Mitigasi Bencana: Keharusan dalam Pemilu Mendatang
Pakar menyoroti pentingnya mitigasi bencana dalam penyelenggaraan Pemilu mendatang di Indonesia, mengingat kerentanan geografis dan demografis negara, serta mengusulkan berbagai opsi penyesuaian untuk memastikan suara rakyat tetap terakomodir.
Mitigasi Bencana: Kunci Sukses Pemilu di Indonesia
Profesor Ibrahim, Rektor Universitas Bangka Belitung (UBB), menekankan perlunya strategi mitigasi bencana dalam pelaksanaan Pemilu mendatang. Kompleksitas geografis dan demografis Indonesia membuat potensi kendala, termasuk bencana alam, menjadi pertimbangan serius dalam penyelenggaraan pemilu yang demokratis dan inklusif.
Opsi Penyesuaian Pemungutan Suara
Menurutnya, partisipasi pemilih dapat terhambat berbagai faktor, termasuk bencana alam. Oleh karena itu, perlu opsi penyaluran suara yang lebih variatif, tidak hanya terbatas pada metode konvensional. "Partisipasi memang pada akhirnya disebabkan oleh banyak faktor, yakni bencana salah satunya. Opsi penyaluran suara perlu dibuat lebih variatif, atau tak sekadar konvensional," ujar Prof. Ibrahim dalam wawancara dengan ANTARA pada Rabu, 22 Januari 2024.
Salah satu solusi yang diusulkan adalah memanfaatkan teknologi. "Jika perbankan bisa melakukan pendaftaran secara daring melalui validasi KTP dan wajah, mengapa tidak dengan pemungutan suara?" tanyanya, mengusulkan sistem e-voting sebagai bagian dari mitigasi bencana di daerah terdampak.
Selain itu, Prof. Ibrahim juga menyarankan sejumlah langkah lain, seperti penjadwalan ulang pemungutan suara, mekanisme jemput bola, dan fleksibilitas waktu pemungutan suara. Semua ini bertujuan untuk menjamin hak pilih warga negara tetap terpenuhi, meskipun terjadi bencana alam.
Pertimbangan Risiko dan Biaya
Tentu saja, penyesuaian-penyesuaian ini memiliki implikasi terhadap biaya dan mekanisme validasi suara. Namun, Prof. Ibrahim menekankan bahwa kehilangan suara rakyat karena kendala teknis merupakan hal yang sama pentingnya untuk diantisipasi. Risiko tersebut perlu dipertimbangkan secara matang agar tidak mengorbankan suara rakyat.
Dukungan dari Komnas HAM
Pendapat serupa disampaikan oleh Komisioner Komnas HAM, Saurlin Siagian. Berdasarkan pengalamannya memantau Pemilu 2024 di Jawa Tengah, ia menyoroti perlunya mitigasi bencana. "Di Jawa Tengah itu banyak sekali banjir, dan orang enggak punya plan B mau diapain ini TPS-nya (tempat pemungutan suara), dipindahkankah atau bagaimana?" ungkap Saurlin di Kantor Komnas HAM, Jakarta, Rabu, 15 Januari 2024.
Kesimpulan
Kesimpulannya, mitigasi bencana merupakan aspek krusial dalam penyelenggaraan Pemilu mendatang. Dengan mempertimbangkan kerentanan geografis Indonesia dan pengalaman Pemilu sebelumnya, perlu disiapkan berbagai opsi dan strategi untuk memastikan suara rakyat tetap terakomodir, meskipun terjadi bencana alam. Hal ini penting untuk menjaga integritas dan kredibilitas proses demokrasi di Indonesia.
