Menteri LH Minta Pemda Awasi dan Tegakkan Hukum Lingkungan di Tingkat Tapak

Menteri Lingkungan Hidup (LH) meminta pemerintah daerah (pemda) untuk mengawasi dan menegakkan hukum lingkungan di tingkat tapak guna mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dalam visi Indonesia Emas 2045.

Jakarta, 15 April 2024 - Menteri Lingkungan Hidup (LH) Hanif Faisol Nurofiq menyerukan kepada pemerintah daerah (pemda) untuk meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum lingkungan di tingkat tapak. Hal ini disampaikan dalam Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) Pengembangan SDM LH di Tangerang Selatan, Banten, Selasa lalu. Permintaan ini bertujuan untuk memastikan implementasi tata lingkungan hidup yang efektif dan berkelanjutan di seluruh Indonesia.

Rakornis tersebut menekankan pentingnya pembinaan dan pengawasan pengendalian lingkungan hidup secara berjenjang, dimulai dari tata lingkungan dan pengendalian pencemaran hingga penegakan hukum. Menteri Hanif menjelaskan bahwa pengawasan yang efektif membutuhkan kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah. Ia juga menekankan pentingnya pendelegasian wewenang penegakan hukum kepada pihak provinsi dan kabupaten/kota.

Lebih lanjut, Menteri Hanif menyatakan, "Saya telah memerintahkan kepada Deputi Gakkum untuk memberikan pendelegasian terutama kepada teman-teman provinsi, teman-teman yang memiliki tugas lingkungan hidup di tingkat provinsi untuk melakukan penegakan hukum kepada unit-unit yang izinnya diberikan oleh Menteri Lingkungan Hidup." Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk memperkuat pengawasan dan penegakan hukum lingkungan di seluruh tingkatan pemerintahan.

Pentingnya Pengawasan di Tingkat Tapak untuk Mendukung Visi Indonesia Emas 2045

Menteri Hanif menjelaskan bahwa pengawasan dan pembinaan yang ketat di tingkat tapak sangat krusial, mengingat target pertumbuhan ekonomi signifikan dalam visi Indonesia Emas 2045. Kegiatan pembangunan ekonomi yang pesat berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan hidup. Oleh karena itu, pengawasan yang efektif menjadi kunci untuk memastikan pembangunan berkelanjutan.

Dengan pengawasan yang optimal, diharapkan dapat dikontrol semua unit di tingkat tapak oleh petugas lingkungan hidup setempat. Petugas di tingkat provinsi dan kabupaten/kota pun dapat melakukan pengawasan terhadap kegiatan yang izinnya dikeluarkan oleh Menteri Lingkungan Hidup. Sistem pengawasan yang terintegrasi ini diharapkan mampu meminimalisir dampak negatif pembangunan terhadap lingkungan.

Menteri Hanif juga menekankan pentingnya kesiapan sumber daya manusia (SDM) dalam mendukung pengawasan dan pembinaan lingkungan hidup. "Pada saat kemudian SDM-nya kita tidak siapkan sekarang dengan detail, kita tidak akan pernah tahu berapa keperluan SDM pengendali lingkungan hidup dan belum bisa mengukur berapa pengawas lingkungan yang dibutuhkan," tegasnya. Pernyataan ini menunjukkan bahwa pemerintah menyadari pentingnya investasi dalam pengembangan SDM untuk mendukung keberhasilan program ini.

Persiapan SDM Lingkungan Hidup

Pemerintah menyadari pentingnya mempersiapkan SDM yang terampil dan memadai untuk mengawasi dan membina lingkungan hidup di tingkat tapak. Hal ini menjadi kunci keberhasilan dalam mencapai target pembangunan berkelanjutan. Dengan SDM yang kompeten, pengawasan dan penegakan hukum dapat dilakukan secara efektif dan efisien.

Rakornis ini menjadi wadah untuk membahas strategi pengembangan SDM lingkungan hidup yang komprehensif. Pemerintah berkomitmen untuk menyediakan pelatihan dan pengembangan kapasitas bagi para petugas lingkungan hidup di seluruh Indonesia. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam melakukan pengawasan, penegakan hukum, dan pembinaan di tingkat tapak.

Selain pelatihan, pemerintah juga akan fokus pada penyediaan infrastruktur dan teknologi yang mendukung pengawasan lingkungan. Dengan dukungan teknologi yang memadai, pengawasan dapat dilakukan secara lebih efektif dan efisien. Hal ini akan membantu pemerintah dalam memastikan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan ramah lingkungan.

Kesimpulannya, pengawasan dan penegakan hukum lingkungan di tingkat tapak merupakan kunci keberhasilan pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Hal ini membutuhkan komitmen dan kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah, serta investasi dalam pengembangan SDM yang memadai.