Perum Perhutani akan menjatuhkan sanksi tegas kepada pengelola wisata yang melanggar aturan pemanfaatan kawasan hutan di Jawa Barat dan seluruh Pulau Jawa, termasuk penghentian kerja sama.

Menteri Lingkungan Hidup (LH) meminta pemerintah daerah (pemda) untuk mengawasi dan menegakkan hukum lingkungan di tingkat tapak guna mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dalam visi Indonesia Emas 2045.

Menteri Lingkungan Hidup meminta kawasan industri di Jabodetabek dan Karawang segera beralih dari batu bara ke gas untuk mengurangi polusi udara, dengan imbauan sebagai langkah awal sebelum penegakan hukum.

Menanggapi bencana di Cijeruk dan Sukabumi, Menteri LH Hanif Faisol Nurofiq meminta penghentian kegiatan usaha yang melanggar aturan lingkungan dan berpotensi menyebabkan bencana.

PTPN III berkomitmen reboisasi 1 juta hektare kawasan Gunung Mas dalam 5 tahun untuk mengatasi masalah banjir dan pemulihan lingkungan pasca bencana di Jabodetabek.

Kementerian LHK membantah larangan penggunaan drone dan rencana penutupan TNBTS terkait penemuan ladang ganja di Taman Nasional Bromo Tengger Semeru pada September 2024.

Menteri Kehutanan menjelaskan penemuan ladang ganja di TNBTS merupakan hasil kolaborasi dengan kepolisian, bukan alasan penutupan taman nasional.

Satuan Polisi Pamong Praja Kalimantan Tengah meningkatkan patroli untuk menegakkan Perda Nomor 5 Tahun 2021 tentang ketertiban dan kebersihan lingkungan di Palangka Raya, dengan fokus pada sejumlah titik rawan sampah.

Tiga dari enam perusahaan tambak di Dompu, NTB, belum memiliki izin lengkap, termasuk izin Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), yang berpotensi mencemari lingkungan.

Bupati Bogor mencabut kewenangan SKPD dalam memberikan izin alih fungsi lahan di Puncak, Jawa Barat, untuk mencegah kerusakan lingkungan dan mengevaluasi izin yang telah terbit.