Tahukah Anda? WNI di Thailand dan Kamboja Dipastikan Aman dari Konflik Perbatasan

Pemerintah Indonesia memastikan WNI di Thailand dan Kamboja aman dari dampak konflik perbatasan. Kedutaan terus memantau situasi.

Pemerintah Indonesia menegaskan bahwa seluruh Warga Negara Indonesia (WNI) yang berada di Thailand dan Kamboja dalam kondisi aman. Jaminan ini disampaikan langsung oleh Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Wamenko Polkam) Lodewijk Freidrich Paulus di Jakarta. Pemantauan ketat terus dilakukan untuk memastikan keselamatan mereka di tengah ketegangan perbatasan.

Menurut Wamenko Polkam Lodewijk, tidak ada WNI yang berada tepat di lokasi konflik. Area pertempuran antara Thailand dan Kamboja merupakan wilayah hutan yang jauh dari permukiman penduduk maupun pusat kota. Situasi ini mengurangi risiko langsung terhadap warga negara Indonesia.

Kementerian Luar Negeri dan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Phnom Penh terus memantau perkembangan situasi. Upaya ini dilakukan untuk mengidentifikasi kemungkinan adanya WNI yang terjebak atau membutuhkan bantuan. Komunikasi intensif dengan pihak berwenang Kamboja juga menjadi prioritas.

Pemantauan Ketat dan Jaminan Keamanan WNI

Wamenko Polkam Lodewijk Freidrich Paulus menyatakan bahwa sejauh ini kondisi WNI di kedua negara tersebut aman dan tidak ada masalah berarti. Deputi politik luar negeri terus memonitor situasi secara berkelanjutan. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam melindungi warganya di luar negeri.

Lokasi konflik perbatasan antara Thailand dan Kamboja diketahui berada di wilayah hutan. Area ini jauh dari pusat keramaian atau permukiman penduduk. Kondisi geografis ini secara tidak langsung memberikan perlindungan alami bagi WNI yang mungkin berada di sekitar wilayah tersebut.

Meskipun demikian, Kementerian Luar Negeri melalui perwakilan diplomatiknya, khususnya KBRI Phnom Penh, tidak mengendurkan kewaspadaan. Pemantauan situasi konflik terus dilakukan secara cermat. Tujuannya adalah untuk mengantisipasi segala kemungkinan dan memastikan tidak ada WNI yang terdampak.

Konfirmasi dari Kamboja dan Kondisi di Lapangan

KBRI Phnom Penh telah menerima konfirmasi langsung dari Menteri Luar Negeri dan Kerja Sama Internasional Kamboja, Prak Sokhonn, bahwa tidak ada WNI yang menjadi korban konflik perbatasan. Konfirmasi ini didapatkan oleh Duta Besar RI untuk Kamboja, Santo Darmosumarto, dalam sebuah pengarahan. Informasi ini sangat melegakan bagi keluarga WNI di tanah air.

Menlu Kamboja menyampaikan bahwa meskipun ada korban di wilayah Kamboja, tidak ada warga negara asing yang menjadi korban dalam bentrokan tersebut. Pernyataan ini diperkuat oleh pihak KBRI Phnom Penh. Hal ini menunjukkan bahwa upaya perlindungan terhadap WNI di luar negeri berjalan efektif.

KBRI Phnom Penh mencatat adanya WNI yang menetap dan bekerja di O’Smach, ibu kota Provinsi Oddar Meanchey. Informasi ini diperoleh dari aduan yang masuk melalui Hotline KBRI Phnom Penh. Namun, jumlah pasti WNI di provinsi tersebut belum diketahui secara detail.

Sementara itu, tidak ada data mengenai keberadaan WNI di Provinsi Preah Vihear. Kedua provinsi ini berdekatan dengan zona konflik, namun berjarak lebih dari enam jam perjalanan darat dari ibu kota Kamboja, Phnom Penh. Jarak ini memberikan jarak aman bagi WNI yang berada di ibu kota.

Upaya Diplomatik dan Imbauan Kewaspadaan

Dalam pertemuan dengan korps diplomatik di Phnom Penh, Menlu Kamboja Prak Sokhonn menjelaskan kronologi eskalasi konflik. Ketegangan dimulai sejak bentrok senjata pada 28 Mei yang menyebabkan seorang serdadu Kamboja meninggal. Penjelasan ini memberikan gambaran jelas mengenai situasi di lapangan.

Sokhonn juga menegaskan komitmen Pemerintah Kamboja untuk mencari solusi damai. Penyelesaian konflik ini akan didasarkan pada hukum internasional. Upaya diplomatik ini diharapkan dapat meredakan ketegangan dan mencegah eskalasi lebih lanjut.

Perdana Menteri Kamboja, Hun Manet, telah melayangkan surat kepada Presiden Dewan Keamanan PBB. Surat ini bertujuan untuk mendorong pembahasan konflik dan mencapai kesepakatan gencatan senjata. Langkah ini menunjukkan keseriusan Kamboja dalam menyelesaikan masalah secara multilateral.

Surat serupa juga disampaikan kepada PM Malaysia Anwar Ibrahim sebagai Ketua ASEAN. Kamboja mengapresiasi upaya PM Malaysia yang telah berkomunikasi langsung dengan kedua negara yang bertikai. Ini menunjukkan pentingnya peran ASEAN dalam menjaga stabilitas kawasan.

Menlu Kamboja juga mengimbau agar warga lokal dan asing tidak melakukan perjalanan ke daerah-daerah sekitar zona konflik. Imbauan ini berlaku untuk Provinsi Oddar Meanchey dan Provinsi Preah Vihear. Kewaspadaan ini penting untuk mencegah jatuhnya korban lebih lanjut.