Wamenlu RI Desak PBB Akhiri Penderitaan Palestina
Wakil Menteri Luar Negeri RI menyerukan Dewan Keamanan PBB untuk mengambil langkah nyata demi perdamaian Palestina pasca gencatan senjata antara Israel dan Hamas, menekankan solusi dua negara dan bantuan kemanusiaan.
Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) RI, Arrmanatha Nasir, dengan tegas mendesak Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) untuk segera bertindak nyata dalam mengakhiri penderitaan rakyat Palestina. Seruan ini disampaikan pasca tercapainya gencatan senjata antara Israel dan Hamas, sebuah kesepakatan yang menurut Wamenlu masih jauh dari kata cukup.
Dalam Sidang Terbuka DK PBB pada Senin lalu, yang membahas isu Timur Tengah dan Palestina, Wamenlu Arrmanatha menyampaikan pernyataan resminya. Pernyataan tersebut kemudian dirilis oleh Kementerian Luar Negeri RI pada Selasa. Ia menyatakan bahwa gencatan senjata di Gaza harus menjadi langkah awal menuju perdamaian berkelanjutan, bukan sekadar penghentian sementara kekerasan. Sayangnya, gencatan senjata ini baru tercapai setelah ribuan nyawa melayang, sebuah tragedi yang seharusnya mendorong tindakan lebih tegas dari DK PBB.
Tuntutan Aksi Nyata DK PBB
Wamenlu menekankan pentingnya pengawasan DK PBB terhadap implementasi kesepakatan gencatan senjata, guna mencegah kekerasan berulang. Ia juga mengutuk pembangunan pemukiman ilegal Israel di Tepi Barat dan Yerusalem Timur, yang dinilai semakin meluas dan dibarengi dengan kekerasan tanpa hukuman (impunitas).
Dua Fokus Utama Pasca Gencatan Senjata
Arrmanatha menyorot dua hal penting pasca gencatan senjata. Pertama, mengakhiri krisis kemanusiaan di Gaza dengan menyalurkan bantuan tanpa hambatan, sesuai seruan Sekjen PBB. Selain itu, keselamatan pekerja kemanusiaan harus dijamin dan persiapan rekonstruksi Gaza, termasuk pencabutan blokade 18 tahun, harus segera dimulai. Peran UNRWA dianggap krusial dan perlu dilindungi dari berbagai ancaman dan disinformasi.
Kedua, pengembangan solusi politik komprehensif untuk menyelesaikan konflik Israel-Palestina. Wamenlu menegaskan kembali dukungan Indonesia terhadap solusi dua negara sebagai satu-satunya jalan menuju perdamaian yang adil. Alternatif lain, menurutnya, hanya akan menciptakan apartheid dan penindasan.
Dukungan Internasional dan Reformasi PBB
Indonesia mengajak masyarakat internasional untuk mendorong dialog guna mengatasi akar masalah konflik, termasuk kolonialisme dan ketidakadilan sejarah. Indonesia juga berkomitmen penuh terhadap Konferensi Tingkat Tinggi Internasional tentang Implementasi Solusi Dua Negara pada Juni mendatang. Lebih lanjut, Wamenlu mendesak DK PBB, khususnya negara-negara anggota tetap, untuk mengakhiri kebuntuan dan mendorong reformasi di dalam organisasi tersebut agar tetap relevan dalam situasi global yang kompleks.
Sidang DK PBB tersebut dipimpin oleh Menteri Luar Negeri Aljazair, Ahmed Attaf, yang menjabat sebagai Presiden DK PBB Januari ini. Partisipasi aktif Indonesia menunjukkan komitmen teguh terhadap perjuangan Palestina, sejalan dengan pernyataan Menlu RI Sugiono di awal Januari. Sidang juga dihadiri beberapa negara lain, menunjukkan keprihatinan global terhadap isu Palestina.
