Pengamat: Tudingan Ijazah Palsu Jokowi Ancam Demokrasi, Prabowo Harus Bersikap!
Pengamat menilai tudingan ijazah palsu Jokowi berpotensi merusak demokrasi. Prabowo sebagai pemimpin masa depan, harus bersikap atas isu ini.
Jakarta - Tudingan terhadap ijazah Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali mencuat dan memicu reaksi dari berbagai pihak. Pengamat hukum dan politik, Pieter C Zulkifli, menilai bahwa isu ini merupakan manuver politik terstruktur yang berpotensi merusak fondasi demokrasi. Menurutnya, tuduhan ini telah berulang kali dibantah oleh lembaga resmi negara, namun narasi tersebut terus dihidupkan untuk kepentingan politik pribadi.
Pieter C Zulkifli menekankan bahwa jika negara terus mengabaikan isu ini, maka akan terjadi pembiaran terhadap degradasi hukum dan politik secara perlahan namun pasti. Ia juga menambahkan bahwa tudingan ijazah palsu Jokowi bukan sekadar kegaduhan biasa, melainkan bentuk manipulasi demokrasi yang mengarah pada delegitimasi institusi negara.
“Jika negara terus abai, maka kita menyaksikan pembiaran terhadap degradasi hukum dan politik secara perlahan namun pasti,” kata Pieter dalam keterangannya di Jakarta, Senin (19/5).
Tudingan Ijazah Palsu Jokowi: Manipulasi Demokrasi
Pieter C Zulkifli menegaskan bahwa demokrasi tidak boleh dikorbankan demi kepentingan para pemburu sensasi. Isu dugaan ijazah palsu Jokowi yang kembali dimunculkan oleh sebagian kalangan tidak dapat lagi dilihat sebagai bagian dari kritik yang sehat. Ia menilai isu ini adalah pola lama politik yang merusak kepercayaan publik terhadap institusi negara.
Menurutnya, motif utama penyebar isu ijazah palsu tersebut bukanlah kontrol sosial, melainkan komodifikasi isu untuk kepentingan politik pribadi. Pieter mengingatkan bahwa penjahat tidak pernah membangun negara, melainkan hanya memperkaya diri sendiri sambil merusak negara, seperti yang pernah dikatakan oleh Nelson Mandela.
“Kita diingatkan oleh Nelson Mandela, penjahat itu tidak pernah membangun negara. Mereka hanya memperkaya diri sendiri sambil merusak negara,” tegasnya.
Kebebasan dan Tanggung Jawab dalam Demokrasi
Pieter menekankan bahwa demokrasi tidak berarti bebas tanpa batas, karena setiap kebebasan mengandung tanggung jawab. Negara memiliki mandat konstitusional untuk menjamin bahwa ruang publik tidak menjadi sarang hoaks. Jika tuduhan tak berdasar terus-menerus dipelihara, maka bukan hanya seorang presiden yang diserang, tetapi keutuhan demokrasi itu sendiri yang terancam.
Kepercayaan publik adalah pilar dalam sistem demokrasi. Tanpa kepercayaan, negara akan mengalami keretakan dalam jangka panjang yang diakibatkan oleh narasi kebohongan yang dipelihara secara sistematis. Keruntuhan kepercayaan akan menyusul instabilitas sosial dan politik yang jauh lebih sulit dipulihkan.
“Jika tuduhan tak berdasar terus-menerus dipelihara, maka bukan hanya seorang Presiden yang diserang, tetapi keutuhan demokrasi itu sendiri yang terancam,” ujarnya.
Peran Prabowo Subianto dalam Menjaga Wibawa Negara
Pieter C Zulkifli menilai bahwa Presiden terpilih Prabowo Subianto perlu mengambil sikap terkait kasus fitnah ijazah palsu Presiden Jokowi. Sebagai pemimpin masa depan, Prabowo memiliki tanggung jawab moral dan politik untuk menjaga wibawa institusi negara dan memastikan demokrasi tidak dikotori oleh permainan politik yang dangkal.
Di sisi lain, aparat penegak hukum tidak boleh terus terombang-ambing oleh opini media sosial atau tekanan politik. Hukum harus ditegakkan secara adil dan konsisten. Dengan demikian, integritas hukum dan demokrasi dapat terjaga dengan baik.
“Hukum harus ditegakkan secara adil dan konsisten,” tegasnya.
Kasus tudingan ijazah palsu terhadap Presiden Jokowi menjadi sorotan tajam. Hal ini menuntut tindakan tegas dari berbagai pihak, termasuk Presiden terpilih Prabowo Subianto, untuk menjaga fondasi demokrasi dan wibawa institusi negara.
