Fakta Mengejutkan: Komisi IX DPR Desak BGN Cabut Izin SPPG Lalai dalam Program Makanan Bergizi Gratis

Komisi IX DPR RI mendesak Badan Gizi Nasional (BGN) segera mencabut izin SPPG yang lalai dalam program Makanan Bergizi Gratis, menyoroti pentingnya kualitas daripada kuantitas.

Komisi IX DPR RI, melalui Wakil Ketua Charles Honoris, mendesak Badan Gizi Nasional (BGN) untuk bertindak tegas. Desakan ini terkait pencabutan izin Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang terbukti lalai. Kelalaian tersebut berpotensi membahayakan keselamatan anak-anak penerima program Makanan Bergizi Gratis (MBG).

Charles Honoris menegaskan bahwa BGN tidak boleh hanya berfokus pada jumlah penerima manfaat. Kualitas dari Makanan Bergizi Gratis justru menjadi prioritas utama. Hal ini mengingat besarnya alokasi anggaran yang telah disiapkan untuk program nasional ini.

Desakan ini juga mengingatkan kembali kesepakatan rapat antara Komisi IX DPR, BGN, dan BPOM. Dalam rapat tersebut, BPOM seharusnya terlibat aktif dalam pengawasan penyediaan Makanan Bergizi Gratis di seluruh daerah. Keputusan rapat komisi DPR merupakan dokumen resmi yang mengikat semua pihak terkait.

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Charles Honoris, menekankan urgensi kualitas dalam pelaksanaan program Makanan Bergizi Gratis. Menurutnya, fokus BGN tidak seharusnya hanya pada pencapaian target jumlah penerima manfaat. Keselamatan dan kesehatan anak-anak sebagai penerus bangsa harus menjadi pertimbangan utama.

Charles menegaskan bahwa alokasi anggaran yang besar untuk program ini menuntut akuntabilitas tinggi. Setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di seluruh Indonesia wajib menjamin standar kesehatan. Kelalaian dalam penyediaan Makanan Bergizi Gratis tidak dapat ditoleransi.

Pengawasan ketat menjadi kunci untuk memastikan kualitas Makanan Bergizi Gratis. DPR berharap BGN dapat proaktif dalam memantau setiap aspek penyediaan gizi. Hal ini demi menghindari insiden yang membahayakan penerima manfaat.

Pelibatan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dalam pengawasan Makanan Bergizi Gratis adalah sebuah keharusan. Hal ini telah disepakati dalam rapat koordinasi antara Komisi IX DPR, BGN, dan BPOM. BPOM memiliki kapasitas dan wewenang untuk memastikan standar keamanan pangan.

Charles Honoris mengingatkan bahwa kesimpulan rapat komisi di DPR memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Oleh karena itu, BGN harus secara konsisten melibatkan BPOM dalam setiap tahapan pengawasan. Ini termasuk mulai dari pengadaan bahan baku hingga distribusi Makanan Bergizi Gratis kepada anak-anak.

Sinergi antara BGN dan BPOM diharapkan dapat menciptakan sistem pengawasan yang komprehensif. Tujuannya adalah untuk meminimalisir risiko kelalaian dan memastikan bahwa setiap porsi Makanan Bergizi Gratis aman dikonsumsi. Kesehatan generasi muda adalah investasi bangsa.

Di tengah desakan pengawasan kualitas, program Makanan Bergizi Gratis juga memiliki target ambisius dari Presiden Prabowo Subianto. Presiden menargetkan 20 juta penerima manfaat sebelum peringatan HUT ke-80 RI pada 17 Agustus 2025. Target ini menunjukkan komitmen pemerintah terhadap pemenuhan gizi anak.

Presiden Prabowo baru-baru ini menerima laporan bahwa jumlah penerima manfaat Makanan Bergizi Gratis telah mencapai 6,7 juta orang. Awalnya, target 20 juta penerima diperkirakan tercapai pada akhir Agustus. Namun, Presiden meminta percepatan agar target tersebut dapat dicapai lebih awal.

Percepatan ini menjadi tantangan bagi pelaksana program, termasuk BGN dan SPPG. Meskipun demikian, DPR mengingatkan bahwa percepatan tidak boleh mengorbankan kualitas. Keseimbangan antara kuantitas dan kualitas Makanan Bergizi Gratis harus tetap terjaga demi masa depan anak-anak Indonesia.