Merah' (Adopsi Karang Metode Receptor) di Pantai Kilo 5. Program ini mengintegrasikan konservasi terumbu karang dengan pengembangan destinasi wisata berkelanjutan.
Inovasi 'Akar Merah': Menggabungkan Konservasi dan Pariwisata
Inovasi 'Akar Merah' di Kabupaten Banggai merupakan contoh nyata kolaborasi antara konservasi dan pariwisata. Program ini tidak hanya fokus pada pelestarian terumbu karang, tetapi juga meningkatkan daya tarik wisata di kawasan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa konservasi terumbu karang dapat memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat sekitar.
Dengan mengadopsi metode ini, diharapkan terumbu karang dapat terjaga kelestariannya, sekaligus meningkatkan pendapatan masyarakat melalui sektor pariwisata. Model ini dapat menjadi contoh bagi daerah lain di Indonesia dalam mengelola terumbu karang secara berkelanjutan.
Kesimpulannya, konservasi terumbu karang merupakan investasi jangka panjang yang penting bagi Indonesia. Kolaborasi multipihak, inovasi, dan pendekatan berbasis sains sangat diperlukan untuk memastikan keberlanjutan ekosistem laut dan kesejahteraan masyarakat pesisir.
