Mesir Ajukan Proposal Kehadiran Internasional di Gaza dan Tepi Barat ke DK PBB
Mesir mengusulkan pembentukan kehadiran internasional di Gaza dan Tepi Barat ke Dewan Keamanan PBB untuk membantu pemulihan dan rekonstruksi pasca-konflik, serta mendukung pembentukan negara Palestina merdeka.
Mesir secara resmi mengajukan proposal kepada Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk mempertimbangkan pembentukan kehadiran internasional di wilayah pendudukan Tepi Barat dan Jalur Gaza. Usulan ini disampaikan menyusul konflik memilukan yang telah menewaskan puluhan ribu warga Palestina dan menimbulkan kerusakan besar di Gaza. Inisiatif ini bertujuan untuk membantu pemulihan, rekonstruksi, dan mendukung terbentuknya negara Palestina yang merdeka.
Menteri Luar Negeri Mesir, Badr Abdelatty, menyampaikan proposal tersebut dalam sebuah pertemuan di Kairo dengan para duta besar asing dan perwakilan internasional. Pertemuan tersebut difokuskan pada pemulihan sektor kesehatan di Gaza yang porak-poranda akibat konflik. Abdelatty menjelaskan bahwa proposal tersebut menyerukan Dewan Keamanan PBB untuk mengkaji pembentukan kehadiran internasional, yang dapat berupa pasukan penjaga perdamaian atau pasukan perlindungan internasional dengan mandat dan wewenang yang jelas.
Konflik yang dimulai pada Oktober 2023 telah mengakibatkan lebih dari 48.500 warga Palestina tewas, sebagian besar perempuan dan anak-anak, dan lebih dari 112.000 lainnya mengalami luka-luka. Situasi ini telah mendorong negara-negara Arab, termasuk Mesir, untuk mencari solusi internasional guna memastikan stabilitas dan pemulihan di wilayah tersebut. Proposal ini merupakan tindak lanjut dari KTT Darurat Arab mengenai Gaza yang diadakan di Mesir pada 4 Maret, di mana negara-negara Arab menyerukan pengerahan pasukan penjaga perdamaian di Gaza dan Tepi Barat.
Dukungan Internasional dan Syarat Pemulihan
Rencana negara-negara Arab untuk membangun kembali Gaza tanpa menggusur penduduk Palestina telah mendapatkan dukungan luas dari kawasan dan komunitas internasional. Namun, Menteri Abdelatty menekankan beberapa syarat utama agar rencana tersebut berhasil. Syarat-syarat tersebut meliputi stabilisasi gencatan senjata di Gaza, pengelolaan upaya pemulihan dan rekonstruksi dengan memastikan kepemilikan oleh Palestina, dan memperlakukan Gaza sebagai bagian tak terpisahkan dari wilayah Palestina.
Pentingnya mengembalikan Otoritas Palestina ke Gaza untuk menjalankan tanggung jawab pemerintahan juga ditekankan. Mesir dan Yordania, sebagai bentuk dukungan nyata, telah memulai pelatihan petugas kepolisian Palestina sebagai persiapan untuk penempatan mereka di Gaza. Langkah ini menunjukkan komitmen nyata untuk mendukung kembalinya pemerintahan Palestina dan stabilitas keamanan di wilayah tersebut.
Proposal Mesir ini diajukan dalam konteks gencatan senjata dan pertukaran tahanan yang berlaku sejak 19 Januari. Namun, konsekuensi hukum dari konflik tersebut masih terus bergulir. Mahkamah Pidana Internasional (ICC) telah mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap pemimpin otoritas Israel, Benjamin Netanyahu, dan mantan kepala pertahanan, Yoav Gallant, atas kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Gaza. Selain itu, Israel juga menghadapi gugatan genosida di Mahkamah Internasional (ICJ).
Tantangan dan Harapan
Proposal Mesir ini menghadapi tantangan yang signifikan. Penerimaan proposal ini oleh Dewan Keamanan PBB bergantung pada dukungan dari negara-negara anggota, terutama negara-negara dengan pengaruh signifikan dalam konflik tersebut. Namun, proposal ini memberikan secercah harapan bagi pemulihan dan rekonstruksi Gaza, serta mendukung aspirasi rakyat Palestina untuk membentuk negara merdeka. Keberhasilan proposal ini akan bergantung pada komitmen internasional untuk mendukung implementasinya dan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi perdamaian dan stabilitas jangka panjang.
Langkah Mesir ini menunjukkan komitmen negara tersebut dalam mencari solusi damai dan berkeadilan untuk konflik di Gaza dan Tepi Barat. Peran Mesir sebagai mediator regional diharapkan dapat membantu memfasilitasi dialog dan kerjasama internasional untuk mencapai tujuan tersebut. Keberhasilan inisiatif ini akan berdampak signifikan bagi masa depan Palestina dan stabilitas kawasan.
Meskipun detail proposal belum diungkapkan secara rinci, usulan ini menandai langkah penting dalam upaya internasional untuk menyelesaikan konflik dan membangun masa depan yang lebih baik bagi rakyat Palestina. Dukungan internasional terhadap proposal ini akan menjadi faktor penentu dalam keberhasilannya.
