Presiden Prabowo Perintahkan Kejaksaan Fokus Tindak Perizinan Ilegal

Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan Kejaksaan Agung untuk fokus menindak kasus perizinan ilegal guna mencegah kerugian negara dan mendukung pembangunan nasional.

Presiden Jokowi Perintahkan Kejaksaan Agung Fokus Tindak Perizinan Ilegal

Presiden Prabowo Subianto memberikan instruksi tegas kepada Jaksa Agung ST Burhanuddin dan seluruh jaksa agung muda untuk memprioritaskan penindakan kasus-kasus perizinan ilegal. Pertemuan terbatas di Istana Merdeka, Jakarta, Senin kemarin, menekankan pentingnya langkah ini untuk mencegah kerugian negara dan memperlancar pembangunan nasional.

Dalam rapat yang berlangsung tertutup tersebut, Presiden Prabowo menyoroti praktik korupsi yang sering terjadi di sektor perizinan. Menurut siaran resmi Biro Pers, Media, dan Informasi (BPMI) Sekretariat Presiden, Presiden menilai perizinan ilegal menjadi celah yang dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi atau kelompok, berdampak langsung pada kerugian negara yang signifikan.

Langkah Aksi Kejaksaan Agung

Menindaklanjuti arahan tersebut, Kejaksaan Agung diminta untuk segera mempercepat proses penyelidikan dan penindakan terhadap kasus-kasus perizinan ilegal yang sedang berjalan. Selain itu, Presiden juga menekankan pentingnya penguatan sistem pengawasan di instansi pemerintah untuk memastikan transparansi dan kepatuhan hukum dalam proses perizinan.

Pertemuan dan Peserta

Rapat terbatas yang berlangsung sekitar dua jam tersebut dihadiri oleh sejumlah pejabat penting. Selain Presiden dan Jaksa Agung, turut hadir Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana, Pelaksana Tugas Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya. Juga hadir para Jaksa Agung Muda, meliputi Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen, Perdata dan Tata Usaha Negara, Tindak Pidana Umum, Tindak Pidana Militer, dan Tindak Pidana Khusus.

Tanggapan Pasca Rapat

Setelah rapat, Ivan Yustiavandana ditemui wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan. Ia membenarkan adanya berbagai arahan dari Presiden Prabowo, namun enggan merinci lebih lanjut isi arahan tersebut. Hal ini menambah rasa penasaran publik terkait langkah konkret yang akan diambil Kejaksaan Agung selanjutnya.

Kesimpulan

Instruksi Presiden Prabowo Subianto ini menjadi sinyal kuat pemerintah untuk memberantas praktik korupsi di sektor perizinan. Fokus pada penindakan dan penguatan sistem pengawasan diharapkan dapat meminimalisir kerugian negara dan menciptakan iklim investasi yang lebih sehat dan transparan. Langkah selanjutnya Kejaksaan Agung dalam menindaklanjuti instruksi ini akan menjadi fokus perhatian publik.