Berkas Korupsi Mantan Bupati Lamtim Dawam Rahardjo Lengkap, Siap Disidangkan: Kerugian Negara Capai Rp3,8 Miliar!

Kejaksaan Tinggi Lampung menyatakan berkas perkara korupsi mantan Bupati Lamtim Dawam Rahardjo dan tiga tersangka lainnya telah lengkap, siap disidangkan. Kasus ini merugikan negara Rp3,8 miliar.

Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung telah menyatakan berkas perkara kasus korupsi yang menyeret Mantan Bupati Lampung Timur (Lamtim), Dawam Rahardjo, lengkap. Pernyataan ini menandai babak baru dalam penanganan kasus korupsi pembangunan gerbang Rumah Jabatan Bupati Lamtim.

Selain Dawam Rahardjo, tiga tersangka lain dalam kasus ini juga telah dinyatakan lengkap berkas perkaranya oleh penyidik. Mereka adalah Agus Cahyono selaku penyedia barang dan jasa, Mahdor sebagai aparatur sipil negara (ASN), serta Sarwono Sanjaya selaku konsultan pengawas.

Kasus ini berpusat pada pembangunan atau penataan kawasan gerbang Rumah Jabatan Bupati Lampung Timur Tahun Anggaran 2022. Tindakan koruptif tersebut mengakibatkan kerugian keuangan negara yang tidak sedikit, mencapai angka Rp3,8 miliar.

Kepala Seksi Penyidik (Kasidik) Kejati Lampung, Masagus Rudy, menyampaikan bahwa berkas perkara tersangka Dawam Rahardjo telah dinyatakan lengkap atau P-21 oleh penyidik sejak Jumat lalu. Kondisi ini berarti penyidik hanya tinggal menyerahkan tersangka dan barang bukti kepada jaksa penuntut umum.

Proses penyerahan tahap kedua ini merupakan langkah krusial sebelum perkara dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor. Masagus Rudy menegaskan bahwa dalam waktu dekat, kasus korupsi ini akan segera disidangkan guna mendapatkan keadilan.

Kejati Lampung berkomitmen penuh dalam penyelesaian penanganan perkara ini. Mereka berupaya menegakkan hukum secara profesional, transparan, dan akuntabel. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah dalam memberantas tindak pidana korupsi di berbagai sektor.

Berkas perkara ketiga tersangka lainnya, yakni Agus Cahyono, Mahdor, dan Sarwono Sanjaya, juga telah dinyatakan lengkap secara formil dan materiil oleh jaksa peneliti. Kelengkapan berkas ini memperkuat posisi jaksa penuntut umum dalam menyusun surat dakwaan.

Proyek pembangunan atau penataan kawasan gerbang rumah jabatan bupati setempat pada tahun anggaran 2022 memiliki pagu anggaran sebesar Rp6,99 miliar lebih. Namun, praktik korupsi dalam proyek ini menyebabkan negara kehilangan dana yang signifikan.

Akibat perbuatan para tersangka, kerugian keuangan negara diperkirakan mencapai Rp3,8 miliar. Angka ini menunjukkan dampak serius dari tindak pidana korupsi terhadap keuangan publik dan pembangunan daerah.

Para tersangka akan dijerat dengan Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang–Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP. Selain itu, subsidiair Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Kejati Lampung memastikan bahwa setiap penanganan perkara tindak pidana korupsi akan dilaksanakan sesuai prosedur dan ketentuan hukum berlaku. Ini adalah wujud supremasi hukum dan kehadiran negara dalam penegakan hukum.

Langkah tegas ini bertujuan memberikan efek jera, baik prevensi khusus maupun umum, kepada para pelaku. Selain itu, penegakan hukum juga menjadi amanah Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi untuk mengembalikan kerugian keuangan negara akibat tindakan koruptif.

Proses hukum yang transparan dan akuntabel diharapkan dapat memulihkan kepercayaan publik. Kejati Lampung terus berupaya menciptakan lingkungan yang bersih dari praktik korupsi, demi pembangunan yang lebih baik di masa depan.