DPR Setuju TNI Bina Siswa: Asal Sesuai Kurikulum dan Tanpa Kekerasan

DPR menyetujui program pembinaan siswa bermasalah di barak TNI, asalkan sesuai kurikulum, tanpa kekerasan, dan tetap diawasi.

Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Dave Laksono, menyatakan dukungan terhadap program pembinaan siswa di barak TNI. Namun, ia menekankan pentingnya kepatuhan terhadap kurikulum yang berlaku dan jaminan tidak adanya kekerasan dalam pelaksanaan program tersebut. Program ini, yang digagas Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, bertujuan membina siswa bermasalah, seperti yang terlibat tawuran, penyalahgunaan narkoba, atau merokok, dengan pendidikan karakter dan kedisiplinan di lingkungan militer.

Pernyataan dukungan ini muncul setelah Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, meluncurkan program 'menyekolahkan' siswa bermasalah di barak militer sejak 2 Mei 2025. Program ini telah diterapkan di Purwakarta dan melibatkan pelajar dari berbagai kabupaten/kota di Jawa Barat. Menurut Gubernur Dedi Mulyadi, program ini telah memberikan dampak positif terhadap peningkatan kedisiplinan para siswa.

Dave Laksono menegaskan bahwa pengawasan ketat tetap diperlukan untuk memastikan program berjalan sesuai aturan dan tidak terjadi penyimpangan. Komisi I DPR RI akan terus memantau program ini, terutama yang melibatkan kelompok rentan seperti pelajar, guna memastikan tidak ada pelanggaran hak-hak siswa. Ia juga menekankan bahwa TNI memiliki kapasitas untuk mendidik tanpa kekerasan, dan disiplin dapat ditegakkan tanpa pendekatan represif. "TNI itu sudah memiliki kemampuan untuk melatih berbagai macam orang. Jadi tidak selalu dengan kekerasan. Disiplin itu bukan berarti harus langsung dikumpulin dan digebukin. Disiplin itu bisa dengan cara yang tegas dan tepat," ujar Dave.

Program pembinaan siswa di lingkungan TNI ini menuai beragam tanggapan. Beberapa pihak mengapresiasi upaya pembinaan karakter dan kedisiplinan siswa bermasalah melalui pendekatan yang berbeda. Namun, ada juga yang menyoroti pentingnya perlindungan hak-hak asasi manusia dan pengawasan yang ketat agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang.

Para pendukung program ini berpendapat bahwa lingkungan militer yang terstruktur dan disiplin dapat memberikan dampak positif bagi siswa yang membutuhkan arahan dan bimbingan yang lebih ketat. Mereka percaya bahwa program ini dapat membantu membentuk karakter siswa yang lebih bertanggung jawab dan disiplin.

Di sisi lain, kritik muncul terkait potensi pelanggaran hak asasi manusia. Kekhawatiran akan adanya kekerasan fisik atau verbal, perlakuan tidak manusiawi, dan pembatasan kebebasan berekspresi perlu diantisipasi. Oleh karena itu, pengawasan yang ketat dan transparan sangat penting untuk memastikan program ini berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip HAM.

Komisi I DPR RI menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan program ini. Semua proses, mulai dari seleksi siswa hingga metode pelatihan, harus terdokumentasi dengan baik dan dapat diakses publik. Hal ini bertujuan untuk mencegah potensi penyimpangan dan memastikan hak-hak siswa tetap terlindungi.

Agar program pembinaan siswa di barak TNI berjalan efektif dan sesuai dengan tujuannya, penting untuk memperhatikan beberapa hal. Pertama, kurikulum yang digunakan haruslah terstruktur, komprehensif, dan sesuai dengan usia dan kondisi psikologis siswa. Kurikulum tersebut harus mencakup materi pendidikan karakter, kedisiplinan, dan keterampilan hidup.

Kedua, pengawasan yang ketat dan berkelanjutan sangat diperlukan. Pengawasan harus dilakukan oleh pihak-pihak independen, termasuk dari Komisi I DPR RI, untuk memastikan tidak ada penyimpangan dan pelanggaran hak-hak siswa. Laporan berkala tentang pelaksanaan program juga perlu disusun dan dipublikasikan secara transparan.

Ketiga, penting untuk melibatkan orang tua siswa dalam proses pembinaan. Komunikasi yang terbuka dan kolaboratif antara pihak TNI, sekolah, dan orang tua sangat penting untuk memastikan keberhasilan program ini. Orang tua perlu dilibatkan dalam proses monitoring dan evaluasi.

Keempat, mekanisme pengaduan yang mudah diakses dan efektif harus tersedia bagi siswa yang merasa hak-haknya terlanggar. Siswa harus merasa aman untuk menyampaikan keluhan atau laporan tanpa takut akan intimidasi atau pembalasan.

Program pembinaan siswa di barak TNI memiliki potensi positif dalam membentuk karakter dan kedisiplinan siswa bermasalah. Namun, keberhasilan program ini sangat bergantung pada kepatuhan terhadap kurikulum yang terstruktur, pengawasan yang ketat, dan jaminan perlindungan hak-hak asasi manusia. Komisi I DPR RI akan terus memantau dan memastikan program ini berjalan sesuai dengan aturan dan nilai-nilai demokrasi.