Dua hakim nonaktif PN Surabaya yang membebaskan Ronald Tannur divonis 7 tahun penjara dan denda Rp500 juta karena terbukti menerima suap dan gratifikasi.

Ibunda Ronald Tannur, Meirizka, mengungkapkan pengacara anaknya, Lisa Rachmat, meminta uang untuk menghilangkan kasus pembunuhan yang melibatkan Ronald; kasus ini juga menyeret mantan pejabat MA, Zarof Ricar.

Mantan pejabat Mahkamah Agung, Zarof Ricar, mengaku menerima Rp50 miliar untuk mengurus perkara perdata terkait kasus gula Marubeni, mengungkapkan detail kasus tersebut dalam sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta.

Terdakwa Aprialely Nirmala menyatakan perubahan DED Shelter Tsunami Lombok Utara 2014 merupakan hasil desain Sadimin, mantan Kabid Cipta Karya PUPR NTB, yang kini menjabat Kepala Dinas PUPR NTB, mengakibatkan pembengkakan anggaran proyek.

Kejaksaan Agung melimpahkan berkas mantan Ketua PN Surabaya, Rudi Suparmono, tersangka kasus dugaan suap terkait penanganan perkara Ronald Tannur, ke Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat.

Mantan Dirjen Minerba ESDM, Bambang Gatot Ariyono, divonis 4 tahun penjara dan denda Rp500 juta terkait korupsi pengelolaan timah PT Timah Tbk.

Mantan Direktur Operasi Produksi PT Timah, Alwin Albar, divonis 10 tahun penjara dan denda Rp750 juta karena terbukti korupsi dalam pengelolaan timah, menyebabkan kerugian negara hingga Rp300 triliun.

Dua hakim nonaktif PN Surabaya yang terlibat kasus suap vonis bebas Ronald Tannur, Erintuah Damanik dan Mangapul, memohon menjalani hukuman di Lapas Semarang dan Medan karena alasan kesehatan dan keluarga.

Hakim nonaktif PN Surabaya, Erintuah Damanik, menilai Jaksa Penuntut Umum (JPU) mengabaikan pengajuan status Justice Collaborator (JC) dalam kasus suap vonis bebas Ronald Tannur, sehingga dituntut hukuman berat.

Hakim nonaktif PN Surabaya, Mangapul, dituntut 9 tahun penjara terkait vonis bebas Ronald Tannur dan mengaku terkejut karena telah mengembalikan uang suap serta belum pernah dihukum.

Asmara Hady, mantan pejabat PT Surveyor Indonesia Cabang Makassar, dituntut 8,5 tahun penjara dan denda Rp500 juta terkait kasus korupsi proyek jasa pengawasan yang merugikan negara lebih dari Rp806 juta.

Sekjen DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, mengajukan pemindahan penahanan dari Rutan KPK ke Rutan Salemba karena terbatasnya akses kunjungan kolega.

Sekjen DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, merasa haknya terabaikan karena KPK mengabaikan saksi meringankan dalam kasus dugaan perintangan penyidikan perkara korupsi Harun Masiku, sehingga dianggap melanggar asas proporsionalitas.

Sekjen DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, mengajukan eksepsi dan meminta dibebaskan dari dakwaan perintangan penyidikan kasus Harun Masiku, dengan alasan keraguan mendasar dalam pembuktian dakwaan.

Sekjen DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, mengaku diancam akan ditersangkakan jika memecat Jokowi dan kini didakwa terlibat kasus perintangan penyidikan Harun Masiku.

Sekjen DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, menyatakan tidak ada kerugian negara dalam kasus dugaan perintangan penyidikan yang melibatkan dirinya, dan menyebut proses hukum tersebut sebagai daur ulang kasus lama.

Sekjen DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, siap sampaikan nota keberatan atas dakwaan kasus dugaan perintangan penyidikan korupsi Harun Masiku dan pemberian suap di Pengadilan Tipikor Jakarta.

Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta memerintahkan JPU menyerahkan hasil audit BPKP terkait kerugian negara dalam kasus dugaan korupsi impor gula yang melibatkan Tom Lembong, demi memenuhi hak terdakwa.

Ronald Tannur membantah mengetahui transfer uang dari ibunya kepada pengacaranya untuk memengaruhi vonis kasus pembunuhan yang menimpanya pada 2024, meskipun ibunya mengakui telah membayar pengacara tersebut.

Ronald Tannur, terpidana pembunuhan, hadir sebagai saksi dalam sidang kasus dugaan suap dan gratifikasi yang melibatkan mantan pejabat Mahkamah Agung, Zarof Ricar.