Bukan untuk Semua! Pemkab Sampang Larang ASN Gunakan LPG Subsidi 3 Kg, Ini Alasannya

Pemerintah Kabupaten Sampang resmi melarang Aparatur Sipil Negara (ASN) menggunakan LPG subsidi 3 kg. Kebijakan ini bertujuan memastikan subsidi tepat sasaran dan mencegah penyalahgunaan.

Pemerintah Kabupaten Sampang, Jawa Timur, secara tegas melarang aparatur sipil negara (ASN) di lingkungannya untuk menggunakan gas elpiji bersubsidi 3 kilogram. Kebijakan ini diambil sebagai langkah strategis untuk memastikan bahwa penyaluran subsidi energi pemerintah dapat tepat sasaran dan hanya dinikmati oleh kelompok masyarakat yang berhak.

Larangan ini tidak hanya berlaku bagi ASN di tingkat kabupaten, tetapi juga mencakup mereka yang bertugas di kecamatan dan kelurahan. Sosialisasi mengenai kebijakan ini telah disampaikan secara menyeluruh kepada seluruh ASN melalui pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) masing-masing, menekankan pentingnya kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku.

Analis Kebijakan Muda pada Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam (SDA) Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Sampang, Abdi Barri Salam, menjelaskan bahwa ASN tidak termasuk dalam kategori warga negara yang berhak menerima subsidi dari pemerintah. Hal ini sejalan dengan ketentuan yang juga berlaku bagi anggota kepolisian dan TNI, menegaskan bahwa subsidi ditujukan untuk kelompok masyarakat tertentu yang membutuhkan.

Kebijakan pelarangan penggunaan LPG subsidi 3 kg bagi ASN di Sampang didasarkan pada prinsip keadilan sosial dan efisiensi anggaran negara. Pemerintah berkomitmen untuk memastikan bahwa dana subsidi yang dialokasikan benar-benar sampai kepada masyarakat yang membutuhkan, bukan kepada pihak yang secara ekonomi dianggap mampu.

Abdi Barri Salam menegaskan bahwa bagi ASN yang kedapatan masih nekat membeli atau menggunakan gas subsidi, pemerintah daerah tidak akan segan memberikan sanksi. Sanksi yang diberikan dapat bervariasi, mulai dari peringatan hingga tindakan disipliner lebih lanjut, sesuai dengan ketentuan dan peraturan kepegawaian yang berlaku di lingkungan pemerintahan.

Langkah ini merupakan bagian dari upaya Pemkab Sampang untuk mengoptimalkan distribusi LPG subsidi 3 kg. Selain melarang ASN, pemerintah daerah juga secara aktif menggencarkan sosialisasi kepada masyarakat luas mengenai ketentuan penggunaan LPG subsidi, agar pemahaman dan kepatuhan terhadap aturan dapat meningkat di semua lapisan.

Sosialisasi yang dilakukan Pemkab Sampang mengacu pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 104 Tahun 2007, yang secara jelas mengatur siapa saja yang berhak menjadi pengguna LPG subsidi 3 kg. Menurut peraturan tersebut, terdapat empat kelompok masyarakat utama yang menjadi target penerima subsidi ini, yaitu rumah tangga, usaha mikro, petani, dan nelayan. Penetapan kelompok ini bertujuan untuk mendukung sektor-sektor vital dan masyarakat berpenghasilan rendah.

Di sisi lain, Perpres tersebut juga secara eksplisit menyebutkan sembilan kelompok yang dilarang keras untuk menggunakan LPG subsidi 3 kg. Kelompok-kelompok ini dianggap memiliki kapasitas ekonomi yang cukup untuk membeli gas non-subsidi. Mereka meliputi pengusaha restoran, hotel, usaha peternakan, usaha pertanian, usaha tani tembakau, usaha jasa las, usaha binatu atau laundry, usaha batik, serta Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Berdasarkan temuan di lapangan, Pemkab Sampang mendapati bahwa selain ASN, masih banyak individu mampu dan pelaku usaha yang seharusnya tidak berhak, justru menggunakan LPG subsidi 3 kg. Fenomena ini menyebabkan alokasi subsidi menjadi tidak tepat sasaran, sehingga jatah subsidi yang seharusnya dinikmati oleh masyarakat kurang mampu menjadi berkurang. Oleh karena itu, penegakan aturan ini menjadi sangat krusial untuk menjaga ketersediaan dan keadilan distribusi LPG subsidi.