Mendagri: Jaga Keseimbangan Inflasi, Konsumen dan Produsen Sama-Sama Untung
Mendagri Tito Karnavian tekankan pentingnya menjaga keseimbangan inflasi agar menguntungkan konsumen dan produsen, dengan capaian inflasi Indonesia yang terendah di G20.
Jakarta, 4 Maret 2025 - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menyampaikan pentingnya upaya pengendalian inflasi di Indonesia dengan menyeimbangkan kepentingan konsumen dan produsen. Inflasi yang terlalu tinggi akan membebani konsumen, sementara inflasi yang terlalu rendah dapat merugikan produsen. Pernyataan ini disampaikan Tito dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.
Menurut Mendagri, keseimbangan inflasi dibutuhkan agar kedua belah pihak, baik konsumen maupun produsen, merasa diuntungkan. Hal ini penting mengingat Indonesia berperan sebagai negara produsen dan sekaligus negara konsumen. "Kita selalu menjaga keseimbangan [angka inflasi agar] konsumen senang, produsen senang, karena Indonesia negara produsen dan juga negara konsumen," ujar Tito.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa inflasi nasional pada Februari 2025 mencapai -0,09 persen secara year on year (yoy). Angka ini merupakan yang terendah di antara 24 negara G20 dan menempatkan Indonesia di peringkat ke-10 dari 186 negara di dunia. Meskipun deflasi, Tito menilai capaian ini positif karena daya beli masyarakat tetap terjaga.
Inflasi Terkendali, Daya Beli Masyarakat Terjaga
Berdasarkan data BPS, kelompok penyumbang inflasi terbesar berasal dari makanan, minuman, dan tembakau, serta perawatan pribadi dan jasa lainnya. Tito menjelaskan, "Artinya harga-harga masih pada posisi berimbang, menyenangkan konsumen bisa terjangkau harganya, tapi juga menyenangkan produsen karena masih terjadi kenaikan harga." Ia menambahkan bahwa capaian ini merupakan hal yang positif dan mengajak semua pihak, baik pemerintah pusat maupun daerah, untuk bersyukur.
Mendagri Tito Karnavian juga mendorong pemerintah daerah untuk aktif memantau perkembangan harga barang dan jasa. Hal ini penting karena isu biaya hidup, yang mencakup harga barang dan jasa, menjadi perhatian utama masyarakat berdasarkan sejumlah survei. Isu lain seperti lapangan pekerjaan dan demokrasi juga menjadi perhatian, namun pengendalian harga barang dan jasa tetap menjadi prioritas.
Pemerintah pusat menargetkan angka inflasi berada di kisaran 1,5 persen hingga 3,5 persen, angka yang dianggap ideal bagi produsen dan konsumen. Tito mengingatkan pemerintah daerah untuk serius dalam memantau perkembangan harga barang dan jasa, karena hal ini sangat berpengaruh terhadap biaya hidup masyarakat. "Nah oleh karena itu kita perlu menjadi sangat serius untuk mengendalikan harga barang dan jasa yang merupakan bagian dari biaya hidup, cost of living," tegasnya.
Menjaga Keseimbangan Inflasi: Sebuah Tantangan
Pemerintah Indonesia menghadapi tantangan dalam menjaga keseimbangan inflasi. Di satu sisi, pemerintah perlu memastikan harga barang tetap terjangkau bagi konsumen. Di sisi lain, pemerintah juga harus memastikan produsen tetap mendapatkan keuntungan yang cukup untuk mendorong produksi dan pertumbuhan ekonomi. Menemukan titik temu antara kedua kepentingan tersebut menjadi kunci keberhasilan pengendalian inflasi.
Keberhasilan Indonesia dalam menjaga inflasi di angka terendah di G20 menunjukkan komitmen pemerintah dalam mengelola perekonomian nasional. Namun, kewaspadaan tetap diperlukan untuk memantau perkembangan harga barang dan jasa serta mengantisipasi potensi gejolak ekonomi yang dapat mempengaruhi inflasi.
Pemerintah daerah memiliki peran penting dalam memantau harga barang dan jasa di tingkat lokal. Dengan pengawasan yang ketat dan responsif, pemerintah daerah dapat membantu menjaga stabilitas harga dan mencegah terjadinya inflasi yang berlebihan. Kerja sama yang baik antara pemerintah pusat dan daerah sangat krusial dalam mencapai target inflasi yang telah ditetapkan.
Ke depan, upaya pengendalian inflasi perlu terus ditingkatkan dengan strategi yang komprehensif dan berkelanjutan. Hal ini mencakup peningkatan produksi, diversifikasi komoditas, serta pengembangan infrastruktur untuk mendukung efisiensi distribusi barang dan jasa.
Dengan menjaga keseimbangan antara kepentingan konsumen dan produsen, Indonesia dapat memastikan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat yang meningkat.
