Fakta Mengejutkan: Menteri HAM Sebut Konflik Papua Sering Muncul Saat Momen Pilkada

Menteri HAM Natalius Pigai mengungkapkan fakta menarik bahwa intensitas Konflik Papua kerap meningkat signifikan menjelang, saat, atau sesudah Pilkada. Mengapa demikian?

Menteri Hak Asasi Manusia (HAM), Natalius Pigai, mengungkapkan sebuah pola menarik terkait intensitas konflik di Papua. Ia menyatakan bahwa pertikaian antarkelompok di wilayah tersebut cenderung meningkat signifikan pada momen pemilihan kepala daerah (pilkada). Fenomena ini dapat terjadi baik sebelum, saat, maupun sesudah proses pemilihan berlangsung.

Pernyataan ini disampaikan Pigai dalam sebuah konferensi pers yang diadakan di Jakarta pada Kamis (24/7). Menurutnya, perbedaan pilihan politik di antara kelompok masyarakat menjadi pemicu utama munculnya gesekan. Kondisi ini seringkali berujung pada konflik terbuka yang melibatkan berbagai pihak.

Pigai mencontohkan insiden terbaru di Puncak Jaya, Papua Tengah, yang terjadi pasca-pilkada dan menyebabkan banyak korban. Konflik tersebut, jelasnya, bersumber dari perseteruan dua etnis yang mendukung calon kepala daerah dari partai berbeda. Hal ini menegaskan korelasi antara dinamika politik lokal dan potensi konflik.

Natalius Pigai menegaskan bahwa konflik di Papua, khususnya yang melibatkan antarkelompok, memiliki korelasi kuat dengan agenda politik, terutama pilkada. "Intensitas konflik antarkelompok itu muncul di Papua biasanya menjelang pemilihan kepala daerah atau DPR, legislatif. Sudah pasti itu," ujarnya. Pernyataan ini menggarisbawahi bahwa kepentingan politik sering menjadi katalisator.

Ia menambahkan bahwa penyebab utama konflik ini adalah adanya perbedaan pilihan politik di antara kelompok masyarakat. Setiap kelompok memiliki preferensi calon atau partai yang berbeda, yang kemudian dapat memicu ketegangan. Perbedaan ini, jika tidak dikelola dengan baik, berpotensi eskalasi menjadi pertikaian fisik.

Menteri HAM juga menyoroti bahwa pihak-pihak berkuasa seringkali terlibat dalam pemicuan konflik ini, dengan faktor-faktor tertentu seperti kepentingan bisnis yang turut bermain. Ini menunjukkan bahwa konflik tidak selalu murni karena perbedaan ideologi semata, melainkan juga karena motif ekonomi dan perebutan kekuasaan yang kompleks.

Menariknya, Pigai menekankan bahwa konflik sesama warga sipil biasa di Papua, tanpa adanya kepentingan eksternal yang memicu, sangat jarang terjadi. Ia berpendapat bahwa jika warga Papua saling membunuh tanpa pemicu yang jelas, wilayah tersebut akan menjadi lautan darah yang tak berkesudahan. Hal ini menunjukkan adanya solidaritas internal yang kuat di antara masyarakat akar rumput.

Menurut Pigai, pertikaian yang terjadi di Papua biasanya melibatkan campur tangan pihak-pihak berkuasa. Faktor-faktor seperti perebutan pengaruh atau keuntungan bisnis sering menjadi latar belakang. Ini membedakan konflik yang dipicu oleh kepentingan politis atau ekonomi dengan gesekan sosial biasa.

Pernyataan ini memberikan perspektif bahwa masyarakat Papua pada dasarnya memiliki harmoni. Konflik yang muncul lebih sering merupakan manifestasi dari kepentingan elit atau kelompok tertentu yang memanfaatkan momen politik.

Sebagai contoh konkret, Pigai merujuk pada konflik yang baru-baru ini terjadi di wilayah Puncak Jaya, Papua Tengah, setelah pelaksanaan pilkada. Insiden ini menyebabkan banyak korban dan kerugian materi. Konflik tersebut menunjukkan dampak nyata dari perbedaan pilihan politik.

Kapolres Puncak Jaya, AKBP Ahmad Fauzan, sebelumnya melaporkan bahwa dua kelompok masyarakat kembali bertikai di Mulia, ibu kota Kabupaten Puncak Jaya. Aksi saling serang, termasuk pembakaran rumah, terjadi sejak Selasa (3/6). Pertikaian ini melibatkan pendukung pasangan calon bupati dan wakil bupati nomor urut 1 dan 2.

Hingga Kamis (5/6), jumlah korban dan rumah yang terbakar belum dapat dipastikan secara rinci karena fokus utama aparat adalah meredam pertikaian agar tidak meluas ke wilayah lain. Kasus Puncak Jaya ini menjadi bukti nyata bagaimana dinamika pilkada dapat memicu konflik serius dan berkepanjangan di tingkat lokal, memerlukan penanganan yang komprehensif.