Gapki Harap Industri Sawit Makin Kondusif dengan Tata Kelola Baik
Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) berharap industri sawit semakin kondusif berkat tata kelola yang baik, didukung penuh oleh pemerintah dan TNI untuk menjaga keamanan serta keberlanjutannya.
Industri kelapa sawit Indonesia tengah berupaya menuju masa depan yang lebih baik. Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) mengungkapkan harapannya agar industri ini semakin kondusif, ditunjang oleh penerapan tata kelola yang lebih baik. Hal ini disampaikan langsung oleh Ketua Umum Gapki, Eddy Martono, pada Senin lalu di Jakarta. Pernyataan ini muncul di tengah upaya pemerintah untuk mendorong keberlanjutan dan pertumbuhan sektor sawit.
Eddy Martono menekankan pentingnya tata kelola yang lebih baik untuk menciptakan iklim usaha yang lebih kondusif bagi industri sawit. Ia juga mengapresiasi dukungan Presiden Prabowo Subianto yang telah menginstruksikan aparat negara untuk melindungi industri ini dari tindakan kriminal. Meskipun jumlahnya menurun, pencurian dan perampasan hasil sawit masih terjadi di beberapa wilayah.
Koordinasi dengan aparat keamanan, menurut Eddy, selama ini telah dilakukan oleh perusahaan-perusahaan sawit yang rawan pencurian. Namun, tantangan lain muncul dari sisi pemerintah daerah. Terkadang, proses hukum atau penuntutan terhadap perusahaan justru berujung pada pemblokiran kebun, yang mengganggu operasional perusahaan. Oleh karena itu, keterlibatan pemerintah daerah dalam penyelesaian masalah ini sangat krusial.
Dukungan pemerintah tak hanya berhenti di tingkat daerah. Arahan Presiden Prabowo Subianto untuk mengamankan industri sawit telah ditindaklanjuti oleh TNI. Saat ini, TNI aktif melakukan berbagai langkah untuk mendukung program pemerintah dalam menjaga kelapa sawit sebagai aset strategis nasional. Koordinasi dengan berbagai instansi terkait, seperti Kementerian Pertanian dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, juga terus dilakukan.
Pelibatan TNI dalam menjaga keamanan industri sawit dilandasi oleh Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI). Pasal 7 ayat (2) menyebutkan bahwa tugas pokok TNI meliputi Operasi Militer untuk Perang (OMP) dan Operasi Militer Selain Perang (OMSP). Salah satu poin OMSP adalah membantu tugas pemerintah di daerah dan mengamankan objek vital nasional yang strategis. Jika kebun sawit dianggap sebagai objek vital nasional, maka pelibatan TNI dibenarkan secara hukum.
Kapuspen Mabes TNI, Mayjen TNI Hariyanto, menegaskan bahwa pelibatan TNI akan dilakukan secara profesional dan proporsional, sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Koordinasi dengan Polri, pemerintah daerah, dan instansi terkait lainnya tetap diutamakan. TNI berkomitmen untuk mendukung kebijakan pemerintah dalam menjaga keamanan aset negara, namun tetap mengedepankan pendekatan yang tidak akan memicu bentrokan dengan masyarakat. Mereka menekankan pentingnya sinergi TNI dan rakyat Indonesia.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto dalam pidato di Musrenbangnas RPJMN Tahun 2025-2029 pada 30 Desember 2024, menyatakan dukungannya terhadap perluasan perkebunan kelapa sawit. Ia menekankan pentingnya kelapa sawit sebagai aset negara dan meminta aparat daerah, TNI/Polri untuk menjaga keamanannya. Pernyataan ini semakin memperkuat komitmen pemerintah dalam melindungi dan mengembangkan industri kelapa sawit Indonesia.