Manajemen Haji Indonesia Tuai Pujian Arab Saudi
Pemerintah Arab Saudi memuji manajemen haji Indonesia yang humanis dan profesional, memberikan dampak positif pada penyelenggaraan haji global, sekaligus mendorong Indonesia untuk terus meningkatkan pelayanan.

Jakarta, 17 Januari 2024 - Indonesia mendapat pujian dari pemerintah Arab Saudi atas kinerjanya dalam pengelolaan ibadah haji. Menteri Agama, Nasaruddin Umar, menyatakan bahwa pemerintah Arab Saudi menilai manajemen haji Indonesia sebagai sesuatu yang humanis dan profesional.
Dalam keterangan tertulis Kementerian Agama pada Jumat lalu, Menteri Umar menyampaikan pujian dari Menteri Haji dan Umroh Arab Saudi, Tawfiq F. Al Rabiah. Al Rabiah menyebut pelayanan haji Indonesia yang teladan telah memberikan pengaruh positif pada penyelenggaraan haji di dunia.
“Kerajaan Arab Saudi memuji pemerintah Indonesia. Kita selalu mempertimbangkan tidak hanya kepentingan jemaah kita sendiri, tetapi juga urusan haji global secara umum, dengan pendekatan haji yang humanis,” ujar Menteri Umar, menirukan pernyataan Al Rabiah.
Lebih lanjut, Menteri Umar menjelaskan bahwa pendekatan tersebut berorientasi pada pengalaman haji yang memuaskan bagi jemaah. Indonesia sangat diapresiasi atas komitmennya untuk kebaikan bersama. Tidak hanya itu, pemerintah Arab Saudi juga memuji profesionalisme Indonesia dalam penyelenggaraan ibadah haji.
“Alhamdulillah, Indonesia dipandang sebagai negara yang sangat profesional karena kesediaan kita untuk langsung memeriksa, mengevaluasi ulang, meningkatkan, dan mendiskusikan layanan haji kita,” tambah Menteri Umar.
Menanggapi pujian tersebut, Menteri Umar menegaskan komitmen pemerintah Indonesia untuk terus memberikan layanan haji yang aman, nyaman, dan damai. Ia pun mengajak seluruh jajaran Kementerian Agama untuk bekerja keras memberikan pelayanan terbaik bagi jemaah haji Indonesia.
“Penyelenggaraan haji tahun ini adalah yang terakhir dikelola oleh Kementerian Agama. Kita ingin mengakhirinya dengan hasil yang baik. Misi kita adalah memberikan senyum kepada para jemaah Indonesia,” tegas Menteri Umar. Pernyataan ini merujuk pada rencana pemerintah untuk menyerahkan pengelolaan haji kepada Badan Pengelola Haji dan Umrah (BPH) tahun depan.