Dapur MBG: Jaminan Kebersihan dan Keamanan Pangan Jadi Prioritas

Anggota DPR RI Zainul Munasichin tekankan pentingnya standar kebersihan dan keamanan pangan dalam pembangunan dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk memastikan kualitas gizi bagi penerima manfaat.

Sukabumi, Jawa Barat, 03/03 (ANTARA) - Pembangunan dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) harus memprioritaskan standar kebersihan dan keamanan pangan. Hal ini ditekankan oleh Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, dalam kunjungannya ke Sukabumi pada Senin. Ia menekankan pentingnya memastikan kualitas gizi yang sampai kepada penerima manfaat. Sosialisasi program MBG telah dilakukan oleh DPR RI dan Badan Gizi Nasional (BGN) kepada warga Desa Bojongkembar, Kecamatan Cikembar, Kabupaten Sukabumi, guna memberikan pemahaman tentang tujuan dan jadwal pelaksanaan program ini.

Sosialisasi tersebut melibatkan BGN, lembaga negara non-kementerian yang bertanggung jawab atas pemenuhan gizi nasional. BGN berperan penting dalam memastikan MBG yang disalurkan ke sekolah-sekolah memenuhi standar gizi yang telah ditetapkan. Program MBG yang diluncurkan secara nasional pada 6 Januari 2025 ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara bertahap di seluruh Indonesia.

Zainul Munasichin, yang juga anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan (Dapil) VI Jawa Barat (Kabupaten/Kota Sukabumi), secara rutin melakukan sosialisasi Program MBG ke berbagai daerah, khususnya di wilayah Sukabumi, bersama perwakilan BGN. Hasil pemantauan bersama BGN di Desa Bojongkembar menunjukkan beberapa kekurangan dalam pelaksanaan Program MBG, terutama terkait pembangunan SPPG.

SPPG, sebagai dapur pusat pengelolaan dan pendistribusian MBG kepada para penerima manfaat (pelajar), harus memenuhi standar kebersihan dan keamanan pangan yang ketat. "Pembangunan dapur ini harus memperhatikan standar kebersihan dan keamanan pangan untuk menjamin kualitas gizi yang sampai ke penerima manfaat,” tegas Zainul Munasichin. Keberadaan dapur yang bersih dan penggunaan bahan makanan yang aman sangat krusial.

Pendistribusian MBG belum merata di semua daerah. Di Kecamatan Cikembar misalnya, belum semua sekolah mendapatkan program ini. Salah satu kendalanya adalah persyaratan pembangunan SPPG yang cukup ketat. Persyaratan ini bertujuan untuk menjamin keamanan, higienitas, dan pemenuhan standar gizi nasional makanan yang diberikan, serta variasi menu yang tidak membosankan.

Meskipun telah berjalan di beberapa wilayah, Program MBG masih menghadapi tantangan, terutama dalam pendistribusian ke daerah terpencil. Pemerintah pusat dan daerah terus berupaya mencari solusi agar seluruh pelajar di Indonesia dapat merasakan manfaat program ini. Target nasional adalah pembangunan 30.000 dapur MBG secara bertahap, dengan target awal sekitar 5.000 dapur pada tahun 2025, sesuai arahan Presiden RI.

Program MBG juga memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi lokal. BGN bekerja sama dengan petani, peternak, dan nelayan setempat untuk memasok bahan baku makanan bagi SPPG. Dengan demikian, keberadaan SPPG diharapkan dapat meningkatkan perekonomian warga sekitar, khususnya petani, peternak, dan nelayan.

Kepala desa dan lurah setempat didorong untuk mendorong para petani dan pemasok bahan pangan agar berkoordinasi dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan koperasi. BUMDes dan koperasi dapat bekerja sama dengan pihak bank untuk mendapatkan akses pendanaan (kredit) dengan bunga rendah guna memenuhi kebutuhan pembelian bahan pangan. SPPG juga memberdayakan masyarakat sekitar, sehingga perekonomian mereka ikut terangkat.

Peningkatan kualitas pangan dan gizi merupakan kunci utama dalam menciptakan sumber daya manusia yang unggul. Program MBG selaras dengan visi Indonesia 2045 yang menargetkan terciptanya generasi emas. Program ini tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan kualitas generasi penerus bangsa, tetapi juga untuk membantu meningkatkan perekonomian masyarakat di daerah.

Pemerintah terus berupaya mengatasi tantangan dalam pendistribusian MBG ke daerah terpencil, memastikan seluruh pelajar Indonesia mendapatkan manfaatnya. Kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, BGN, dan masyarakat sangat penting untuk keberhasilan program ini. Dengan memperhatikan standar kebersihan dan keamanan pangan, serta memberdayakan ekonomi lokal, Program MBG diharapkan dapat mencapai tujuannya secara optimal.