Gianyar Genjot Tanam Padi Organik, Wujudkan Ketahanan Pangan
Pemkab Gianyar giat promosikan pertanian organik, khususnya padi, dalam rangka Hari Desa untuk mendukung ketahanan pangan dan pembangunan desa berkelanjutan.
Gianyar, Bali, 19 Januari 2024 - Pemerintah Kabupaten Gianyar, Bali, gencar mendorong penanaman padi organik. Langkah ini bertujuan untuk memperkuat ketahanan pangan daerah dan mendukung pembangunan desa yang berkelanjutan. Inisiatif ini diresmikan dalam sebuah acara di Kissidan Ecohill, Desa Sidan, Gianyar, bertepatan dengan peringatan Hari Desa.
Asisten Administrasi Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat I Ketut Mudana, mewakili Penjabat Bupati Gianyar, menjelaskan bahwa kegiatan penanaman padi organik ini merupakan bagian dari perayaan Hari Desa. Lebih lanjut, ia mengajak masyarakat, khususnya para petani, untuk berpartisipasi aktif dalam program pertanian organik ini. Informasi ini disampaikan melalui siaran pers Dinas Komunikasi dan Informatika Gianyar.
Kegiatan ini sejalan dengan tujuan utama penetapan Hari Desa pada tanggal 15 Januari, berdasarkan Keppres Nomor 23 Tahun 2024. Keppres tersebut menekankan pentingnya peran desa dalam pembangunan nasional, memberikan pengakuan dan apresiasi atas kontribusi desa.
Mudana juga menyampaikan apresiasi atas prestasi desa-desa di Gianyar. Banyaknya penghargaan yang diraih menunjukkan kinerja baik dari Perbekel (kepala desa), BPD (Badan Permusyawaratan Desa), dan perangkat desa lainnya. Prestasi ini mengharumkan nama Kabupaten Gianyar baik di tingkat provinsi maupun nasional.
Namun, Mudana mengingatkan agar keberhasilan ini tidak membuat lengah. Ia berharap para Perbekel, BPD, dan perangkat desa senantiasa berpedoman pada aturan yang berlaku dalam melaksanakan kegiatan yang dibiayai Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes).
Tema peringatan Hari Desa tahun ini adalah "Ketahanan Pangan Nasional dimulai dari Desa Swasembada Pangan". Sejalan dengan tema tersebut, Pemerintah Kabupaten Gianyar meluncurkan "Gema Tandan Desa", sebuah gerakan menanam tanaman pangan di desa-desa.
Mudana mengakui adanya kekhawatiran terkait pengelolaan dana desa yang cukup besar. Potensi kesalahan dalam penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan perlu diantisipasi. Oleh karena itu, transparansi, akuntabilitas, dan kerja sama yang baik dalam pengelolaan keuangan desa sangat penting.
Ia menegaskan bahwa besarnya anggaran desa tidak berarti pemerintah desa dapat menggunakannya secara bebas. Regulasi yang ketat mengatur penggunaan anggaran agar tepat sasaran dan sesuai peruntukan. Penerapan prinsip akuntabilitas dalam tata pemerintahan desa sangatlah krusial.
Mudana juga menekankan pentingnya sinergi antara kepala desa, BPD, dan perangkat desa dalam memajukan desa. Koordinasi dengan camat, OPD terkait, dan pendamping desa sebelum melaksanakan kegiatan juga sangat penting untuk meminimalisir kendala.