TNI Bantu Polisi Gerebek Bandar Narkoba di Bima: Sinergi Penegakan Hukum?

Wakil Ketua Komisi I DPR RI dan Danpuspom TNI menjelaskan peran TNI dalam penggerebekan narkoba di Bima, NTB, menekankan dukungan pada Polri dan pentingnya sinergi antar aparat.

Penggerebekan bandar narkoba di Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB), pada Minggu (4/5) melibatkan TNI dan Polri. Tindakan ini menimbulkan pertanyaan mengenai peran TNI dalam penegakan hukum sipil. Kejadian ini terjadi di Desa Penapali, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima, setelah warga melaporkan dugaan peredaran sabu di lokasi tersebut. Aparat gabungan berhasil mengamankan 32 paket sabu (38,68 gram), sejumlah barang bukti lain, dan beberapa tersangka yang kemudian diserahkan ke Polres Bima untuk proses hukum lebih lanjut.

Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Dave Laksono, menegaskan bahwa keterlibatan TNI semata-mata sebagai bentuk dukungan kepada Polri. "Fungsi TNI itu dalam penggerebekan bukan melakukan penahanan, penyidikan, segala macam. Itu semua adalah ranahnya polisi," jelas Dave. Ia menekankan bahwa proses penyidikan dan penindakan tetap menjadi kewenangan Polri, dan peran TNI hanya membantu memberantas narkoba yang meresahkan masyarakat.

Komisi I DPR RI akan terus mengawasi agar pelibatan TNI dalam kasus sipil tetap sesuai koridor hukum dan tidak menyimpang dari tugas pokok dan fungsi TNI yang diatur dalam undang-undang. Dave menyatakan belum dapat berkomentar lebih lanjut karena masih menunggu informasi lebih detail mengenai kasus tersebut, namun ia memastikan bahwa proses hukum akan tetap dijalankan oleh aparat penegak hukum yang berwenang.

Penjelasan Peran TNI dalam Penggerebekan

Komandan Pusat Polisi Militer (Danpuspom) TNI, Mayjen Yusri Nuryanto, memberikan penjelasan terkait keterlibatan anggota TNI dalam penangkapan tersebut. Ia menyatakan bahwa tindakan anggota TNI sah selama dilakukan sebagai respons terhadap tindak pidana yang terjadi di depan mata. "Ya kalau kita umpama di depan mata nih ya terlihat, melihat sesuatu yang tindak pidana. Kan tidak mungkin kita akan membiarkan. Jadi, dalam penanganan awal enggak apa-apa kita tangkap," ujar Yusri.

Yusri menambahkan, jika pelaku merupakan warga sipil, maka proses hukum akan dilimpahkan kepada Polri atau kejaksaan. Ia menekankan pentingnya sinergi antara TNI, Polri, dan kejaksaan dalam menangani kasus-kasus serupa. Menurutnya, langkah penangkapan oleh anggota TNI tidak akan menghalangi atau membatalkan proses hukum yang berlaku.

Hal senada disampaikan oleh Komandan Kodim 1608/Bima, Letkol Inf. Andi Lulianto, yang menyatakan bahwa pemberantasan narkoba merupakan tanggung jawab moral bersama. Kodim 1608/Bima akan terus mendukung upaya melindungi generasi muda dari bahaya narkotika dan mengapresiasi laporan warga yang berani melaporkan aktivitas ilegal tersebut. "Pemberantasan narkoba menjadi tanggung jawab moral kita bersama. Kodim 1608/Bima akan terus mendukung upaya menjaga generasi muda dari bahaya narkotika. Kami mengapresiasi keberanian warga dalam melaporkan aktivitas ilegal ini dan akan terus merespons cepat setiap laporan dari masyarakat," kata Letkol Inf. Andi Lulianto.

Sinergi TNI-Polri dalam Pemberantasan Narkoba

Kasus penggerebekan narkoba di Bima ini menyoroti pentingnya sinergi antara TNI dan Polri dalam memberantas kejahatan, khususnya peredaran narkoba. Meskipun kewenangan utama dalam penindakan tetap berada di tangan Polri, dukungan dan bantuan TNI dalam operasi di lapangan dapat meningkatkan efektivitas penegakan hukum. Hal ini juga menunjukkan pentingnya peran serta masyarakat dalam melaporkan aktivitas ilegal di lingkungan sekitar.

Keberhasilan penggerebekan ini menjadi bukti bahwa kerja sama antar lembaga penegak hukum dan partisipasi aktif masyarakat dapat memberikan hasil yang signifikan dalam upaya memberantas peredaran narkoba. Ke depan, diharapkan sinergi ini akan terus ditingkatkan untuk menciptakan lingkungan yang aman dan bebas dari bahaya narkoba.

Proses hukum terhadap tersangka akan tetap berjalan sesuai prosedur yang berlaku. Polri akan menyelidiki dan memproses kasus ini secara tuntas untuk memastikan keadilan ditegakkan. Peran TNI dalam hal ini adalah sebagai pendukung, bukan pengganti, kewenangan Polri dalam penegakan hukum.

Peristiwa ini juga menjadi pengingat akan bahaya narkoba dan pentingnya upaya pencegahan dan pemberantasan secara komprehensif. Peran serta semua pihak, termasuk pemerintah, masyarakat, dan lembaga terkait, sangat penting dalam melindungi generasi muda dari ancaman bahaya narkoba.