Lab 45 Dorong Sosialisasi Masif Agenda WPS untuk Generasi Muda
Laboratorium Indonesia 2045 (Lab 45) menekankan pentingnya sosialisasi masif agenda Women, Peace, and Security (WPS) kepada generasi muda Indonesia untuk menciptakan perdamaian berkelanjutan.
Jakarta, 27 Februari 2024 - Kepala Laboratorium Indonesia 2045 (Lab 45), Jaleswari Pramodhawardani, menyerukan perlunya edukasi dan sosialisasi besar-besaran kepada generasi muda Indonesia mengenai agenda Women, Peace, and Security (WPS). Sosialisasi ini dinilai krusial untuk mewujudkan perdamaian yang berkelanjutan di masa depan. Hal ini disampaikan dalam Forum Group Discussion (FGD) bertajuk "Women, Peace, and Security" yang diselenggarakan Yayasan Vanita Naraya di Jakarta.
Menurut Jaleswari, "Saya kira WPS ini kata kuncinya adalah edukasi. Edukasi kepada generasi muda. Edukasi tidak harus secara pendidikan formal, tetapi bagaimana kita menyosialisasikan gagasan pemikiran itu terhadap anak-anak muda, karena merekalah yang akan menggantikan kita 20 tahun lagi." Pernyataan ini menekankan urgensi melibatkan kaum muda dalam memahami dan menjalankan prinsip-prinsip WPS.
Perempuan, lanjut Jaleswari, memiliki peran strategis dalam menciptakan perdamaian, namun seringkali terpinggirkan dalam proses formal. Ia menyoroti paradoks di mana perempuan menjadi kelompok yang paling terdampak konflik, tetapi peran mereka seringkali dikesampingkan dalam proses perundingan damai. Oleh karena itu, edukasi dan sosialisasi WPS kepada generasi muda menjadi sangat penting untuk mengubah paradigma ini.
Peran Strategis Perempuan dalam Perdamaian
Jaleswari menjelaskan bahwa konflik memiliki dimensi gender yang berbeda bagi laki-laki dan perempuan, terutama dalam akses terhadap sumber daya dan pengambilan keputusan. Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya memperhatikan perspektif gender dalam setiap proses perundingan damai. "Perempuan memiliki kemampuan mengintegrasikan isu-isu esensial seperti pendidikan, kesehatan, dan hak asasi manusia dalam perdamaian," tambahnya.
Lab 45 mengajak semua pihak untuk memperkuat partisipasi perempuan dalam upaya perdamaian, baik di tingkat lokal maupun internasional. Gerakan ini tidak hanya sebatas rencana, tetapi harus diwujudkan dalam aksi nyata. Dukungan dari pemerintah, masyarakat sipil, dan regulasi yang tepat sangat dibutuhkan untuk memastikan perempuan memiliki ruang yang setara dalam menciptakan perdamaian.
Jaleswari menegaskan, "Kita harus bergerak dari sekadar rencana ke aksi nyata. Regulasi, kebijakan pemerintah, dan dukungan masyarakat sipil harus berjalan seiring untuk memastikan bahwa perempuan benar-benar memiliki ruang dalam menciptakan perdamaian yang berkelanjutan."
Agenda WPS: Dari Internasional hingga Nasional
Agenda WPS di tingkat internasional diinisiasi pada tahun 2000 melalui Resolusi 1325 PBB. Resolusi ini mengakui peran perempuan sebagai aktor penting dalam perdamaian dan resolusi konflik. Di Indonesia, agenda WPS diwujudkan melalui Rencana Aksi Nasional Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial (RAN P3AKS) 2020-2025 yang tertuang dalam Permenko PMK Nomor 5/2021.
Implementasi RAN P3AKS diharapkan dapat memberikan perlindungan dan pemberdayaan bagi perempuan dan anak di tengah konflik sosial. Namun, keberhasilan implementasi ini sangat bergantung pada pemahaman dan dukungan dari seluruh lapisan masyarakat, terutama generasi muda yang akan menjadi penerus bangsa.
Sosialisasi yang masif dan terstruktur mengenai WPS kepada generasi muda menjadi kunci keberhasilan agenda ini. Dengan pemahaman yang mendalam tentang WPS, generasi muda diharapkan dapat berperan aktif dalam menciptakan perdamaian yang berkelanjutan di Indonesia.
Partisipasi aktif perempuan dalam proses perdamaian tidak hanya akan menciptakan perdamaian yang lebih inklusif, tetapi juga akan memperkuat fondasi pembangunan yang berkelanjutan di Indonesia. Oleh karena itu, upaya untuk mensosialisasikan agenda WPS kepada generasi muda merupakan investasi penting untuk masa depan Indonesia yang lebih damai dan sejahtera.
