Shell Jelaskan Penyebab Kekosongan Stok BBM di Januari 2025

Shell Indonesia ungkap penyebab kelangkaan BBM di SPBU mereka pada Januari 2025, karena hambatan pasokan dan keterlambatan persetujuan impor.

Jakarta, 26 Februari 2025 (ANTARA) - Kekosongan stok bahan bakar minyak (BBM) di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) Shell pada Januari 2025 telah menimbulkan pertanyaan. Presiden Direktur dan Country Chair Shell Indonesia, Ingrid Siburian, akhirnya memberikan penjelasan resmi terkait insiden tersebut dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi XII DPR RI pada Rabu lalu. Penjelasan tersebut mengungkap hambatan pasokan dan proses persetujuan impor yang memakan waktu sebagai akar permasalahan.

Menurut Ingrid, seluruh varian BBM Shell, termasuk RON 95, RON 98, dan solar CN51, mengalami kekosongan stok di sejumlah SPBU. Kondisi ini disebabkan oleh kendala yang terjadi pada rantai pasokan, sebuah situasi yang diakui di luar kendali langsung Shell. Perusahaan fokus pada aspek-aspek yang dapat mereka kendalikan secara langsung dalam operasionalnya.

Ingrid menekankan bahwa Shell telah mengajukan permohonan neraca komoditas untuk tahun 2025 sejak September 2024 sebagai langkah proaktif untuk mengamankan persetujuan impor. Mereka juga melakukan komunikasi intensif dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk mengantisipasi potensi keterlambatan pasokan dan dampaknya.

Hambatan Rantai Pasokan dan Keterlambatan Persetujuan Impor

Proses perizinan impor ternyata menjadi faktor kunci dalam permasalahan ini. "Neraca komoditas kami dapatkan pada tanggal 20 Januari 2025 dan persetujuan impor kami dapatkan di 23 Januari 2025. Akan tetapi, pada saat kami mendapatkan neraca komoditas tersebut, sekitar 25 persen dari SPBU kami sudah mengalami stock out untuk beberapa varian," ungkap Ingrid. Keterlambatan ini, meskipun telah diantisipasi, tetap berdampak signifikan pada ketersediaan BBM di SPBU Shell.

Shell mengakui bahwa keterlambatan persetujuan impor menyebabkan kekosongan stok di sejumlah SPBU. Meskipun demikian, perusahaan menegaskan komitmennya untuk memastikan ketersediaan BBM bagi konsumen. Mereka telah berupaya melakukan berbagai langkah mitigasi risiko untuk meminimalisir dampak negatif dari keterlambatan tersebut. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan melakukan pembagian stok secara strategis agar ketersediaan BBM tetap terjaga di berbagai wilayah.

Ingrid menjelaskan lebih lanjut, "Segera setelah mendapatkan persetujuan, kami melakukan upaya percepatan untuk produk BBM sehingga kami dapat distribusikan sesegera mungkin. Namun yang perlu saya sampaikan adalah dibutuhkan waktu untuk mempersiapkan." Hal ini menunjukkan bahwa proses distribusi BBM membutuhkan waktu dan persiapan yang matang, sehingga keterlambatan persetujuan impor berdampak pada waktu yang dibutuhkan untuk mengisi kembali stok di SPBU.

Upaya Mitigasi dan Langkah Ke Depan

Sebagai bentuk mitigasi, Shell membagi stok yang ada untuk memastikan ketersediaan BBM di berbagai daerah. Langkah ini menunjukkan komitmen perusahaan untuk meminimalkan dampak negatif dari kekosongan stok terhadap konsumen. Meskipun demikian, keterlambatan persetujuan impor tetap menjadi faktor utama penyebab permasalahan tersebut.

Kejadian ini menyoroti pentingnya perencanaan dan koordinasi yang efektif dalam rantai pasokan BBM. Proses perizinan yang lebih efisien dan transparan dapat membantu mencegah kejadian serupa di masa mendatang. Shell, sebagai salah satu pemain utama di industri BBM Indonesia, diharapkan dapat terus meningkatkan koordinasi dengan pemerintah untuk memastikan ketersediaan BBM bagi masyarakat.

Ke depan, Shell kemungkinan akan mempertimbangkan strategi manajemen stok yang lebih dinamis dan responsif terhadap potensi kendala dalam rantai pasokan. Transparansi dan komunikasi yang lebih baik dengan pemerintah dan publik juga akan menjadi kunci untuk membangun kepercayaan dan menghindari kesalahpahaman di masa mendatang.

Peristiwa ini menjadi pelajaran berharga bagi semua pihak terkait dalam industri BBM Indonesia. Pentingnya perencanaan yang matang, koordinasi yang efektif, dan transparansi dalam proses pengadaan dan distribusi BBM harus terus ditingkatkan untuk memastikan ketersediaan BBM yang stabil dan tercukupi bagi seluruh masyarakat.