DPR Setujui RUU TNI Masuk Tahap Pembahasan Lanjutan

RUU TNI disetujui DPR untuk dibahas lebih lanjut dalam Rapat Paripurna, membuka jalan bagi perubahan aturan terkait posisi TNI, usia pensiun, dan peran sipil personel aktif.

RUU TNI telah memasuki babak baru setelah DPR menyetujui pembahasan lanjutan dalam Rapat Paripurna. Keputusan ini diambil pada Selasa, 18 Maret, di Kompleks Parlemen, Jakarta. Proses persetujuan ini menandai langkah signifikan menuju perubahan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.

Ketua Komisi I DPR, Utut Adianto, mengajukan pertanyaan kepada seluruh anggota DPR yang hadir, "Apakah RUU tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia disetujui untuk dibawa ke tahap pembahasan kedua dalam Rapat Paripurna DPR untuk disahkan menjadi undang-undang?" Seluruh anggota yang hadir menjawab dengan tegas, "Setuju!"

Proses persetujuan ini melibatkan seluruh fraksi partai politik di DPR yang telah menyampaikan pendapat akhir mereka. Kesediaan semua fraksi untuk melanjutkan pembahasan menunjukkan adanya konsensus yang kuat terkait pentingnya revisi UU TNI. Proses ini disaksikan oleh Menteri Hukum dan HAM, Supratman Andi Agtas, Wakil Menteri Pertahanan, Donny Ermawan, dan Wakil Menteri Keuangan, Thomas Djiwandono.

Utut Adianto menjelaskan bahwa seluruh mekanisme pembahasan RUU TNI telah terpenuhi. Proses ini meliputi penerimaan surat dari Presiden, pengumpulan aspirasi dari berbagai elemen masyarakat, dan penyelesaian rapat di tingkat komite kerja. Ia menambahkan, "Kami juga telah bertemu dengan Panglima TNI dan para Kepala Staf Angkatan Darat, Laut, dan Udara." Pertemuan-pertemuan ini menunjukkan komitmen DPR untuk melibatkan berbagai pihak dalam proses legislasi.

Pembahasan yang matang dan komprehensif ini diharapkan menghasilkan revisi UU TNI yang lebih baik dan sesuai dengan kebutuhan nasional. Proses ini juga menunjukkan transparansi dan akuntabilitas DPR dalam menjalankan tugas legislasi.

Dengan adanya persetujuan ini, RUU TNI akan memasuki tahap pembahasan lebih lanjut untuk dirumuskan dan disahkan menjadi undang-undang. Proses ini akan melibatkan berbagai pihak terkait, termasuk pemerintah dan masyarakat.

RUU TNI yang diajukan akan merevisi tiga pasal penting dalam UU Nomor 34 Tahun 2004. Pasal-pasal tersebut adalah Pasal 3 tentang posisi TNI, Pasal 53 tentang usia pensiun militer, dan Pasal 47 tentang peran sipil yang dapat diisi oleh personel TNI aktif.

Salah satu perubahan signifikan adalah mengenai usia pensiun jenderal bintang empat. Usia pensiun semula ditetapkan 63 tahun, namun RUU ini mengusulkan perpanjangan hingga 65 tahun, tergantung kebutuhan nasional. Hal ini menunjukkan fleksibilitas dalam menyesuaikan aturan dengan kondisi aktual.

Selain itu, RUU ini juga menyebutkan 15 bidang jabatan sipil yang dapat dijabat oleh personel TNI aktif. Daftar bidang tersebut belum dijelaskan secara rinci dalam informasi yang tersedia. Namun, hal ini menunjukkan upaya untuk memberikan lebih banyak kesempatan bagi personel TNI untuk berkontribusi di sektor sipil.

Dengan adanya perubahan-perubahan ini, diharapkan RUU TNI dapat meningkatkan profesionalisme TNI, memperkuat perannya dalam menjaga kedaulatan negara, dan sekaligus memberikan kesempatan bagi personel TNI untuk berkontribusi lebih luas di masyarakat.

Proses pembahasan RUU TNI selanjutnya akan diawasi dengan ketat oleh berbagai pihak. Diharapkan proses ini akan berjalan transparan dan akuntabel, menghasilkan revisi UU yang sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi bangsa Indonesia.