Bupati Jayapura Imbau Masyarakat Tak Lakukan Pemalangan Sekolah: Hak Pendidikan Anak Jangan Dikorbankan

Bupati Jayapura Yunus Wonda tegas mengimbau masyarakat agar tidak lagi melakukan pemalangan sekolah, menekankan pentingnya menjaga hak pendidikan anak-anak di tengah persoalan.

Bupati Jayapura, Yunus Wonda, secara tegas mengimbau seluruh lapisan masyarakat di Provinsi Papua agar tidak lagi melakukan tindakan pemalangan terhadap fasilitas pendidikan. Imbauan ini disampaikan menyusul insiden pemalangan sekolah yang baru-baru ini terjadi di wilayah Depapre, yang sangat mengganggu aktivitas belajar mengajar.

Langkah ini diambil sebagai respons terhadap praktik yang dinilai merugikan masa depan generasi muda. Bupati Wonda menekankan bahwa sekolah adalah sarana vital untuk mencerdaskan anak bangsa, sehingga tidak sepatutnya dijadikan target protes atau konflik sosial.

Menurutnya, setiap permasalahan yang timbul di tengah masyarakat seharusnya diselesaikan melalui jalur dialog dan musyawarah dengan pemerintah distrik atau pemerintah daerah. Pendekatan ini diharapkan mampu menemukan solusi tanpa harus mengorbankan hak anak-anak untuk memperoleh pendidikan yang layak dan berkelanjutan.

Bupati Yunus Wonda menegaskan bahwa pendidikan merupakan hak dasar bagi setiap anak yang harus dijaga dan dijamin oleh semua pihak. Tindakan pemalangan sekolah, meskipun dilatarbelakangi oleh tuntutan atau persoalan masyarakat, secara langsung menghambat akses anak-anak terhadap pendidikan berkualitas.

Dampak dari pemalangan sekolah sangatlah serius, mulai dari terhentinya proses belajar mengajar hingga potensi hilangnya kesempatan bagi siswa untuk meraih masa depan yang lebih baik. Kondisi ini dapat menciptakan kerugian jangka panjang bagi individu maupun kemajuan daerah secara keseluruhan.

Oleh karena itu, pemerintah daerah sangat berharap agar masyarakat dapat memahami urgensi menjaga lingkungan pendidikan yang kondusif. Sekolah harus tetap menjadi tempat yang aman dan produktif bagi anak-anak untuk menimba ilmu, bukan arena penyelesaian konflik.

Dalam menyikapi berbagai persoalan yang muncul, Bupati Wonda menawarkan mekanisme penyelesaian yang konstruktif melalui dialog. Ia mengajak masyarakat untuk duduk bersama dengan pemerintah distrik atau pemerintah daerah guna mencari jalan keluar terbaik.

Pemerintah daerah, lanjutnya, siap memfasilitasi proses mediasi apabila terdapat tuntutan atau aspirasi dari masyarakat. Pendekatan ini diyakini lebih efektif dan beradab dibandingkan dengan tindakan pemalangan yang justru merugikan kepentingan publik, khususnya anak-anak.

Pemalangan sekolah tidak dapat dibenarkan karena mencederai hak dasar anak untuk belajar. Solusi yang berkelanjutan harus dicari melalui komunikasi yang terbuka dan saling pengertian, bukan dengan cara-cara yang menghambat kemajuan pendidikan.

Untuk memastikan lingkungan pendidikan tetap kondusif, Bupati Yunus Wonda turut mengajak peran aktif dari berbagai elemen masyarakat. Tokoh adat, tokoh agama, dan para orang tua memiliki tanggung jawab besar dalam mengedukasi dan membimbing komunitas mereka.

Terutama di wilayah kampung-kampung yang selama ini rawan terhadap aksi pemalangan, peran para tokoh sangat krusial. Mereka diharapkan dapat menjadi jembatan komunikasi antara masyarakat dengan pemerintah, serta menanamkan kesadaran akan pentingnya pendidikan bagi generasi penerus.

Bupati Wonda juga membuka pintu bagi masyarakat untuk datang langsung ke kantor bupati guna menyampaikan aspirasi atau permasalahan yang dihadapi. "Mari datang ke kantor bupati untuk bertemu saya dan wakil bupati, kita bicara baik-baik, kita carikan solusinya, jangan kita korbankan masa depan anak-anak kita," pungkasnya, menekankan komitmen pemerintah dalam mencari solusi bersama.