Hakim nonaktif Heru Hanindyo mengajukan banding atas vonis 10 tahun penjara terkait kasus suap dan gratifikasi dalam vonis bebas terpidana Ronald Tannur.

Pengacara Ronald Tannur, Lisa Rachmat, diduga menawarkan donasi untuk film "Sang Pengadil" agar dekat dengan hakim yang menangani kasus kliennya, membuka babak baru dalam kasus suap yang kompleks ini.

Pengacara Ronald Tannur, Lisa Rachmat, mengaku menyuap mantan pejabat Mahkamah Agung, Zarof Ricar, sebesar Rp5 miliar untuk penguatan vonis bebas kliennya.

Penyidik KPK menyatakan nomor ponsel atas nama "Sri Rejeki Hastomo", yang terlibat dalam kasus penenggelaman ponsel, milik Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto.

Hakim nonaktif Heru Hanindyo divonis 10 tahun penjara dan denda Rp500 juta terkait kasus suap dan gratifikasi dalam vonis bebas terpidana pembunuhan Ronald Tannur.

Dua hakim nonaktif PN Surabaya yang membebaskan Ronald Tannur divonis 7 tahun penjara dan denda Rp500 juta karena terbukti menerima suap dan gratifikasi.

Ibunda Ronald Tannur, Meirizka, mengungkapkan pengacara anaknya, Lisa Rachmat, meminta uang untuk menghilangkan kasus pembunuhan yang melibatkan Ronald; kasus ini juga menyeret mantan pejabat MA, Zarof Ricar.

Mantan pejabat Mahkamah Agung, Zarof Ricar, mengaku menerima Rp50 miliar untuk mengurus perkara perdata terkait kasus gula Marubeni, mengungkapkan detail kasus tersebut dalam sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta.

Terdakwa Aprialely Nirmala menyatakan perubahan DED Shelter Tsunami Lombok Utara 2014 merupakan hasil desain Sadimin, mantan Kabid Cipta Karya PUPR NTB, yang kini menjabat Kepala Dinas PUPR NTB, mengakibatkan pembengkakan anggaran proyek.

Kejaksaan Agung melimpahkan berkas mantan Ketua PN Surabaya, Rudi Suparmono, tersangka kasus dugaan suap terkait penanganan perkara Ronald Tannur, ke Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat.

Tim kuasa hukum staf Hasto Kristiyanto enggan menjelaskan pencabutan praperadilan terkait penggeledahan KPK; KPK menyatakan barang bukti telah dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor.

Jaksa KPK menegaskan bahwa kasus Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, terkait suap, bukan kerugian negara, sehingga KPK tetap berwenang mengusutnya.

Jaksa KPK menyatakan putusan perkara inkrah sebelumnya tidak mengikat dalam kasus dugaan perintangan penyidikan dan suap yang melibatkan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto.

Majelis Hakim Tipikor Jakarta mengizinkan Fandy Lingga, adik Hendry Lie, mengikuti sidang kasus korupsi timah secara daring karena kondisi kesehatannya yang memburuk pasca transplantasi.

Fandy Lingga, adik Hendry Lie, didakwa terlibat kasus korupsi timah yang merugikan negara hingga Rp300 triliun, dengan peran kunci dalam pertemuan-pertemuan yang mengatur kerja sama smelter swasta dengan PT Timah.

Asmara Hady, mantan pejabat PT Surveyor Indonesia Cabang Makassar, dituntut 8,5 tahun penjara dan denda Rp500 juta terkait kasus korupsi proyek jasa pengawasan yang merugikan negara lebih dari Rp806 juta.

Sekjen DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, mengajukan pemindahan penahanan dari Rutan KPK ke Rutan Salemba karena terbatasnya akses kunjungan kolega.

Sekjen DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, merasa haknya terabaikan karena KPK mengabaikan saksi meringankan dalam kasus dugaan perintangan penyidikan perkara korupsi Harun Masiku, sehingga dianggap melanggar asas proporsionalitas.

Sekjen DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, mengajukan eksepsi dan meminta dibebaskan dari dakwaan perintangan penyidikan kasus Harun Masiku, dengan alasan keraguan mendasar dalam pembuktian dakwaan.

Sekjen DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, mengaku diancam akan ditersangkakan jika memecat Jokowi dan kini didakwa terlibat kasus perintangan penyidikan Harun Masiku.