Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan
PLN Nusantara Power Hentikan Sementara Pengangkutan Pasir Laut di Nagan Raya
PLN Nusantara Power Hentikan Sementara Pengangkutan Pasir Laut di Nagan Raya

PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Nagan Raya menghentikan sementara pengangkutan pasir laut setelah mendapat kunjungan Tim Pengawas DLHK Kabupaten Nagan Raya terkait aktivitas pengangkutan pasir laut keluar pelabuhan.

16 Nelayan Ditangkap, Tambang Pasir Ilegal di Labuan Bajo Rugikan Negara Rp1,8 Miliar
16 Nelayan Ditangkap, Tambang Pasir Ilegal di Labuan Bajo Rugikan Negara Rp1,8 Miliar

Lanal Labuan Bajo menangkap 16 nelayan yang melakukan penambangan pasir laut ilegal di perairan utara Labuan Bajo, NTT, dengan kerugian negara diperkirakan mencapai Rp1,8 miliar.

KKP Periksa Enam Perangkat Desa Terkait Pagar Laut Ilegal Tangerang
KKP Periksa Enam Perangkat Desa Terkait Pagar Laut Ilegal Tangerang

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah memeriksa enam perangkat desa di Tangerang terkait pembangunan pagar laut sepanjang 30,16 kilometer tanpa izin, dan terus mencari pihak-pihak lain yang terlibat.

Polres Tasikmalaya Periksa Izin Tambang Pasir Gunung Galunggung
Polres Tasikmalaya Periksa Izin Tambang Pasir Gunung Galunggung

Polres Tasikmalaya melakukan inspeksi mendadak terhadap legalitas dua perusahaan penambangan pasir di kaki Gunung Galunggung, menemukan keduanya memiliki izin lengkap, namun akan tetap melakukan penyelidikan lebih lanjut.

Penambangan Pasir Ilegal Tasikmalaya: Polisi Periksa Pengusaha & Aparatur
Penambangan Pasir Ilegal Tasikmalaya: Polisi Periksa Pengusaha & Aparatur

Polisi Resor Tasikmalaya dalami kasus penambangan pasir ilegal di pesisir selatan, dengan memanggil pengusaha dan aparatur terkait untuk dimintai keterangan setelah sebelumnya memasang garis polisi di lima lokasi.

Kejati NTB Usut Dugaan Penyelewengan Dana Pokir DPRD Lombok Utara
Kejati NTB Usut Dugaan Penyelewengan Dana Pokir DPRD Lombok Utara

Kejati NTB tengah menyelidiki laporan dugaan penyelewengan dana pokok pikiran (pokir) sejumlah anggota DPRD Lombok Utara periode 2019-2024, yang diduga tidak tepat sasaran dan disalahgunakan.

Polri Selidiki Pagar Laut Tangerang: Dugaan Pemalsuan Sertifikat
Polri Selidiki Pagar Laut Tangerang: Dugaan Pemalsuan Sertifikat

Bareskrim Polri dan Kejaksaan Agung tengah menyelidiki dugaan pemalsuan sertifikat terkait pembangunan pagar laut di perairan Tangerang, Banten, yang berpotensi melanggar hukum dan melibatkan tindak pidana korupsi.

Pemprov Jabar Investigasi Pagar Laut Bekasi: Dugaan Reklamasi Ilegal
Pemprov Jabar Investigasi Pagar Laut Bekasi: Dugaan Reklamasi Ilegal

Pemerintah Provinsi Jawa Barat menyelidiki pembangunan pagar laut di Bekasi yang diduga terkait reklamasi ilegal oleh PT Tunas Ruang Pelabuhan Nusantara, dengan tim yang memeriksa aspek hukum dan sosial.

Pengerukan Pasir Ilegal di Pulau Pari: KLH Tegas Bertindak
Pengerukan Pasir Ilegal di Pulau Pari: KLH Tegas Bertindak

Menteri LHK menyatakan pengerukan pasir di Pulau Pari ilegal karena tak kantongi izin lingkungan dan akan ditindak tegas, termasuk potensi kerusakan lingkungan yang diteliti lebih lanjut.

KKP Gunakan Data ATR Ungkap Pemilik Pagar Laut di Tangerang
KKP Gunakan Data ATR Ungkap Pemilik Pagar Laut di Tangerang

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memanfaatkan hasil investigasi Kementerian ATR/BPN untuk mengungkap pemilik pagar laut sepanjang 30,16 kilometer di pesisir utara Tangerang, Banten, yang diduga melibatkan beberapa perusahaan dan telah memanggil ne

KKP Usut Profesional Kasus Pagar Laut Tangerang: Denda dan Proses Hukum Menanti Pelaku
KKP Usut Profesional Kasus Pagar Laut Tangerang: Denda dan Proses Hukum Menanti Pelaku

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tengah menyelidiki secara profesional dan transparan kasus pagar laut ilegal sepanjang 30,16 km di perairan Tangerang, dengan ancaman denda dan proses hukum bagi pelakunya.

KKP Periksa Nelayan Terkait Pagar Laut Ilegal Tangerang
KKP Periksa Nelayan Terkait Pagar Laut Ilegal Tangerang

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah memeriksa dua nelayan terkait penyelidikan pagar laut ilegal sepanjang 30,16 kilometer di perairan Tangerang, Banten, atas perintah Presiden Prabowo Subianto untuk mengusut tuntas kasus ini.