Bupati Bekasi Copot Pejabat Tak Fatsun: Tindak Tegas demi Kesejahteraan Rakyat

Bupati Bekasi terpilih, Ade Kuswara Kunang, menegaskan akan mencopot pejabat yang tidak fatsun dan memprioritaskan pembangunan berbasis data untuk kesejahteraan masyarakat.

Bupati Bekasi yang baru terpilih untuk periode 2025-2030, Ade Kuswara Kunang, memberikan peringatan tegas kepada seluruh pejabat di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Bekasi. Peringatan tersebut disampaikan usai mengikuti rapat paripurna di Gedung DPRD Kabupaten Bekasi pada Kamis, 21 Februari. Bupati menegaskan bahwa pejabat yang tidak menunjukkan sikap dan perilaku fatsun akan ditindak tegas melalui mutasi dan rotasi jabatan.

Pernyataan tegas ini disampaikan langsung oleh Bupati Ade. “(Pejabat) OPD kalau tidak fatsun kepada bupati, saya ganti, saya mutasi dan rotasi,” tegasnya. Sikap tegas ini didasari oleh komitmen Bupati untuk menjalankan amanah rakyat dan memastikan setiap kebijakan yang diambil berpihak pada kepentingan masyarakat. “Karena apa yang menjadi kepentingan bupati adalah kepentingan rakyat,” tambahnya.

Namun, Bupati Ade juga memberikan apresiasi kepada pejabat OPD yang telah menunjukkan kinerja baik dan ketaatan terhadap pimpinan. Ia menjamin bahwa pejabat yang bekerja maksimal dan memprioritaskan kebutuhan masyarakat akan tetap dipertahankan di posisinya. “Misalkan dalam bekerja, bisa mementingkan apa yang menjadi tupoksi, menjauhkan diri dari kepentingan pribadi, kita akan tetap melanjutkan,” jelasnya.

Bupati Ade mengungkapkan rencananya untuk membangkitkan potensi daerah dan memajukan pembangunan demi kesejahteraan masyarakat. Hal ini akan dilakukan dengan mengoptimalkan pembangunan sesuai visi-misi Kabupaten Bekasi Bangkit, Maju dan Sejahtera. Ia menekankan pentingnya perencanaan pembangunan berbasis data yang akurat, pembangunan yang dimulai dari desa, serta partisipasi aktif masyarakat agar program-program pembangunan dapat tepat sasaran dan inklusif.

Bupati menyadari bahwa masa jabatan lima tahun relatif singkat untuk merealisasikan semua program yang direncanakan. Oleh karena itu, koordinasi yang baik antara jajaran pemerintah dengan unsur Forkopimda sangat penting untuk mempercepat pencapaian visi dan misi. “Makanya saya minta kepada seluruh jajaran perangkat daerah untuk fatsun, bekerja secara ikhlas untuk masyarakat,” pesannya.

Lebih lanjut, Bupati Ade menjelaskan bahwa kepala dinas dan camat akan berperan aktif dalam menampung aspirasi masyarakat dan anggota legislatif. Terbuka dan inklusif, Bupati berkomitmen untuk melibatkan semua unsur terkait dalam proses pengambilan keputusan dan pembangunan. Hal ini menunjukkan komitmen Bupati untuk membangun pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

Kebijakan tegas Bupati Ade dalam menindak pejabat yang tidak fatsun mencerminkan komitmennya terhadap transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan. Dengan mencopot pejabat yang tidak menjalankan tugasnya dengan baik dan tidak berpihak pada kepentingan rakyat, Bupati berharap dapat menciptakan pemerintahan yang bersih, efektif, dan efisien. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah.

Langkah ini juga sejalan dengan upaya untuk mewujudkan visi-misi Kabupaten Bekasi Bangkit, Maju dan Sejahtera. Dengan pemerintahan yang bersih dan berintegritas, pembangunan daerah dapat berjalan dengan lancar dan berkelanjutan, sehingga kesejahteraan masyarakat dapat terwujud.

Sistem pembangunan yang berbasis data yang akurat juga akan memastikan bahwa setiap program dan kebijakan yang diambil didasarkan pada informasi yang valid dan terpercaya. Dengan demikian, sumber daya dapat dialokasikan secara efisien dan efektif untuk mencapai hasil yang optimal.

Partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan juga akan memastikan bahwa program-program yang dijalankan sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Dengan demikian, pembangunan dapat lebih inklusif dan berkelanjutan.

Komitmen Bupati Ade untuk membangun Kabupaten Bekasi yang lebih baik dan sejahtera merupakan langkah positif yang patut diapresiasi. Tegas namun tetap mengedepankan kolaborasi dan partisipasi masyarakat, diharapkan kepemimpinannya dapat membawa perubahan signifikan bagi Kabupaten Bekasi.