Mantan Ketua PN Surabaya, Rudi Suparmono, menghadapi sidang perdana terkait dugaan suap penanganan perkara Ronald Tannur di Pengadilan Tipikor Jakarta.

Mantan Gubernur Bengkulu, Ridwan Mukti, bersama empat tersangka lain segera disidang di Pengadilan Tipikor Palembang atas kasus korupsi izin perkebunan sawit ilegal yang merugikan negara hingga miliaran rupiah.

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) proyek shelter tsunami Lombok Utara, Aprialely Nirmala, dituntut 6 tahun penjara dan denda Rp300 juta oleh Jaksa KPK karena korupsi yang merugikan negara Rp18,46 miliar.

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) proyek shelter tsunami Lombok Utara, Aprialely Nirmala, dituntut 6 tahun penjara dan denda Rp300 juta oleh Jaksa KPK karena korupsi yang merugikan negara Rp18,46 miliar.

Hakim nonaktif Heru Hanindyo mengajukan banding atas vonis 10 tahun penjara terkait kasus suap dan gratifikasi dalam vonis bebas terpidana Ronald Tannur.

Pengacara Ronald Tannur, Lisa Rachmat, diduga menawarkan donasi untuk film "Sang Pengadil" agar dekat dengan hakim yang menangani kasus kliennya, membuka babak baru dalam kasus suap yang kompleks ini.

Pengacara Ronald Tannur, Lisa Rachmat, mengaku menyuap mantan pejabat Mahkamah Agung, Zarof Ricar, sebesar Rp5 miliar untuk penguatan vonis bebas kliennya.

Penyidik KPK menyatakan nomor ponsel atas nama "Sri Rejeki Hastomo", yang terlibat dalam kasus penenggelaman ponsel, milik Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto.

Hakim nonaktif Heru Hanindyo divonis 10 tahun penjara dan denda Rp500 juta terkait kasus suap dan gratifikasi dalam vonis bebas terpidana pembunuhan Ronald Tannur.

Dua hakim nonaktif PN Surabaya yang membebaskan Ronald Tannur divonis 7 tahun penjara dan denda Rp500 juta karena terbukti menerima suap dan gratifikasi.

Jaksa tuntut mantan Bendahara Dinas PUPR Nias Selatan, Kemurahan Waruwu, 28 bulan penjara dan denda Rp50 juta terkait kasus korupsi Rp290 juta.

Hevearita G. Rahayu dan Alwin Basri didakwa menerima suap dan gratifikasi senilai Rp9 miliar terkait berbagai proyek di Kota Semarang.

Mantan Wali Kota Semarang, Hevearita G. Rahayu, dan suaminya, Alwin Basri, serta dua terdakwa lainnya, diadili di Pengadilan Tipikor Semarang atas kasus dugaan korupsi penerimaan suap senilai Rp6,1 miliar.

Sekjen DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, menghormati putusan hakim yang menolak eksepsinya dalam kasus dugaan perintangan penyidikan perkara korupsi Harun Masiku dan siap menghadapi pemeriksaan pokok perkara.

Tim kuasa hukum staf Hasto Kristiyanto enggan menjelaskan pencabutan praperadilan terkait penggeledahan KPK; KPK menyatakan barang bukti telah dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor.

Jaksa KPK menegaskan bahwa kasus Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, terkait suap, bukan kerugian negara, sehingga KPK tetap berwenang mengusutnya.

Jaksa KPK menyatakan putusan perkara inkrah sebelumnya tidak mengikat dalam kasus dugaan perintangan penyidikan dan suap yang melibatkan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto.

Majelis Hakim Tipikor Jakarta mengizinkan Fandy Lingga, adik Hendry Lie, mengikuti sidang kasus korupsi timah secara daring karena kondisi kesehatannya yang memburuk pasca transplantasi.

Fandy Lingga, adik Hendry Lie, didakwa terlibat kasus korupsi timah yang merugikan negara hingga Rp300 triliun, dengan peran kunci dalam pertemuan-pertemuan yang mengatur kerja sama smelter swasta dengan PT Timah.

Asmara Hady, mantan pejabat PT Surveyor Indonesia Cabang Makassar, dituntut 8,5 tahun penjara dan denda Rp500 juta terkait kasus korupsi proyek jasa pengawasan yang merugikan negara lebih dari Rp806 juta.