Papua Barat Prioritaskan Pengadaan Lahan untuk RS dan Sekolah Unggulan
Pemerintah Provinsi Papua Barat memprioritaskan pengadaan lahan seluas 40 hektare untuk pembangunan rumah sakit vertikal tipe A dan sekolah unggulan di Distrik Warmare dan Manokwari Selatan.
Pemerintah Provinsi Papua Barat tengah fokus pada pengadaan lahan untuk pembangunan fasilitas publik vital. Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan (DLHP) Provinsi Papua Barat mengumumkan prioritasnya pada pembangunan rumah sakit (RS) vertikal dan sekolah unggulan. Kedua proyek ini membutuhkan lahan seluas 20 hektare masing-masing, berlokasi di Distrik Warmare dan Distrik Manokwari Selatan, Kabupaten Manokwari. Proses pengadaan lahan ini menjadi kunci keberhasilan pembangunan kedua fasilitas penting tersebut.
Kepala DLHP Papua Barat, Reymond Richard Yap, menjelaskan bahwa kebijakan efisiensi anggaran tahun ini membatasi pengadaan lahan hanya untuk dua proyek prioritas ini. Pemerintah daerah bertanggung jawab menyediakan lahan yang kemudian dihibahkan kepada pemerintah pusat untuk pembangunan. Proses pembayaran ganti rugi lahan sedang dalam tahap penyelesaian, dengan sisa pembayaran sekitar Rp5 miliar untuk lahan rumah sakit dan Rp40 miliar untuk lahan sekolah.
Pembangunan rumah sakit vertikal tipe A, termasuk sarana prasarana dan tenaga medis, berada di bawah wewenang Kementerian Kesehatan. Namun, percepatan pembebasan lahan dan penerbitan sertifikat menjadi syarat utama dimulainya pembangunan. Hal serupa juga berlaku untuk pembangunan sekolah unggulan. Setelah proses pembebasan lahan selesai, pemerintah daerah akan melaporkan kepada pemerintah pusat untuk memulai pembangunan.
Pembangunan Rumah Sakit Vertikal Tipe A di Distrik Warmare
Pemilihan lokasi rumah sakit vertikal di Kampung Dindey, Distrik Warmare, didasarkan pada pertimbangan aksesibilitas. Lokasi ini dinilai strategis karena mudah dijangkau dari beberapa kabupaten, seperti Pegunungan Arfak dan Manokwari Selatan. Rumah sakit ini nantinya akan menjadi rumah sakit rujukan bagi pasien dari seluruh kabupaten di Papua Barat, dan pengelolaannya akan menjadi tanggung jawab Kementerian Kesehatan. Keputusan membangun rumah sakit di luar kota Manokwari didasari pertimbangan jumlah rumah sakit yang sudah cukup memadai di wilayah perkotaan.
Proses pembebasan lahan untuk rumah sakit ini masih membutuhkan penyelesaian pembayaran ganti rugi sebesar kurang lebih Rp5 miliar. Setelah proses ini selesai dan sertifikat lahan diterbitkan, pembangunan fisik rumah sakit dapat dimulai oleh Kementerian Kesehatan. Keberadaan rumah sakit ini diharapkan dapat meningkatkan akses layanan kesehatan bagi masyarakat Papua Barat.
Proses pengadaan lahan yang efisien dan transparan sangat penting untuk memastikan keberhasilan proyek ini. Kerja sama yang baik antara pemerintah daerah dan pusat sangat krusial dalam memastikan terlaksananya pembangunan rumah sakit vertikal tipe A ini sesuai rencana.
Sekolah Unggulan di Kawasan Perkotaan
Sementara itu, pembangunan sekolah unggulan direncanakan di kawasan perkotaan. Proses pembebasan lahan untuk sekolah ini membutuhkan dana yang lebih besar, yaitu sekitar Rp40 miliar. Setelah proses pembayaran ganti rugi lahan selesai dan sertifikat diterbitkan, pemerintah daerah akan melaporkan kepada pemerintah pusat untuk memulai pembangunan sekolah unggulan tersebut.
Pembangunan sekolah unggulan ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pendidikan di Papua Barat. Sekolah ini akan dilengkapi dengan fasilitas dan sarana pendidikan yang modern dan memadai. Dengan tersedianya sekolah unggulan, diharapkan dapat mencetak generasi muda Papua Barat yang berkualitas dan siap menghadapi tantangan masa depan.
Proses pengadaan lahan untuk sekolah unggulan ini juga memerlukan pengawasan yang ketat untuk memastikan transparansi dan efisiensi. Kerja sama yang baik antara pemerintah daerah dan pusat sangat penting untuk memastikan pembangunan sekolah unggulan ini dapat berjalan lancar dan tepat waktu.
Kesimpulannya, pembangunan rumah sakit vertikal dan sekolah unggulan di Papua Barat merupakan langkah penting dalam meningkatkan akses layanan kesehatan dan pendidikan bagi masyarakat. Penyelesaian proses pengadaan lahan menjadi kunci keberhasilan kedua proyek ini. Diharapkan proses ini dapat berjalan lancar dan tepat waktu sehingga pembangunan dapat segera dimulai dan memberikan manfaat bagi masyarakat Papua Barat.
