Mendes PDT Siap Koordinasi dengan ATR/BPN Terkait Status Tanah Situ Cibeureum
Menteri Desa PDT, Yandri Susanto, akan berkoordinasi dengan Kementerian ATR/BPN untuk menyelesaikan status tanah Situ Cibeureum di Bekasi yang berpotensi besar sebagai desa wisata.
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDT), Yandri Susanto, menyatakan kesiapannya untuk berkoordinasi dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) guna memastikan status kepemilikan tanah Situ Cibeureum di Bekasi, Jawa Barat. Kunjungan Mendes Yandri ke Situ Cibeureum pada Senin (24/3) menjadi titik awal upaya tersebut. Ia mendengarkan langsung paparan dari Kepala Desa Lambang Sari, Pipit Haryanti, terkait kondisi dan status tanah danau tersebut.
Dalam kunjungannya, Mendes Yandri mengungkapkan adanya permasalahan terkait penguasaan aset negara di Situ Cibeureum. "Ada persoalan di tempat ini. Aset Negara dikuasai oleh pihak tertentu yang mungkin tidak prosedural. Ini mau kita lakukan penelusuran hingga ini -Situ Cibeureum- kembali kepada masyarakat dan dikelola jadi Desa Wisata melalui Badan Usaha Milik Desa," ujar mantan Wakil Ketua MPR RI tersebut. Pihaknya berkomitmen untuk menelusuri permasalahan ini hingga tuntas dan memastikan status tanah Situ Cibeureum menjadi jelas.
Potensi Situ Cibeureum sebagai destinasi wisata sangat besar, menurut Mendes Yandri. Keberadaan akses jalan yang dekat dengan tol, hotel, dan Mall Grand Wisata menjadi daya tarik utama. Dengan kolaborasi antar kementerian, diharapkan pengembangan Situ Cibeureum sebagai desa wisata dapat terwujud dan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat sekitar. Situ Cibeureum sendiri dikenal dengan keindahan alamnya, udara sejuk, dan berbagai fasilitas wisata seperti saung bambu, warung makan, dan area parkir.
Potensi Wisata Situ Cibeureum dan Peran Masyarakat
Situ Cibeureum tidak hanya menawarkan keindahan alam, tetapi juga menjadi sumber mata pencaharian bagi warga sekitar. Banyak penduduk yang bergantung pada danau tersebut untuk mencari ikan atau kangkung. Oleh karena itu, pengembangan Situ Cibeureum sebagai desa wisata harus memperhatikan kesejahteraan masyarakat setempat dan memastikan keberlanjutan sumber daya alamnya.
Langkah koordinasi dengan Kementerian ATR/BPN sangat penting untuk memastikan status tanah Situ Cibeureum. Kejelasan status tanah akan menjadi dasar hukum yang kuat untuk pengembangan kawasan tersebut sebagai desa wisata. Dengan demikian, investasi dan pengembangan infrastruktur dapat dilakukan secara legal dan terencana.
Mendes Yandri berharap, kolaborasi antar kementerian dapat mempercepat proses penyelesaian status tanah dan pengembangan Situ Cibeureum. Hal ini akan memberikan dampak positif bagi perekonomian masyarakat sekitar dan meningkatkan kesejahteraan mereka.
Langkah Selanjutnya dan Harapan Mendes Yandri
Setelah kunjungan dan mendengarkan paparan dari Kepala Desa, langkah selanjutnya adalah koordinasi intensif dengan Kementerian ATR/BPN. Proses ini diharapkan dapat berjalan lancar dan menghasilkan solusi yang terbaik bagi semua pihak. Mendes Yandri optimistis, Situ Cibeureum dapat menjadi destinasi wisata yang sukses dan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat setempat.
Selain itu, pengembangan Situ Cibeureum sebagai desa wisata juga diharapkan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar. Dengan adanya fasilitas wisata yang memadai, diharapkan dapat menarik wisatawan domestik maupun mancanegara, sehingga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.
Keberhasilan pengembangan Situ Cibeureum sebagai desa wisata akan menjadi contoh bagi pengembangan desa wisata lainnya di Indonesia. Hal ini akan memberikan dampak positif bagi perekonomian nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di pedesaan.
Sebelum mengunjungi Situ Cibeureum, Mendes Yandri menghadiri acara Kick Off Kerja sama dalam pencanangan Pemberantasan buta huruf Al Quran dan Satu Desa Satu Majelas Taklim di Masjid Izzatul Islam Grand Wisata Desa Lambang Sari Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi. Kegiatan ini menunjukkan kepedulian pemerintah terhadap pengembangan sumber daya manusia di pedesaan.
Dengan terselesaikannya masalah status tanah Situ Cibeureum, diharapkan pengembangan desa wisata dapat berjalan dengan lancar dan memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat setempat. Kolaborasi antar kementerian dan partisipasi aktif masyarakat sangat penting untuk keberhasilan proyek ini.
