Fakta Menarik NTB: Pemerintah Provinsi Fokus Tekan Angka Kemiskinan dan Stunting di Tahun 2025

Pemerintah Provinsi NTB serius menggarap program penurunan kemiskinan dan stunting di tahun 2025, dengan kolaborasi lintas sektor untuk mencapai target signifikan.

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), melalui Gubernur Lalu Muhamad Iqbal dan Wakil Gubernur Indah Dhamayanti Putri, menetapkan fokus strategis pada penurunan angka kemiskinan dan stunting di tahun 2025. Langkah ini diambil dalam rapat koordinasi penting di Mataram pada Rabu, 23 Juli, yang melibatkan berbagai pihak terkait.

Penekanan pada kedua isu krusial ini dilatarbelakangi oleh pandangan bahwa kemiskinan adalah akar dari berbagai persoalan sosial di wilayah tersebut. Sementara itu, prevalensi stunting yang masih menjadi perhatian serius juga berdampak langsung pada Indeks Pembangunan Manusia (IPM) NTB.

Untuk mencapai target tersebut, pemerintah mengedepankan pendekatan kolaboratif dan orkestrasi lintas sektor. Program "Desa Berdaya" menjadi salah satu inisiatif utama yang dirancang untuk memastikan semua pihak terlibat aktif dalam upaya penanggulangan.

Penanganan kemiskinan menjadi prioritas utama pemerintahan NTB, dengan Wakil Gubernur Indah Dhamayanti Putri memimpin langsung Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK). Fokus penanganan dibagi menjadi kemiskinan umum dan kemiskinan ekstrem, mengingat masih adanya 106 desa dengan kategori kemiskinan ekstrem di NTB. Angka ini setara dengan 2,04 persen dari total desa yang ada.

Meski menunjukkan penurunan dari 2,64 persen menjadi 2,04 persen per Maret 2024, Gubernur Iqbal menyoroti belum optimalnya hasil penanganan. Ia menekankan bahwa kurangnya orkestrasi dan kolaborasi antarlembaga menjadi hambatan utama, meskipun banyak investasi dan lembaga internasional hadir. Data terbaru menunjukkan jumlah penduduk miskin di NTB pada September 2024 mencapai 658.600 orang, turun sekitar 50.000 orang dibandingkan Maret.

Wakil Gubernur Dinda menambahkan bahwa meskipun tren positif terlihat di sebagian besar kabupaten/kota, Lombok Utara memerlukan kajian lebih lanjut terkait data kemiskinannya. Strategi penanggulangan kemiskinan mengacu pada Inpres Nomor 8 Tahun 2025, yang meliputi pengurangan beban pengeluaran, peningkatan pendapatan, dan penurunan kantong-kantong kemiskinan. Total anggaran sebesar Rp629 miliar telah dialokasikan melalui SIPD, dengan realisasi mencapai Rp230 miliar hingga Mei.

Isu stunting juga menjadi fokus utama dalam upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia di NTB. Provinsi ini mencatat penurunan signifikan prevalensi stunting dari 37,85 persen pada tahun 2019 menjadi 29,8 persen pada tahun 2024. Namun, terdapat kenaikan sebesar 5,2 persen pada tahun 2024, terutama di wilayah Lombok Utara dan Lombok Timur, yang prevalensinya masih di atas 30 persen.

Data terbaru dari Elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (EPPGBM) per April 2025 menunjukkan angka stunting sebesar 13,19 persen. Angka ini menandakan bahwa NTB telah berhasil memenuhi target nasional di bawah 14 persen. Meskipun demikian, tantangan berupa kesenjangan data antara hasil survei dan EPPGBM masih menjadi perhatian serius yang perlu diatasi.

Selain itu, pendampingan keluarga berisiko stunting yang belum optimal dan intervensi yang belum merata di lapangan juga menjadi kendala. Wakil Gubernur Dinda menekankan pentingnya memastikan program tepat sasaran, memperkuat peran desa dan kecamatan, serta meningkatkan peran kader lapangan. Dukungan terhadap kader posyandu sebagai ujung tombak pelayanan kesehatan masyarakat juga sangat krusial.