Pameran Kampung Hukum MA: Sukses Perkenalkan Produk MPR RI kepada Generasi Muda
Pameran Kampung Hukum 2025 yang digelar Mahkamah Agung menjadi wadah strategis bagi Sekretariat Jenderal MPR RI untuk memperkenalkan produk dan lembaga MPR kepada kementerian, lembaga, dan generasi muda.

Mahkamah Agung (MA) baru saja menutup Pameran Kampung Hukum 2025 pada Rabu (19/2). Pameran ini menjadi ajang penting bagi Sekretariat Jenderal MPR RI (Setjen MPR) untuk memperkenalkan produk-produk dan lembaga MPR kepada publik yang lebih luas, khususnya generasi muda. Hal ini disampaikan langsung oleh Kepala Biro Humas dan Sistem Informasi Setjen MPR RI, Anies Mayangsari Muninggar.
Anies menjelaskan bahwa pameran tersebut sangat strategis karena dihadiri oleh banyak kementerian/lembaga dan mahasiswa hukum. Kesempatan ini dimanfaatkan Setjen MPR untuk mensosialisasikan peran MPR dan produk-produknya secara langsung kepada para pemangku kepentingan dan calon pemimpin masa depan. Dengan demikian, diharapkan pemahaman publik terhadap fungsi dan peran MPR dapat meningkat.
Lebih lanjut, Anies juga menekankan bahwa partisipasi dalam Pameran Kampung Hukum juga memperluas jejaring kerja Setjen MPR dan memperkuat kerja sama antarlembaga. Kolaborasi ini difokuskan pada peningkatan pelayanan publik, perumusan kebijakan hukum, dan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).
Apresiasi Ketua MA dan Kesuksesan Pameran
Ketua MA, Sunarto, turut mengapresiasi partisipasi MPR RI dalam pameran tersebut. Kunjungannya ke stand MPR RI memberikan motivasi bagi Setjen MPR untuk terus aktif mensosialisasikan lembaga dan produk-produknya kepada masyarakat. "Memotivasi Setjen MPR RI untuk dapat secara terus menerus memperkenalkan dan memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang kelembagaan MPR, produknya serta pelayanan publik yang selama ini dijalankan oleh Setjen MPR RI," kata Anies menirukan pernyataan Sunarto.
Sunarto juga menyampaikan bahwa tujuan kehadiran MPR RI dalam pameran ini adalah untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang lembaga MPR RI dan produk-produknya. Hal ini sejalan dengan misi Setjen MPR untuk mendekatkan diri kepada publik dan meningkatkan transparansi.
Kepala Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung, Subondo, menambahkan bahwa Pameran Kampung Hukum 2025 merupakan yang paling meriah dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Ia mengapresiasi antusiasme peserta, khususnya para mahasiswa yang aktif berpartisipasi dalam talkshow. Subondo juga memuji kreativitas para peserta dalam menyajikan produk-produk yang dipamerkan.
Subondo menyatakan, "Seluruh pihak yang berkontribusi untuk kesuksesan acara kampung hukum, kerja keras kita bersama telah menjadikan pameran sebagai ajang yang memperkenalkan hukum kepada masyarakat, tetapi juga membangun kesadaran hukum yang lebih baik." Hal ini menunjukkan bahwa pameran tersebut tidak hanya sekadar pameran, tetapi juga sebagai wadah edukasi hukum bagi masyarakat.
Peserta Pameran dan Dampaknya
Selain MPR RI, sekitar 23 institusi dan internal MA turut berpartisipasi dalam pameran ini. Beberapa lembaga besar yang ikut serta antara lain Bank Indonesia, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan Agung, Kementerian Hukum dan HAM, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
Keikutsertaan lembaga-lembaga tersebut menunjukkan komitmen bersama untuk meningkatkan pemahaman publik tentang hukum dan tata kelola pemerintahan yang baik. Pameran Kampung Hukum 2025 diharapkan dapat menjadi model bagi kegiatan serupa di masa mendatang, guna mensosialisasikan berbagai aspek hukum dan pemerintahan kepada masyarakat secara lebih efektif dan menarik.
Secara keseluruhan, Pameran Kampung Hukum 2025 dinilai sukses memperkenalkan produk-produk MPR RI kepada khalayak yang lebih luas. Keberhasilan ini menjadi bukti pentingnya kolaborasi antar lembaga dalam rangka meningkatkan kesadaran hukum dan transparansi pemerintahan.