Wagub Kepri Ajak Kadin Dukung Percepatan Pembangunan Ekonomi Daerah
Wakil Gubernur Kepri mengajak Kamar Dagang Indonesia (Kadin) Batam berkolaborasi untuk mendorong percepatan pembangunan ekonomi Kepri, khususnya dalam mengatasi tantangan kepabeanan dan pengembangan kawasan Free Trade Zone.
Wakil Gubernur Kepulauan Riau (Kepri), Nyanyang Haris Pratamura, mengajak Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kota Batam untuk bersama-sama mendukung percepatan pembangunan ekonomi di Kepri. Pertemuan yang berlangsung di Kantor Graha Kepri pada Jumat lalu membahas berbagai tantangan dan peluang dalam meningkatkan perekonomian daerah. Wagub menekankan pentingnya peran Kadin Batam sebagai mitra strategis pemerintah dalam mewujudkan Kepri yang makmur dan sejahtera.
Dalam pertemuan tersebut, Nyanyang Haris Pratamura menyampaikan komitmennya bersama Gubernur Ansar Ahmad untuk fokus pada program prioritas, seperti peningkatan kesehatan, pendidikan, investasi, ketenagakerjaan, dan penanggulangan kemiskinan serta pengangguran. Program-program ini akan diarahkan mengacu pada visi Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden. Kadin Batam diharapkan dapat berperan aktif dalam mendukung dan mensukseskan program-program tersebut.
Ketua Kadin Batam, Jadi Rajaguguk, mengakui peran Kadin sebagai mitra strategis pemerintah, khususnya dalam hal kebijakan ekonomi. Ia menjelaskan bahwa Kadin sebagai eksekutor pelaku ekonomi dapat memberikan efek ganda positif bagi berbagai sektor. Namun, ia juga menyampaikan sejumlah kendala yang dihadapi para pengusaha, yang perlu menjadi perhatian pemerintah daerah.
Mencari Solusi untuk Pengusaha Batam
Beberapa permasalahan krusial yang diutarakan oleh Ketua Kadin Batam kepada Wagub Kepri mencakup kendala di bidang kepabeanan dan bea cukai, serta permasalahan lalu lintas orang dan barang. Hal ini menunjukkan pentingnya penyederhanaan birokrasi dan peningkatan efisiensi dalam proses perizinan dan perdagangan.
Lebih lanjut, Jadi Rajaguguk juga menyoroti pentingnya integrasi Batam, Bintan, Karimun (BBK), dan Tanjungpinang melalui status Free Trade Zone (FTZ). Saat ini, status FTZ masih terbatas dan belum berlaku menyeluruh, sehingga menghambat potensi ekonomi kawasan tersebut. Ia berharap pemerintah dapat memperluas cakupan FTZ agar memberikan dampak ekonomi yang lebih luas.
Menanggapi hal ini, Wagub Nyanyang menyatakan akan fokus pada permasalahan status FTZ. Ia menegaskan bahwa perlu adanya koordinasi intensif dengan pemerintah pusat untuk mengubah status FTZ di BBK dan Tanjungpinang agar berlaku menyeluruh. Dengan demikian, diharapkan dapat memberikan dampak ekonomi yang lebih signifikan bagi daerah.
Sinergi Kadin Batam dan Pemerintah Daerah
Wagub Nyanyang juga berharap terjalinnya sinergi yang kuat antara Kadin Batam dan Kadin Provinsi Kepri. Kolaborasi yang telah terbangun diharapkan dapat terus ditingkatkan untuk mendorong pembangunan ekonomi Kepri yang merata dan pesat. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah untuk melibatkan sektor swasta dalam upaya pembangunan ekonomi.
Pertemuan ini menunjukkan komitmen bersama antara pemerintah dan sektor swasta untuk meningkatkan perekonomian Kepri. Dengan adanya kolaborasi dan sinergi yang kuat, diharapkan berbagai kendala yang dihadapi para pengusaha dapat teratasi, sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih baik dan merata di seluruh wilayah Kepri.
Pemerintah Provinsi Kepri berkomitmen untuk terus berupaya menciptakan iklim investasi yang kondusif dan mendukung para pelaku usaha dalam mengembangkan bisnisnya. Dengan demikian, diharapkan dapat tercipta lapangan kerja baru dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Kepri.
Ke depannya, diharapkan akan ada lebih banyak pertemuan dan diskusi antara pemerintah daerah dan Kadin Batam untuk membahas berbagai isu strategis dan mencari solusi yang tepat guna meningkatkan perekonomian Kepri. Kolaborasi yang erat antara pemerintah dan swasta menjadi kunci keberhasilan dalam pembangunan ekonomi daerah.
