Pemerintah Segera Bahas Diskon Tarif Tol Lebaran 2025
Kementerian PUPR akan berdiskusi dengan BUJT terkait diskon tarif tol Lebaran 2025, menargetkan diskon minimal 10 persen untuk mengurangi kemacetan arus mudik.

Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tengah mempersiapkan pembahasan terkait diskon tarif tol selama periode Lebaran 2025. Pembahasan ini akan melibatkan para Badan Usaha Jalan Tol (BUJT). Inisiatif ini merupakan respons atas arahan Presiden RI Prabowo Subianto untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui berbagai stimulus, termasuk diskon tarif tol selama Ramadhan dan Lebaran.
Direktur Jenderal Bina Marga, Roy Rizali Anwar, menyatakan bahwa pihaknya akan segera memanggil BUJT untuk membahas teknis diskon, termasuk menentukan besaran diskon dan periode penerapannya. "Ini sedang lagi pembahasan dengan teman-teman BUJT, nanti kita akan panggil mereka, membahas, memastikan bahwa arahan dari Bapak Presiden RI Prabowo Subianto itu bisa dilakukan. Tinggal mengatur waktunya kapan, tarifnya berapa, besarannya berapa, dan sebagainya. Ini dalam proses kita akan coba bahas dengan teman-teman BUJT," ujar Roy.
Pemerintah berharap diskon tarif tol Lebaran 2025 dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat yang melakukan perjalanan mudik. Diskon ini diharapkan dapat mengurangi kepadatan lalu lintas, terutama pada puncak arus mudik. Targetnya, diskon yang diberikan minimal sama dengan diskon yang diterapkan pada libur Natal dan Tahun Baru sebelumnya, yaitu sebesar 10 persen. "Nanti kita lihat, mudah-mudahan tidak kurang dari seperti yang kemarin saat Natal-Tahun Baru. Ya, mudah-mudahan tidak kurang dari itu, mungkin lebih dari itu," tambah Roy.
Pembahasan Diskon Tarif Tol dengan BUJT
Pembahasan dengan BUJT akan fokus pada penentuan waktu dan besaran diskon. Pemerintah berupaya agar penerapan diskon tidak bertepatan dengan peak hour atau puncak arus mudik. Strategi yang dipertimbangkan adalah menggeser periode diskon beberapa hari sebelum puncak arus mudik untuk mengurangi kemacetan. "Mungkin akan kita geser di beberapa hari sebelumnya, sehingga di situ yang mungkin akan kita berikan diskon, sehingga masyarakat bisa memiliki waktu untuk melakukan perjalanan sehingga kemudian memecah kemacetan yang mungkin terjadi pada peak session-nya," jelas Roy.
Diskon tarif tol merupakan salah satu dari beberapa stimulus ekonomi yang diumumkan oleh Presiden Prabowo Subianto untuk kuartal I 2025. Stimulus Ramadhan-Lebaran 2025 ini juga mencakup diskon tiket pesawat, program diskon belanja seperti Harbolnas 2025, program EPIC Sales 2025, dan BINA Diskon 2025. Semua kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan daya beli masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi.
Pemerintah optimistis bahwa pembahasan dengan BUJT akan berjalan lancar dan menghasilkan kesepakatan yang menguntungkan semua pihak. Dengan adanya diskon tarif tol, diharapkan masyarakat dapat lebih nyaman dan aman dalam melakukan perjalanan mudik Lebaran 2025.
Tujuan Diskon Tarif Tol Lebaran
Penerapan diskon tarif tol pada momen libur Lebaran bertujuan untuk mengurangi kepadatan lalu lintas dan memberikan kemudahan bagi masyarakat yang melakukan perjalanan mudik. Dengan adanya diskon, diharapkan masyarakat dapat lebih leluasa merencanakan perjalanan dan menghindari kemacetan di jalan tol.
Pemerintah berkomitmen untuk terus menerapkan kebijakan-kebijakan strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Diskon tarif tol ini merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan daya beli masyarakat dan memberikan dampak positif bagi perekonomian.
Langkah ini juga menunjukkan komitmen pemerintah untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, khususnya dalam hal kemudahan aksesibilitas dan kenyamanan perjalanan selama periode libur Lebaran.
Dengan adanya koordinasi yang baik antara pemerintah dan BUJT, diharapkan program diskon tarif tol ini dapat berjalan efektif dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
Pemerintah akan terus memantau perkembangan pembahasan dan memastikan agar program ini dapat terlaksana dengan baik dan sesuai dengan target yang telah ditetapkan.