Ekonom Wijayanto Samirin Usul Joseph Stiglitz hingga Ban Ki Moon Jadi Penasihat Danantara

Ekonom Wijayanto Samirin merekomendasikan Joseph Stiglitz, Jeffrey Sachs, Hernando De Soto, dan Ban Ki Moon sebagai dewan penasihat Badan Pengelola Investasi Danantara, alih-alih Tony Blair sebagai dewan pengawas.

Ekonom Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin, mengusulkan sejumlah tokoh global untuk menjadi dewan penasihat Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara). Usulan ini mengemuka menyusul pengangkatan Tony Blair sebagai dewan pengawas Danantara. Wijayanto berpendapat, posisi tersebut kurang tepat bagi Blair, dan lebih cocok sebagai dewan penasihat untuk meningkatkan citra Danantara di kancah internasional.

Beberapa tokoh yang direkomendasikan Wijayanto antara lain Joseph Stiglitz, Jeffrey Sachs, Hernando De Soto, dan Ban Ki Moon. Menurutnya, tokoh-tokoh tersebut memiliki kapabilitas dan reputasi internasional yang mumpuni untuk memberikan arahan strategis bagi Danantara. "Nama-nama lain, seperti Joseph Stiglitz, Jeffrey Sachs, Hernando De Soto, Ban Ki Moon, dan lainnya layak juga untuk dipertimbangkan," ujar Wijayanto kepada Antara di Jakarta, Selasa.

Wijayanto menekankan pentingnya peran dewan penasihat dalam meningkatkan kredibilitas dan jangkauan Danantara secara global. Ia percaya bahwa tokoh-tokoh berpengaruh internasional dapat memberikan kontribusi signifikan dalam hal pengembangan strategi investasi dan pengelolaan aset.

Wijayanto menjelaskan bahwa peran dewan penasihat berbeda dengan dewan pengawas. Dewan pengawas memiliki tanggung jawab yang lebih berat dan konsekuensi hukum yang signifikan. "Idealnya (Tony Blair) di dewan penasihat, bukan dewan pengawas, karena dewan pengawas punya tugas berat dengan konsekuensi hukum," tegas Wijayanto. Ia menambahkan bahwa sebagai dewan penasihat, Tony Blair dapat berkontribusi dalam meningkatkan citra Danantara di mata dunia.

Lebih lanjut, Wijayanto menjelaskan bahwa tokoh-tokoh global yang diusulkan memiliki keunggulan dalam hal penegakan Standard Operating Procedure (SOP) dan prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG). Mereka juga dinilai lebih minim potensi politisasi. "Mereka tidak menjalankan fungsi pengawasan yang riil," tambahnya.

Ia juga menekankan bahwa keterlibatan pakar internasional dalam berbagai posisi di Danantara atau Badan Usaha Milik Negara (BUMN) lainnya diperbolehkan, asalkan mereka memiliki keahlian yang dibutuhkan. "Pelibatan expat untuk posisi Dewan Pengawas, Internal Audit, Direksi Danantara/ BUMN, Komite, Komisaris BUMN, dan lainnya boleh-boleh saja, asal mereka betul-betul membawa ekspertise yang kita perlukan," jelas Wijayanto.

CEO Danantara, Rosan Roeslani, telah mengkonfirmasi penunjukan Tony Blair sebagai salah satu dewan pengawas. "Iya salah satunya," kata Rosan kepada awak media usai rapat terbatas yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (24/02).

Danantara berencana melibatkan penasihat global dari berbagai negara, termasuk Amerika Serikat, Inggris, China, dan India. Para penasihat ini diharapkan memiliki keahlian di bidang bisnis dan/atau latar belakang politik yang relevan. Hal ini menunjukkan komitmen Danantara untuk membangun jaringan internasional dan mengoptimalkan pengelolaan investasi.

Secara keseluruhan, usulan Wijayanto Samirin untuk melibatkan tokoh-tokoh global sebagai dewan penasihat Danantara mencerminkan upaya untuk meningkatkan kredibilitas dan daya saing lembaga tersebut di tingkat internasional. Strategi ini diharapkan dapat memperkuat posisi Danantara dalam menarik investasi dan berkontribusi pada perekonomian nasional.