Anggota DPR Soroti Fenomena Kenaikan Pajak Daerah: Apakah Ini Solusi Tepat untuk PAD?

Anggota DPR RI melayangkan kritik tajam terhadap tren kenaikan pajak daerah, termasuk PBB, sebagai upaya instan Pemda tingkatkan PAD. Apa dampak kritik kenaikan pajak daerah ini bagi masyarakat?

Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Deddy Sitorus, baru-baru ini melayangkan kritik keras terhadap sejumlah pemerintah daerah (pemda). Kritik ini menyoroti kebijakan pemda yang cenderung menaikkan pajak, termasuk Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), sebagai strategi cepat.

Langkah tersebut diambil untuk mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara instan. Namun, menurut Deddy, pendekatan ini berpotensi menimbulkan masalah baru yang signifikan bagi masyarakat luas, terutama di tengah kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya stabil.

Situasi ekonomi yang belum sepenuhnya stabil menjadi sorotan utama dalam kritik ini. Kenaikan pajak dikhawatirkan akan semakin membebani rakyat di berbagai daerah, tidak hanya di Pati, dan justru tidak meningkatkan PAD secara signifikan seperti yang diharapkan.

Deddy Sitorus menegaskan bahwa setiap keputusan terkait kenaikan pajak harus didasarkan pada kemampuan perekonomian masyarakat. Apabila kemampuan ekonomi warga melemah, kebijakan peningkatan pajak justru akan menjadi beban berat yang sulit ditanggung.

Kondisi ini tidak hanya akan menyulitkan rakyat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, tetapi juga berpotensi menghambat peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diharapkan. Kenaikan pajak yang tidak sejalan dengan daya beli masyarakat bisa menyebabkan penolakan atau bahkan ketidakmampuan membayar, sehingga target penerimaan tidak tercapai.

Fenomena ini, menurut Deddy, telah terlihat di berbagai daerah di Indonesia, bukan hanya di Pati. Banyak pemda yang mencoba mendongkrak PAD dengan cara instan ini, namun justru menciptakan persoalan baru di tengah masyarakat yang sedang berjuang.

Keputusan untuk menaikkan pajak seringkali dipicu oleh berbagai faktor, salah satunya adalah efisiensi anggaran dari pemerintah pusat. Hal ini berdampak pada berkurangnya transfer dana ke daerah, mendorong pemda mencari sumber pendapatan alternatif yang cepat.

Dalam menghadapi kondisi tersebut, Deddy menilai bahwa pemerintah daerah seharusnya memprioritaskan efisiensi belanja daerah secara ketat. Belanja yang tidak berkaitan langsung dengan pelayanan publik dan operasional inti harus dipangkas secara signifikan untuk menghemat anggaran.

Deddy juga menekankan pentingnya inovasi dalam meningkatkan pendapatan daerah secara berkelanjutan. Pemda tidak boleh hanya mengandalkan sektor pajak sebagai satu-satunya tumpuan, melainkan harus mencari cara-cara kreatif lainnya yang tidak membebani rakyat.

Lebih lanjut, Deddy Sitorus menyarankan agar pemerintah daerah berupaya meningkatkan kekuatan ekonomi daerah terlebih dahulu secara komprehensif. Peningkatan ini akan menciptakan fondasi yang lebih kuat bagi keberlanjutan fiskal dan kesejahteraan masyarakat.

Dengan perekonomian daerah yang tumbuh dan berkembang, pemerintah daerah akan memiliki dasar yang lebih kuat untuk menetapkan nilai pajak yang sesuai dan proporsional. Hal ini akan memastikan bahwa beban pajak tidak memberatkan warga dan penerimaan pajak dapat optimal.

Oleh karena itu, Deddy berharap pemerintah daerah dapat menemukan jalan tengah yang bijaksana dalam upaya meningkatkan pendapatan. Tujuannya adalah agar peningkatan pendapatan daerah dapat tercapai tanpa harus membebani rakyat secara berlebihan, melainkan melalui pertumbuhan ekonomi yang sehat.