Kemenkum Sosialisasikan Layanan Hukum di Kampung Hukum 2025
Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) sosialisasikan layanan hukum dan transformasi organisasi melalui pameran Kampung Hukum 2025, bertujuan tingkatkan akses masyarakat pada layanan publik berbasis digital.
Kementerian Hukum (Kemenkum) secara aktif mensosialisasikan layanan hukum dan transformasi organisasinya melalui partisipasi dalam pameran Kampung Hukum Tahun 2025. Pameran yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung (MA) pada 18-19 Februari 2025 ini menjadi wadah bagi Kemenkum untuk mendekatkan diri kepada masyarakat dan memberikan informasi mengenai layanan publik yang tersedia.
Kepala Biro Hukum, Komunikasi Publik, dan Kerja Sama Kemenkum, Ronald Lumbuun, menekankan pentingnya pameran ini sebagai sarana untuk menginformasikan kepada masyarakat luas tentang layanan publik Kemenkum dan transformasi yang telah dilakukan. Transformasi ini, menurutnya, bertujuan utama untuk meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat. Hal ini sejalan dengan komitmen Kemenkumham untuk memberikan pelayanan publik terbaik.
Sosialisasi ini menjawab pertanyaan apa (layanan hukum dan transformasi Kemenkum), siapa (Kemenkum dan masyarakat), di mana (pameran Kampung Hukum 2025), kapan (18-19 Februari 2025), mengapa (meningkatkan akses dan mutu pelayanan publik), dan bagaimana (melalui sosialisasi dan pameran). Kemenkum memanfaatkan kesempatan ini untuk menjelaskan perubahan struktural yang terjadi, di mana Kemenkumham kini terbagi menjadi Kemenko Hukum dan HAM, serta tiga kementerian baru: Kementerian Hukum, Kementerian HAM, dan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.
Transformasi Kemenkumham dan Layanan Publik Berbasis Digital
Transformasi yang dilakukan Kemenkumham, menurut Ronald Lumbuun, bertujuan untuk meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat. Salah satu wujud nyata dari komitmen ini adalah rencana pelayanan publik berbasis digital pada tahun 2025. Dengan sistem digital, masyarakat akan lebih mudah mengakses layanan Kemenkum dari mana pun mereka berada. Hal ini menunjukkan upaya Kemenkumham untuk semakin memudahkan akses masyarakat terhadap layanan hukum.
Keikutsertaan Kemenkum dalam Kampung Hukum MA bukan sekadar simbolis, tetapi memiliki dampak strategis. Partisipasi ini berkontribusi pada sosialisasi regulasi, peningkatan akses hukum, koordinasi antar lembaga, dan transparansi kebijakan hukum. Kemenkum berharap dapat berperan lebih aktif dalam memperkuat kesadaran hukum masyarakat dan mendukung reformasi hukum yang lebih progresif.
Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas, melalui Bapak Ronald Lumbuun, menegaskan komitmen Kemenkum untuk terus memberikan pelayanan publik terbaik. Inisiatif pelayanan publik berbasis digital pada tahun 2025 menjadi bukti nyata dari komitmen tersebut. Dengan demikian, transformasi dan digitalisasi layanan diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan hukum kepada masyarakat.
Pameran Kampung Hukum dan Mobil Penyuluhan Keliling
Setelah vakum selama tiga tahun, pameran Kampung Hukum kembali digelar pada tahun 2025. Pameran ini merupakan wujud kolaborasi antara berbagai pihak, termasuk lembaga swadaya masyarakat yang peduli terhadap perkembangan hukum dan peradilan. Hal ini menunjukkan komitmen bersama untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas di bidang hukum.
Dalam pameran ini, Kemenkum juga menghadirkan mobil penyuluhan keliling (penyuling) dari Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN). Kehadiran penyuling ini semakin memperkuat upaya Kemenkum dalam menjangkau masyarakat luas dan memberikan edukasi hukum secara langsung. Mobil penyuluhan keliling ini diharapkan dapat menjangkau daerah-daerah yang sulit diakses.
Pameran Kampung Hukum diharapkan dapat menjadi forum yang inklusif dan edukatif bagi semua lapisan masyarakat. Dengan demikian, diharapkan akan tercipta pemahaman hukum yang lebih baik di kalangan masyarakat luas. Partisipasi aktif dari berbagai pihak dalam pameran ini menunjukkan komitmen bersama untuk meningkatkan kesadaran hukum di Indonesia.
Secara keseluruhan, partisipasi Kemenkum dalam pameran Kampung Hukum 2025 merupakan langkah strategis dalam meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan hukum dan memperkuat kesadaran hukum di Indonesia. Komitmen terhadap pelayanan publik berbasis digital pada tahun 2025 menunjukkan upaya berkelanjutan untuk modernisasi dan peningkatan kualitas layanan hukum.
