Menko PMK: Kemiskinan Ekstrem, Tantangan Besar Pemerintah Daerah
Menko PMK Muhaimin Iskandar menyerukan kerjasama pemerintah pusat dan daerah untuk mengatasi kemiskinan ekstrem dan mencapai swasembada pangan, demi mencegah krisis politik dan sosial.

Magelang, 25 Februari 2025 - Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Muhaimin Iskandar, menekankan bahwa kemiskinan ekstrem masih menjadi tantangan utama yang harus diatasi bersama oleh pemerintah pusat dan daerah. Pernyataan ini disampaikan beliau saat menjadi pembicara dalam Retret Kepala Daerah 2025 di Akademi Militer (Akmil) Magelang. Berbagai upaya konkret dan kerjasama erat dibutuhkan untuk menyelesaikan masalah kemiskinan ekstrem yang kompleks ini.
Menko Muhaimin Iskandar menjelaskan bahwa pemerintah telah berupaya keras melalui berbagai kebijakan, seperti penyaluran bantuan sosial (bansos), peningkatan peluang kerja, subsidi energi, dan peningkatan layanan sosial. Namun, upaya tersebut membutuhkan sinergi yang kuat dari pemerintah daerah untuk mencapai dampak yang maksimal. Beliau mengajak kepala daerah untuk bahu-membahu dalam percepatan penanganan kemiskinan ekstrem di Indonesia.
Lebih lanjut, Menko Muhaimin menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah. "Karena ini program nasional, saya dan bapak/ibu kepala daerah tentu harus memiliki kebersamaan agar target graduasi, menaikkan kelas dari kemiskinan menuju berdaya dapat tercapai," tegas Menko Muhaimin. Kemenko PMK sendiri memiliki tugas besar untuk mengurangi angka kemiskinan dan meningkatkan pemerataan kesejahteraan di Indonesia.
Kerja Sama Pusat dan Daerah dalam Mengatasi Kemiskinan
Menko Muhaimin Iskandar berharap adanya kerjasama yang erat antara pemerintah pusat dan daerah dalam upaya penanggulangan kemiskinan ekstrem. Hal ini penting karena permasalahan kemiskinan merupakan tanggung jawab bersama yang memerlukan pendekatan terintegrasi. Pemerintah daerah memiliki peran krusial dalam memahami kondisi spesifik wilayahnya dan mengimplementasikan program-program yang tepat sasaran.
Selain itu, keterlibatan aktif pemerintah daerah juga diperlukan dalam memonitor dan mengevaluasi efektivitas program-program yang telah berjalan. Dengan demikian, dapat dilakukan penyesuaian dan perbaikan secara berkala agar program tersebut tetap relevan dan mampu mencapai tujuannya. Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana dan program juga menjadi kunci keberhasilan.
Pemerintah pusat, melalui Kemenko PMK, akan terus memberikan dukungan dan pendampingan kepada pemerintah daerah dalam upaya penanggulangan kemiskinan ekstrem. Dukungan ini mencakup penyediaan data, pelatihan, dan akses terhadap sumber daya yang dibutuhkan. Dengan sinergi yang kuat, diharapkan target pengurangan angka kemiskinan ekstrem dapat tercapai sesuai dengan rencana.
Swasembada Pangan: Kunci Stabilitas Nasional
Selain kemiskinan ekstrem, Menko Muhaimin Iskandar juga menekankan pentingnya swasembada pangan. Hal ini sejalan dengan pernyataan Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman yang menyatakan bahwa swasembada pangan sangat krusial untuk mencegah krisis berkepanjangan yang dapat memicu krisis politik dan konflik sosial. "Manakala terjadi krisis pangan itu akan melompat krisis politik dan konflik sosial terjadi. Sehingga Bapak Presiden memerintahkan pada kami. Pada saat kami dilantik, dipanggil oleh beliau (Presiden Prabowo), 'Pak Mentan tolong capai swasembada pangan'," kata Mentan Amran Sulaiman.
Mentan Amran Sulaiman menjelaskan bahwa berbagai langkah strategis telah dilakukan untuk mencapai swasembada pangan. Salah satu contohnya adalah kerjasama dengan TNI/Polri dalam melakukan pompanisasi di lahan pertanian yang terdampak kekeringan akibat El Nino. Upaya ini berhasil menjaga hasil panen petani tetap baik.
Mentan Amran Sulaiman juga menekankan pentingnya kolaborasi dalam mencapai swasembada pangan. "Kalau seorang Menteri Pertanian sukses, tidak pernah bisa berhasil tanpa kolaborasi, tanpa bupati, tanpa gubernur, tanpa wali kota," tambahnya. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan program swasembada pangan sangat bergantung pada kerjasama yang erat antara pemerintah pusat dan daerah.
Kerjasama yang erat antara pemerintah pusat dan daerah dalam penanggulangan kemiskinan ekstrem dan pencapaian swasembada pangan sangat penting untuk menjaga stabilitas nasional dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Dengan komitmen dan kerja keras bersama, diharapkan target-target tersebut dapat tercapai dengan baik.