Menhub Apresiasi Pemda yang Alih Kelola Teman Bus: Transportasi Publik yang Lebih Baik
Menteri Perhubungan mengapresiasi pemerintah daerah yang telah mengambil alih pengelolaan Teman Bus, menandai komitmen nyata dalam menyediakan transportasi publik yang aman, nyaman, dan terjangkau bagi masyarakat Indonesia.
Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi memberikan apresiasi kepada pemerintah daerah yang telah mengambil alih layanan Teman Bus. Pengumuman ini disampaikan di Jakarta pada Kamis, 30 Januari 2025, menandai tonggak penting dalam pengembangan transportasi publik di Indonesia. Langkah ini menunjukkan komitmen nyata dalam menyediakan akses transportasi yang aman, nyaman, dan terjangkau untuk seluruh masyarakat.
Keputusan ini merupakan bagian dari rencana awal program Buy The Service (BTS) Kementerian Perhubungan. Program subsidi pemerintah pusat bersifat sementara, dirancang untuk mendorong daerah agar mampu melanjutkan operasional layanan secara mandiri setelah lima tahun berjalan. Nota kesepakatan antara Kemenhub dan pemerintah daerah untuk program ini berlaku sejak 2019 hingga 2024.
Sejumlah daerah telah sukses mengambil alih layanan Teman Bus sepenuhnya, termasuk Medan, Banjarmasin, dan Bandung. Sementara daerah lain seperti Surakarta, Surabaya, Palembang, dan Makassar tengah melaksanakan proses transisi secara bertahap. Keberhasilan ini, menurut Menhub, bergantung pada kesiapan anggaran dan komitmen daerah untuk memprioritaskan transportasi umum.
Pemerintah Provinsi Jawa Barat, misalnya, memiliki APBD 2024 sebesar Rp36,75 triliun dan realisasi pajak kendaraan bermotor (PKB) 2023 mencapai Rp15 triliun. Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dan Kota Medan juga telah mengalokasikan anggaran untuk keberlanjutan operasional Teman Bus. Menhub menekankan bahwa pengambilalihan Teman Bus oleh Pemda merupakan komitmen nyata untuk transportasi publik yang berkelanjutan dan pro-rakyat.
Kemenhub juga berkoordinasi dengan Pemprov Bali dan pemerintah kota/kabupaten di wilayah Sarbagita terkait kelanjutan program BTS. Dalam rapat koordinasi bersama Kementerian Dalam Negeri, disepakati skema pembiayaan bersama antara Pemprov dan Pemkot/Kabupaten. Skema ini memanfaatkan dana Opsen PKB (minimal 10 persen) sesuai PP 35 Tahun 2023 untuk meningkatkan moda transportasi umum.
Berdasarkan data 2023, jika Pemprov Bali mengalokasikan 5 persen dari realisasi pendapatan PKB (sekitar Rp150 miliar), dana tersebut cukup untuk membiayai anggaran BTS di Sarbagita (rata-rata Rp85 miliar per tahun). Namun, keberhasilan program Teman Bus tak hanya bergantung pada anggaran, tetapi juga pada peningkatan kesadaran masyarakat untuk menggunakan transportasi umum.
Oleh karena itu, Kemenhub mendorong pemerintah daerah untuk aktif dalam sosialisasi dan peningkatan kualitas layanan Teman Bus. Harapannya, peralihan pengelolaan ini akan meningkatkan kualitas layanan transportasi publik sehingga masyarakat semakin percaya diri dan nyaman menggunakan angkutan umum dalam aktivitas sehari-hari. Teman Bus sendiri merupakan program Kementerian Perhubungan yang bertujuan menyediakan transportasi yang Ekonomis, Mudah, Andal, dan Nyaman, beroperasi di berbagai kota seperti Medan, Palembang, Surakarta, Yogyakarta, Denpasar, Banyumas, dan Surabaya.