Polri Perketat Pengawasan Cegah Penyelewengan BBM Subsidi
Polri meningkatkan pengawasan dan menindak tegas penyelewengan BBM, LPG, dan pupuk bersubsidi untuk memastikan pendistribusian tepat sasaran.
Direktorat Tindak Pidana Tertentu (Dittipidter) Bareskrim Polri meningkatkan pengawasan untuk mencegah penyelewengan barang bersubsidi, seperti BBM, gas, dan pupuk. Hal ini disampaikan Direktur Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri, Brigjen Pol. Nunung Syaifuddin, dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (3/3), terkait pengungkapan kasus penyelewengan BBM bersubsidi di Kolaka, Sulawesi Tenggara. Perintah pengawasan ini telah disampaikan melalui surat telegram rahasia (TR) kepada seluruh jajaran kepolisian, dari tingkat Polda hingga Polsek.
Brigjen Pol. Nunung menjelaskan bahwa pengawasan ini mencakup BBM, LPG, dan pupuk. Tujuannya adalah untuk memastikan pendistribusian barang bersubsidi tepat sasaran dan mencegah penyalahgunaan. Ia juga menekankan maraknya penimbunan barang bersubsidi, terutama menjelang Lebaran, dan meminta masyarakat untuk aktif melaporkan jika menemukan indikasi penyelewengan.
Dalam konferensi pers tersebut, Dittipidter Bareskrim Polri mengumumkan pengungkapan kasus penyelewengan BBM bersubsidi di Kolaka. Modus operandinya adalah pemindahan BBM jenis solar bersubsidi (B35) dari fuel terminal Kolaka ke gudang penimbunan ilegal tanpa izin. BBM tersebut kemudian dijual kembali dengan harga solar industri kepada penambang dan kapal tugboat.
Pengungkapan Kasus Penyelewengan BBM Subsidi di Kolaka
Modus operandi yang digunakan dalam kasus ini cukup licik. Para pelaku memindahkan biosolar dari terminal bahan bakar minyak (TBBM) Kolaka, yang merupakan bagian dari PT Pertamina Patra Niaga (PPN) Operation Region VII Makassar, ke gudang penimbunan ilegal. Mereka kemudian memindahkan isi muatan biosolar ke mobil tangki solar industri, alih-alih mengirimkannya ke SPBU, SPBUN, dan APMS sebagaimana mestinya.
Lebih lanjut, para pelaku juga sengaja mematikan GPS pada truk milik PT Elnusa Petrofin (EP) yang bertugas mengangkut BBM subsidi. Hal ini dilakukan untuk mengelabui sistem dan mengarahkan truk ke gudang penimbunan ilegal. Setelah berhasil mengelabui sistem GPS, truk tersebut kembali ke arah Kolaka dan mendekati gudang ilegal penimbunan. Pada saat itulah GPS dimatikan.
Dari pengungkapan kasus ini, penyidik Dittipidter mengamankan empat orang terlapor, yaitu pengelola gudang penampungan ilegal (BK), pemilik SPBNU (A), oknum pegawai PT PPN, dan pemilik truk (T). Keempatnya akan menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Pasal yang diterapkan dalam proses penyidikan adalah Pasal 40 ayat (9) Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 dan Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja atas perubahan ketentuan Pasal 55 UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.
Pentingnya Pengawasan dan Peran Masyarakat
Peningkatan pengawasan terhadap pendistribusian barang bersubsidi menjadi langkah penting untuk mencegah kerugian negara dan memastikan ketersediaan barang tersebut bagi masyarakat yang berhak. Polri mengajak masyarakat untuk berperan aktif dalam mengawasi dan melaporkan setiap indikasi penyelewengan. Kerja sama antara aparat penegak hukum dan masyarakat sangat krusial dalam memberantas praktik ilegal ini.
Langkah tegas yang diambil Polri dalam menindak pelaku penyelewengan BBM subsidi di Kolaka menjadi contoh nyata komitmen pemerintah dalam melindungi kepentingan masyarakat. Dengan adanya pengawasan yang ketat dan partisipasi aktif masyarakat, diharapkan penyalahgunaan barang bersubsidi dapat ditekan seminimal mungkin.
Kejadian ini juga menjadi pengingat pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan barang bersubsidi. Sistem pengawasan yang efektif dan partisipasi masyarakat yang aktif akan menciptakan lingkungan yang lebih adil dan mencegah praktik-praktik koruptif yang merugikan negara dan rakyat.
Polri berkomitmen untuk terus meningkatkan pengawasan dan menindak tegas setiap bentuk penyelewengan barang bersubsidi. Masyarakat diharapkan untuk tetap waspada dan melaporkan setiap kecurigaan terkait penyalahgunaan barang bersubsidi kepada pihak berwajib.
